Soylandia

Bisnis 16-Apr-08: Jatim Minta HPP Kedelai Rp 6000/kg

2008-04-17T15:00:00.000+07:00

Agribisnis

Rabu, 16/04/2008

BUDI DAYA
Jatim minta HPP kedelai Rp6.000/kg

SURABAYA: Dinas Pertanian Jatim mengusulkan kembali kepada pemerintah agar menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk kedelai di tingkat petani Rp6.000/kg guna meningkatkan volume panen komoditas tersebut.

Harga kedelai lokal di Jatim saat ini hanya berkisar Rp3.000-Rp4.000 per kg, di mana tingkat harga sebesar itu mengakibatkan petani rugi. Hal itu berdampak menurunnya areal pembudidayaan kedelai di provinsi tersebut menjadi hanya 199.493 hektare dengan volume panen rata-rata 1,3 ton per hektare pada 2007.

Subsidi harga kedelai nasional Rp500 miliar tidak menyentuh petani dan tidak berdampak terhadap perluasan areal kedelai.

Kepala Subdin Penyusunan Program Dinas Pertanian Jatim, Kusdirianto, mengakui petani di provinsi itu sejak beberapa tahun terakhir kurang bergairah membudidayakan kedelai. (Bisnis/k22)

Bisnis 3-Mar-08: Swasembada kedelai diragukan

2008-03-05T15:07:00.000+07:00

Senin, 03/03/2008

BUDI DAYA
Swasembada kedelai diragukan

PACITAN: Deptan pesimistis mampu swasembada kedelai nasional pada 2011, menyusul semakin berkurangnya lahan untuk tanaman kedelai dan minat petani untuk menanam komoditas tersebut.

Dirjen Tanaman Pangan� Deptan, Sutarto Alimoeso mengatakan luas lahan tanaman kedelai di negeri ini semakin berkurang, yakni mencapai 1,6 juta hektare (ha) pada 1995 dan kini luas lahan menjadi 600.000 hektare.

Menurutnya, untuk mengembalikan luas lahan kedelai yang beralih fungsi membutuhkan waktu hingga lima tahun, padahal produksi kedelai saat ini hanya mencapai 1,3 ton per ha.

"Kebutuhan kedelai kita saat ini mencapai 1,8 juta ton hingga dua juta ton per tahun, sementara hasil produksi komoditas tersebut baru mencapai 1,3 ton per hektare. Untuk mengembalikan luas lahan kedelai, butuh waktu hingga lima tahun,"� katanya dalam penanaman perdana kedelai hitam di Pacitan, Jatim.

Dia menambahkan persoalan turunnya produksi kedelai saat ini adalah rendahnya harga kedelai di tingkat petani.

"Mereka sudah biasa dengan harga yang murah jadi tidak menanam kedelai lagi karena minimnya keuntungan, bahkan ketika harga kedelai melambung, petani tidak bisa menikmatinya," ujarnya. (Bisnis/k42)

bisnis.com

Kompas 27-Feb-08: Ampas Tahu Jadi Biogas

2008-03-05T14:51:00.001+07:00

Ampas Tahu Jadi Biogas

KOMPAS/HERU SRI KUMORO / Kompas Images
Nyonya Budi (35) memasak menggunakan kompor biogas di Dukuh Kanoman, Desa Gagaksipat, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (26/2). Energi biogas dialirkan dari bak yang berisi limbah cair sisa pembuatan tahu.

Rabu, 27 Februari 2008 | 03:47 WIB

Sumidi (45) sibuk memaku sabuk dari ban di tengah suasana bising dan hawa panas pabrik tahu di Dusun Kanoman, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (25/2) siang. Sabuk itu adalah salah satu bagian dari alat produksi tahu yang rusak.

Sejurus kemudian sang istri, Wastini (40), melintas. Siang itu ia sudah selesai masak. Ia tidak lagi cemas soal harga minyak tanah yang mahal dan sulit dicari. Wastini sekarang memasak menggunakan gas. Bukan gas hasil pembagian program konversi minyak tanah ke gas, melainkan dihasilkan dari proses pengolahan limbah pembuatan tahu dari pabrik tahu milik suami. Sudah tentu, gratis.

”Biasanya, sehari habis dua liter minyak tanah. Sekarang bisa masak sepuasnya, kapan saja, dengan gas gratis. Uang beli minyak untuk menambah uang jajan anak sekolah,” ungkapnya.

Bukan hanya Wastini yang menikmati gas gratis. Dua rumah tangga lainnya juga menikmati biogas limbah tahu dari pabrik tahu Sumidi. ”Sebenarnya bisa untuk lima rumah. Kalau ada tetangga yang mau pakai gas, kami persilakan. Namun, harus menyediakan sendiri kompor dan pipa penyalur gas,” tutur Sumidi.

Sumidi boleh bersenang hati karena terpilih sebagai penerima bantuan pembuatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) biogas dari Pemerintah Kabupaten Boyolali. Dengan biaya sekitar Rp 40 juta, di belakang rumahnya dibangun semacam sumur sedalam lima meter dan bangunan bertutup bulat seperti tempurung kelapa yang hampir rata tanah dan berkedalaman dua meter. Instalasi ini untuk mengolah air limbah secara sederhana. Di samping sumur, terdapat pipa penyalur gas yang dihasilkan dari limbah tahu.

”Saya hanya menyediakan tanah 10 x 10 meter persegi untuk tempat instalasi. Sebenarnya ini bisa buat dua pabrik, tetapi karena jarak pabrik berjauhan, sulit dilakukan,” ujar Sumidi.

Perajin tahu lainnya, Budi Amiarso, juga gembira menerima bantuan IPAL biogas lima bulan lalu. Ada lima rumah yang memanfaatkan biogas limbah tahunya untuk memasak dan menyalakan petromaks.

”Biasanya lima liter minyak habis untuk tiga hari. Sekarang 15 hari belum tentu habis,” kata Haryono, kakak Budi yang juga memanfaatkan biogas.

Ia juga memanfaatkan biogas untuk menyalakan petromaks. Namun, petromaks biogas hanya digunakan bila listrik padam.

Selain menghasilkan biogas, limbah akhir yang dihasilkan lewat IPAL biogas tidak berbau dan lebih cair. Perajin tahu biasanya membuang limbah pembuatan tahu tanpa diolah ke sungai ataupun ke selokan yang berakhir di persawahan.

Sebenarnya keluhan warga sekitar bukan tidak muncul terhadap limbah tahu yang dibuang begitu saja. Namun, karena sebagian besar warga mendirikan usaha pembuatan tahu, kondisi itu seperti dimaklumi.

Sayangnya, teknologi IPAL biogas ini makan biaya besar sehingga sulit dijangkau perajin yang kebanyakan berskala usaha rumah tangga. Padahal, mereka berminat menerapkan model IPAL biogas yang lebih ramah lingkungan dan bermanfaat. (Sri Rejeki)

Agro Observer Jun-07: Kecap Zebra Bertahan 61 Tahun

2008-03-05T13:37:00.006+07:00

KECAP ZEBRA BERTAHAN 61 TAHUN

Di tengah gerusan persaingan keras dari kecap merk lain yang dimiliki perusahaan besar, kecap Zebra mampu bertahan selama 61 tahun. Ini merupakan hasil kombinasi antara kepiawaian mengelola bisnis dan keteguhan hati untuk memiliki sendiri sebuah usaha tanpa tergiur rayuan permodalan besar.

Oleh: Irwan Yudha Putra

Sebagian besar masyarakat Bogor dipastikan mengenal kecap ini. Pasalnya memang kecap merek Zebra sudah lama diproduksi dan sudah akrab di lidah orang Bogor, terutama buat masyarakat golongan menengah kebawah.

Pabrik kecap Zebra berdiri tahun 1945 dan didirikan oleh Soedjono yang berasal dari Juana – Pati Jawa Tengah. Ia mendirikan usaha ini berbekal keahlian dalam membuat kecap yang diperoleh secara turun temurun tradisi dari orang tuanya. Pada waktu itu Soedjono hanya memiliki kurang lebih 10 orang karyawan dengan tempat usahanya berupa sebuah rumah yang berlokasi di desa Gunung Batu Bogor.

Produk awal yang diluncurkan bermerk Badak. Namun umur kecap Badak tersebut hanya bertahan 5 tahun. belum adanya paten merek Badak dan adanya persaingan tidak sehat menyebabkan usaha ini pada awal-awalnya sempat mengalami kerugian, bahkan merek Badak pernah dipalsu kan. Tahun 1960 kecap Cap Badak diganti merknya dengan Cap Zebra dan dipatenkan langsung pada waktu itu. Sejak saat itu hingga sekarang merek yang dipakai adalah Zebra.

Proses produksi kecap Zebra baik fermentasi, pengolahan maupun pengemasan masih tradisional, bahan baku utama yang digunakan yaitu kedelai difermentasikan selama 1 bulan untuk selanjutnya diolah menjadi kecap. Bahan lain yang paling banyak diperlukan adalah gula kelapa. Dari 3 ton kedelai dan 2 ton gula merah dapat dihasilkan 200 hingga 300 lusin kecap dalam botol 620cc.

Harga yang ditetapkan cukup bersaing dengan harga yaitu Rp.6.600 per botol. Dari segi kemasan produknya, cukup rapih, bagian tutupnya memiliki label standar untuk melindungi dan membedakan mana yang masih baru dan mana yang sudah pernah dibuka. Label mereknya sederhana, hanya sebatas warna hitam dan putih dan memiliki keterangan pengesahan dari Departemen Kesehatan. Dalam label merek juga dicantumkan komposisi dari kecap itu sendiri yaitu Kacang Kedelai, Gula Kelapa, Garam, Air, Bumbu dan pengawet yaitu Natrium Benzoat. Berat bersih kecapnya mencapai 620 ml.

Kendala Pemasaran. Untuk pemasaran sampai sekarang pengelola belum berani memperluas sampai Jakarta karena tidak memiliki permodalan yang kuat apalagi dalam hal promosi. Untuk pemasaran dari awal berdiri hingga sekarang meliputi daerah Bogor saja seperti pasar Bogor, pasar Anyar, sampai pasar Cileungsi, “ Promosi pernah kami lakukan, tappi ya itu kalah, kalah bersaing dengan kecap-kecap lain, y karena kalah modal untuk promosi itu,” tutur kata Djoko Pramono, manajer operasional pabrik kecap Zebra.

“ Promosi pernah kami lakukan, tapi ya itu, kalah bersaing dengan kecap-kecap lain, ya karena kalah modal untuk promosi itu.”

Pernah sempat dicoba untuk memperluas pemasaran tetapi kurang berhasil. Promosi yang dilakukan kalah bersaing dengan merek-merek kecap lainnya yang memberikan bonus, hadiah dan lain sebagainya. Promosi yang dilakukan selama ini masih bersifat dari mulut ke mulut antar pelanggan, penawaran langsung dari pengelola kecap Zebra kepada pemilik rumah-rumah makan, pedagang kaki lima dan industri makanan yang ada di kota Bogor. Segmen pasarnya adalah industri penyedia makanan siap saji di Bogor.

Omzet yang dihasilkan dari home industry ini tidak begitu besar namun cukup untuk menghidupi para tenaga kerjanya yang berasal dari penduduk yang bertempat tinggal disekitar pabrik. Perputaran modal yang dihasilkanpun sifatnya masih kecil. Home industri ini sering mendapat kerugaian akibat dampak dari perubahan harga bahan baku kedelai yang cukup fluktuatif. Pada saat harga bahan baku meningkat, harga produk tidak dapat dinaikkan begitu saja tetapi jumlah produksi dikurangi untuk menekan kerugian. “Pasaran bisa turun 10%” kata Djoko.

Pada waktu krisis ekonomi, imbasnya juga dirasakan oleh kecap Zebraini. Rugi tahunan pernah terjadi pada tahun 1990 an. Namun, karena keuletan para pengelolanya, kecap Zebra dapat terus bertahan hingga sekarang. Kiat dari kecap Zebra untuk bisa terus bertahan adalah menjaga mutu, harga dan pelayanan. Penerimaan masyarakatpun sudah cukup luas dan kecap Zebra pun dikenal hingga sekarang.

Ketika ditanya mengenai rencana kedepan dari para pengelolanya, dari jawaban yang diberikan dapat ditarik kesimpulan bahwa kecap Zebra ini akan diteruskan sebagai home industry. “ Yah mungkin dijadikan suatu warisan keluarga terus menerus.” Kata Djoko.

Untuk permodalan kecap Zebra meminjam dari Bank BNI. Pinjaman yang dilakukan dipergunakan untuk oprasional dan mengantisipasi pengurangan modal akibat dampak kenaikan harga bahan baku. Pemerintah daerah Bogor dari selama jalannya usaha ini pernah membantu tetapi hanya sebatas penyuluhan.

Pabrik kecap Zebra berlokasi di daerah Ciampea Bogor, dekat pondok pesantren Darussolihin. Luas pabrik serta kantornya sebesar 50 x 30 m2 yang terdiri dari bangunan kantor, bangunan tempat fermentasi, bangunan tempat pengolahan kecap seluas 10 x 5 m2 , bangunan tempat pengemasan kecap serta bangunan tempat parkir kendaraan. Sebelum memasuki pintu gerbang, pemandangan di luar lokasi pabrik cukup indah karena terhampar lahan sawah yang subur. Ciampea juga termasuk daerah pertanian di Kabupaten Bogor.

Agro Observer, Juni 2007, p56-57.

Kompas 3-Mar-08: Harga Kedelai Naik Lagi (Bandar Lampung)

2008-03-05T13:36:00.001+07:00

Harga Kedelai Naik Lagi

Pemerintah Belum Merealisasikan Subsidi

Kompas/Helena F Nababan / Kompas Images
Bejo, perajin tempe di Gunung Sulah, Sukarame, Bandar Lampung, mencampur biji kedelai yang sudah direbus untuk segera diberi ragi di tempat usaha miliknya, Sabtu (1/3). Sudah hampir empat hari ini perajin tahu dan tempe kembali mengeluhkan kenaikan harga kedelai.

Senin, 3 Maret 2008 | 02:30 WIB

Bandar Lampung, Kompas - Perajin tahu dan tempe di Bandar Lampung kembali mengeluhkan kenaikan harga kedelai, dari sebelumnya Rp 6.600 per kilogram menjadi Rp 7.000. Perajin mendesak pemerintah untuk segera menyalurkan subsidi kedelai yang sudah direncanakan.

Pemantauan Kompas di sentra perajin tahu dan tempe di Bandar Lampung, Sabtu (1/3), menunjukkan, harga kedelai merambat naik lagi sejak Rabu pekan lalu. Para perajin tetap berupaya mempertahankan produksi, tetapi dengan jumlah kedelai yang terus berkurang.

Suyitno, perajin tempe di Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, mengatakan, pada Januari 2008, saat harga kedelai naik menjadi Rp 7.000 per kilogram (kg), ia sudah menurunkan jumlah kedelai yang diolah. Sebelumnya ia mampu mengolah 100 kg kedelai, lalu menjadi 80 kilogram. Dalam sepekan ini Suyitno setiap hari hanya mampu mengolah 50-60 kg kedelai.

”Pada saat harga kedelai naik saya tidak bisa menaikkan harga tempe. Konsumen tetap menginginkan harga Rp 800 dan Rp 1.200,” katanya.

Ketua I Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Koptti) Bandar Lampung Alim S mengatakan, tingginya harga kedelai yang dihadapi perajin sebetulnya bisa dibantu melalui subsidi pembelian Rp 1.000 per kg. Namun, pemerintah belum merealisasikan subsidi tersebut.

Menurut catatan Koptti Bandar Lampung, kenaikan harga kedelai menyebabkan 75 perajin tahu dan tempe serta 75 perajin lain menjadi buruh bangunan.

Naik semua

Selain kedelai, harga hampir semua kebutuhan pokok di sejumlah daerah ikut naik. Salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga adalah tersendatnya pasokan.

Gara-gara pasokan dari Sumatera Selatan tersendat, harga cabai merah di Pasar Angsoduo, Kota Jambi, misalnya, melonjak, dari Rp 12.000 per kg menjadi Rp 20.000. Pada pagi hari harga cabai merah bahkan sempat menjadi Rp 25.000 per kg. Harga daging sapi yang sebelumnya Rp 55.000 per kg naik menjadi Rp 60.000.

Kenaikan harga sayur juga terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di Pasar Naikoten, misalnya, harga sawi putih naik dari Rp 10.000 per kg naik menjadi Rp 13.000, kangkung Rp 3.000 (sebelumnya Rp 2.000) per ikat, bawang merah Rp 20.000 (dari Rp 15.000), dan kacang panjang Rp 3.000 (dari Rp 2.000) per ons.

Harga minyak goreng tidak ketinggalan terus naik, seperti yang terjadi di Padang (Sumatera Barat), Medan (Sumatera Utara), Magelang (Jawa Tengah), dan Yogyakarta. (HLN/ITA/WSI/ART// WKM/EGI/A08/KOR)

Kecap Cap Zebra - Ini Zebra Jantan atau Betina

2008-03-05T09:22:00.003+07:00

Tebak, ini zebra jantan atau betina? Cara membedakannya, tanpa melihat genital, adalah dari pola garis. Kulit zebra jantan berlatar putih dengan garis hitam, sedangkan zebra betina sebaliknya.

Tak jelas mengapa pabrik kecap di Bogor ini memilih zebra sebagai merek. Mungkin untuk menonjolkan keistimewaan sebagai “kecap istimewa”: berbeda dari yang lain. Tapi misalkan mobil promosinya dicat model zebra, bisa-bisa akan disangka mobil patrolinya Taman Safari Indonesia.

Cukup tampil dengan dua warna, hitam (tinta) dan putih (kertas), label kecap cap Zebra terlihat kuat. Khusus untuk label yang menjadi sabuk botol, logoya diberi efek bersinar.

http://label.blogombal.org/2007/03/01/kecap-bergaris/

1 Maret 2007

Kompas 26-Feb-08: Kupon Subsidi Kedelai Tunggu Penetapan APBN-Perubahan

2008-02-26T19:33:00.001+07:00

Ketahanan Pangan

Kupon Subsidi Kedelai Tunggu Penetapan APBN-Perubahan

Selasa, 26 Februari 2008 | 01:42 WIB

Jakarta, Kompas - Kupon atau voucher subsidi kedelai yang dijanjikan pemerintah belum bisa segera disalurkan kepada perajin tempe dan tahu. Penyaluran subsidi pembelian kedelai masih harus menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBN-P.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Fauzi Azis di Jakarta, Senin (25/2), mengatakan, dari hasil evaluasi Kantor Menteri Koordinator Perekonomian hari Minggu lalu, pemerintah mencermati kecenderungan harga komoditas di pasar dunia, seperti kedelai, minyak goreng, dan tepung terigu.

Pemerintah menilai, sejak kebijakan penurunan bea masuk dan pajak ditanggung pemerintah diterapkan, harga beberapa komoditas pangan relatif stabil. Tidak mengalami penurunan, tetapi juga tidak melonjak di luar dugaan pemerintah.

Fauzi menjelaskan, untuk komoditas kedelai, kuasa penggunaan anggaran (KPA) diserahkan ke Departemen Perindustrian. Secara teknis, pihaknya sedang mempersiapkan teknis penyaluran subsidi itu.

”Pembelian kedelai dengan sistem kupon ini diperkirakan akan berlangsung selama enam bulan. Mudah-mudahan bisa dimulai bulan Maret, setelah penetapan APBN-P dipercepat,” ujarnya.

Secara garis besar, menurut Fauzi, kupon subsidi senilai Rp 1.000 per kilogram akan diberikan langsung kepada perajin berbasis kedelai. Jumlah perajin yang mendapatkan kupon dihitung berdasarkan survei Badan Pusat Statistik.

”Jumlah perajin tahu-tempe seluruh Indonesia sekitar 115.000 orang, antara lain di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Subsidi itu hanya akan diberikan kepada skala usaha mikro, yaitu perajin yang menggunakan kedelai sebanyak 100 kilogram atau kurang per hari,” jelasnya.

Secara teknis, kupon akan dibagikan melalui dinas perindustrian di setiap daerah. Sesuai koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah menetapkan lokasi penjualan dan beberapa pedagang yang siap menjual kedelai dengan sistem kupon.

Artinya, jika kedelai dijual seharga Rp 6.500 per kilogram, perajin tahu-tempe hanya membayar seharga Rp 5.500 plus menyerahkan kupon potongan harga tersebut. Kemudian, kupon-kupon yang terkumpul bisa segera ditukarkan ke bank yang ditunjuk pemerintah, misalnya, Bank Rakyat Indonesia.

Tak ada alasan menunda

Menanggapi lambannya pencairan subsidi kedelai, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Inkopti) Untung Suparwo menyatakan sebenarnya tidak ada lagi alasan pemerintah menunda- tunda pencairan subsidi. Penundaan pencairan hanya membuat perajin tempe-tahu kecewa.

”Sebelumnya sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah serta perajin terkait pemberian subsidi, jadi tidak ada alasan terus menunda,” katanya.

Semakin lamban pencairan dana subsidi, makin memberatkan produsen tempe-tahu. Akibat buruknya produsen bisa kembali mengecilkan volume produk, mem-PHK para pekerja, dan sampai tahap bangkrut.

Untung juga mengatakan bahwa selain perlunya subsidi harga, perajin tempe-tahu juga mendesak pemerintah menstabilkan harga kedelai. Selama ini harga kedelai sepenuhnya tergantung dari harga di pasar dunia. Ketika harga kedelai internasional berfluktuasi, perajin tempe-tahu kalang kabut karena sulit menjual produk dan membeli bahan baku lagi. (OSA/MAS)

Sumedang 25-Feb-08: Kedelai dan Tahu Sumedang

2008-02-26T11:04:00.007+07:00

Sumedang: Kedelai dan Tahu Sumedang

Kita semua tahu bagaimana maknyusnya tahu Sumedang. Sulit membayangkan Sumedang tanpa tahunya, walaupun akhir-akhir ini kenaikan harga kedelai membuat ancaman itu menjadi sangat nyata.

Kebutuhan Sumedang akan kedelai mencapai 20 ton per-hari. Bila petani-petani Sumedang sudah bener-bener jago, lahan Sumedang yang subur diharapkan mampu memproduksi 2 ton/ha/musim tanam (3 bulan). Simpelnya, setiap hari Sumedang harus memanen dari 1000 ha lahan, dengan rotasi penuh 3 bulan tersebut (90 hari), berarti harus ada lahan kedelai 90ribu ha. Hek hek hek!!!

Kenyataannya, untuk musim tanam 2008 ini, Sumedang cuma mampu menyisihkan lahan 6000an ha di kawasan dataran rendah dan 6000an lagi di dataran tinggi, total 12ribu ha (bandingkan dengan 90rb ha utk swasembada, baru 13% kecukupan lahan kedelai). Masih jauh dari kemampuan mencukupi kebutuhannya sendiri.

Lebih cilaka lagi, kebutuhan benih kedelai (yang cepat sekali menurun viabilitasnya itu), teoretis adalah 40kg/ha. Untuk musim tanam 2008 (12ribu ha), total keperluan benih kedelai adalah 480 ton!!! Itu dapat dipenuhi dari sekitar 200-240 ha kebun benih!!! Kebutuhan benih unggul utk kebun benih ini adalah 8 ton benih!!! Di rupiahkan??? Kalikan saja dengan Rp 15rb/kg untuk benih unggul Anjasmoro!!! Rp 120juta!!!

Lupakan saja dulu soal itu. Angka-angka mimpi yang nantinya harus kita realisasikan itu didapat sambil menikmati tahu Sumedang bersama Kang Hendra (Wado Energy Farm, kiri, foto paling bawah) dan Pak Akay Sukarya (tengah) dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Pemkab Sumedang. Kami cari tempat yang tahunya bener-bener maknyus, yaitu Warung Tahu 'Cita Rasa Sumedang' di Jalan Pangeran Kornel, tepat di seberang Grya Plaza, Sumedang. Biar semua ngiler, lihat dong foto-fotonya.

Imam Soeseno, Sumedang, 25-Feb-2008

Bisnis 21-Feb-08: Penembusan rekor harga kedelai terhenti

2008-02-22T18:23:00.000+07:00

Kamis, 21/02/2008

FLUKTUASI
Penembusan rekor harga kedelai terhenti

SINGAPURA: Penembusan rekor harga kedelai terhenti kemarin, setelah dalam lima hari terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena dipengaruhi spekulasi China yang akan menaikkan impor komoditas itu.

Harga kedelai yang sempat menyentuh level US$14,2875 per bushel, telah meningkat hingga 83% pada akhir tahun lalu, setelah para petani AS menanam lebih sedikit komoditas itu dalam satu dekade.

"Terjadi koreksi secara teknikal, setelah sempat melonjak ke level US$14 per bushel," kata Takaki Shigemoto, analis Okachi & Co, Tokyo.

Menurut dia, jika harga mencapai level kemarin, pihaknya masih melihat potensi peningkatan harga karena dipengaruhi kuatnya permintaan China.

Harga kedelai untuk pengiriman Mei di Chicago Board of Trade kemarin turun 0,6% menjadi US$14,0975 per bushel. (Bloomberg/adn)

bisnis.com

Bisnis 22-Feb-08: Harga CPO dan kedelai makin membubung

2008-02-22T18:10:00.002+07:00

Jumat, 22/02/2008

Harga CPO dan kedelai makin membubung

JAKARTA: Harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), kedelai, dan minyak kedelai kian membubung dan terus memperbarui rekor tertingginya di pasar kemarin.

Peningkatan harga itu terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap minyak nabati dari China, serta melonjaknya harga minyak mentah hingga menyentuh rekor tertingginya di level US$101 per barel.

Dalam perdagangan kemarin harga CPO Malaysia kembali naik 1,9% hingga memperbarui rekor tertingginya menjadi 3.693 ringgit (US$1.146) per ton.

Harga kacang kedelai dan minyak kedelai untuk pengiriman Mei di Chicago kemarin masing-masing naik 1,4% menjadi US$14,3675 per bushel dan 1,2% menjadi US$0,6223 per pon.

Head of Research PT BNI Securities Norico Gaman mengatakan CPO, kedelai, serta minyak kedelai sedang booming.

"Untuk CPO, kita lihat pasokan komoditas itu dari Malaysia mulai terbatas. Dari Indonesia, peningkatan produksi juga tidak mengikuti pertumbuhan permintaan global," katanya kepada Bisnis kemarin.

Dia memprediksi kekurangan pasok terhadap CPO itu akan menyebabkan harga rata-rata komoditas itu pada tahun ini akan mencapai US$1.200 per ton daripada harga rata-rata pada tahun lalu US$830 per ton.

Beberapa pekan sebelumnya, harga CPO sempat meningkat karena dipengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia, pemasok komoditas terbesar dunia, terkait dengan penerapan tarif pungutan ekspor (PE).

Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun hal itu telah memicu pelaku pasar di bursa berjangka dunia terus memborong CPO.

"PE CPO Indonesia naik, dikhawatirkan ekspor berkurang. Dengan demikian pasokan ke negara konsumen akan berkurang juga, harga akan terdongkrak," katanya belum lama ini.

Permintaan China

Saat menyinggung permintaan komoditas China, Norico menambahkan tidak hanya mengalami peningkatan untuk komoditas CPO.

Dia mengatakan Negeri Tirai Bambu itu juga menaikkan permintaan kedelai dan turunannya, seiring dengan perubahan iklim yang mengganggu produksi komoditas itu dari produsen utama global.

Impor kedelai China, konsumen terbesar dunia, diprediksi menjadi dua kali lipat pada bulan ini menjadi 2,5 juta ton bila dibandingkan dengan periode yang sama akhir tahun lalu.

"Pasar cukup mendukung kuatnya permintaan komoditas China," kata Kenji Kobayashi, analis Kanetsu Asset Management Co, seperti dikutip Bloomberg.

Menurutnya, para pemodal di pasar keuangan saat ini memerhatikan curah hujan yang dapat menunda panen kedelai di pusat dan bagian selatan Brasil, eksportir komoditas terbesat minyak nabati setelah AS. (berliana.elisabeth @bisnis.co.id/adhitya@bisnis.co.id)

Oleh Berliana Elisabeth S. & Adhitya Noviardi
Bisnis Indonesia

bisnis.com

Bisnis 18-Feb-08: Harga gandum, CPO & kedelai berpotensi naik sepanjang 2008

2008-02-20T11:13:00.000+07:00

Valas & Komoditas

Senin, 18/02/2008

Harga gandum, CPO & kedelai berpotensi naik sepanjang 2008

JAKARTA: Harga komoditas bahan pangan masih berpotensi naik sepanjang 2008 khususnya produk yang memiliki peranan sebagai bahan bakar alternatif seperti gandum, kedelai, dan CPO.

Citigroup Indonesia memproyeksikan permintaan atas komoditas pangan khususnya yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif masih tinggi yakni dari negara-negara emerging market. Dengan demikian harga komoditas itu masih berpeluang naik sepanjang 2008-2009.

Namun untuk komoditas lain, khususnya logam dan minyak mentah dunia, menurut Director Country Economist Citigroup Indonesia Anton Gunawan, harganya mulai menunjukkan penurunan seiring berkurangnya permintaan.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) hingga menunjukkan tanda-tanda menuju resesi ekonomi, menjadi pemicu menurunnya harga logam dan minyak mentah. Permintaan akan berkurang, sehingga ekspor dari negara-negara produsen ke AS berkurang.

Perubahan harga sejumlah komoditas
Tahun	Ethanol	Jagung	Emas	Minyak mentah
2004	8,25%	-16,77%	5,43%	33,61%
2005	5,91%	6,94%	20,36%	44,92%
2006	35,32%	80,88%	23,18%	0,02%
2007	-11,01%	16,72%	30,95%	57,22%

Sumber: Citigroup Indonesia yang diolah dari Bloomberg

Citigroup memprediksi volume impor AS terus menunjukkan penurunan. Pada kuartal I 2008 negara itu tidak melakukan pembelian dari negara lain.

Namun pada kuartal II dan ke III volume impor terus menurun yakni menjadi minus 0,6 dan minus 0,5, dan pada kuartal keempat kembali nol.

Persediaan minyak

Departemen Energi AS pada 13 Februari 2008 melaporkan jumlah persediaan minyak mentahnya naik 6,4% menjadi 18,2 juta barel sepanjang lima pekan terakhir. Total permintaan minyak turun 1,8% menjadi 20,1 juta barel pada pekan lalu. AS merupakan negara konsumen minyak terbesar dunia.

Merrill Lynch & Co memproyeksikan permintaan atas komoditas pertanian dan logam mulia masih tinggi setahun ini khususnya dari negara emerging market. Kurs dolar AS yang semakin melemah dan menurunnya harga saham di AS memicu para investor mencari alternatif investasi.

"Tahun ini akan menjadi tahun positif bagi pertumbuhan keuntungan dari sektor komoditas. Permintaan yang masih tinggi dari emerging market, produksi yang terbatas, dan persediaan yang berkurang menjadi faktor pemicu tingginya harga," kata Francisco Blanch, head of global commodities research Merrill Lynch seperti dikutip Bloomberg.

Sepanjang 2008 pasokan dan permintaan produk pertanian semakin ketat, seperti untuk produk-produk gas alam, kacang kedelai, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), nikel, emas, dan perak. Persediaan minyak dan produk pertanian global terus menunjukkan penurunan karena permintaan yang tinggi sehingga memicu lonjakan harga.

Blanch menambahkan harga kedelai, gandum, dan CPO setahun ini terus memperbaharui rekor tertingginya dipicu meningkatnya permintaan dari India dan China.

Pasokan kedelai ke AS terus menurun setelah petani mengurangi tanamannya dalam empat tahun ini menjadi 2,6 miliar bushel. Persediaan kedelai AS akan anjlok 160 juta bushel dari 574 juta tahun ini.

Harga kontrak berjangka kedelai mencapai rekor US$13,98 per bushel pada perdagangan akhir pekan. Setahun ini harga sudah melonjak 86%.

Harga perak akan bertengger dikisaran US$14,46 per ounce pada 2008, dibandingkan dengan harga rata-rata pada 2007 sebesar US$13,39. (berliana.elisabeth@bisnis.co.id)

Oleh Berliana Elisabeth S.
Bisnis Indonesia

Bisnis 18-Feb-08: Pemerintah jaga harga HPP kedelai minimum Rp5.500 per kg

2008-02-20T11:09:00.000+07:00

Agribisnis

Senin, 18/02/2008

Pemerintah jaga harga HPP kedelai minimum Rp5.500 per kg

JAKARTA: Pemerintah akan menjaga harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe stabil pada batas harga minimum Rp5.500 per kg dan maksimal Rp6.500 per kg melalui pengadaan kedelai lokal oleh Perum Bulog.

"Harga di pasar kita harapkan tidak lebih dari Rp6.000-Rp6.500 per kg sampai di tingkat produsen tahu tempe. Itu bagi petani sudah untung, mungkin konsumen bilang mahal tetapi tempe dan tahu kandungan gizinya lebih tingggi daripada nasi," kata Dirjen Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, Sutarto Alimoeso, akhir pekan lalu.

Dalam rangka itu, Deptan bersama Perum Bulog dan Bank Artha Graha Internasional akan bekerja sama untuk mendorong petani menanam kedelai sehingga produksi nasional meningkat hingga mencapai status swasembada.

Kerja sama itu akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam waktu dekat itu.

Nota itu isinya berupa program jaminan pembelian kedelai petani dengan harga yang ditetapkan pemerintah (HPP/harga pembelian pemerintah) dan Bulog sebagai penyalur kebutuhan perajin tahu dan tempe melalui Inkopti (Induk Koperasi Tahu Tempe) dan Primkopti (Primer Koprasi Tahu Tempe Indonesia).

Kebutuhan dan produksi kedelai (juta ton)
Kebutuhan	2
Produktivitas	1,3
Pasokan impor	1,2
Pasokan dalam negeri	0,6

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2008

"Kita harapkan minimum [HPP] bisa Rp5.500 per kg. Ini sesuai dengan desakan rakyat melalui DPR. Bulog diminta menjadi penyangga untuk komoditas kedelai," ujarnya.

Dengan HPP sebesar itu, lanjutnya, harga kedelai di tingkat pengrajin tahu dan tempe dapat ditahan antara Rp6.000 dan Rp6.500 per kg. Deptan nantinya akan membina petani untuk mengelola lahan kedelai seluas minimal 100.000-200.000 hektare yang diperkirakan bisa memproduksi sekitar 300.000 ton per tahun.

Menurut dia, butir utama yang akan dimasukkan dalam MoU antara Deptan dan Perum Bulog adalah Ditjen Tanaman Pangan bersama dinas pertanian serta pemprov melakukan pembinaan pada petani.

Produksi naik

Selanjutnya hasil produksi akan dibeli Bulog dengan patokan HPP dengan menggunakan fasilitas anggaran dari perbankan. Menurut dia, peran Bulog sebagai offtaker yang membeli kedelai sesuai HPP diharapkan bisa meningkatkan produksi kedelai nasional. Jaminan harga akan menyokong upaya pemerintah menuju kemandirian produksi kedelai, hingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Produksi kedelai dalam negeri tahun lalu baru mencapai sekitar 600.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dalam setahun yang mencapai 1,8 juta hingga dua juta ton. "Kita harapkan dengan itu petani bergairah (menanam kedelai) dan mendapat keuntungannya wajar," katanya.

Selama ini, kebutuhan kedelai yang sebesar 1,8 juta ton hingga 2 juta ton per tahun lebih banyak dipasok dari impor mengingat produksi dalam negeri hanya 600.000 ton. (k34) (linda.silitonga@bisnis.co.id/martin.sihombing@bisnis.co.id)

Oleh Linda T. Silitonga & Martin Sihombing
Bisnis Indonesia

Bisnis 19-Feb-08: Inkopti & Inkobama Didorong Distribusikan Kedelai Impor

2008-02-20T07:04:00.002+07:00

Usaha Kecil & Koperasi

Selasa, 19/02/2008

Inkopti & Inkobama didorong distribusikan kedelai impor

JAKARTA: Kementerian Koperasi dan UKM mendorong Inkopti dan Inkobama menjadi distributor kedelai untuk produsen tahu dan tempe, setelah memperoleh tiga perusahaan yang berkomitmen mengimpor komoditas bahan baku tersebut.

Asisten Deputi Urusan Ekspor Impor Kementerian Koperasi dan UKM Prijadi Atmadja mengatakan kebijakan tersebut untuk memberdayakan jaringan koperasi dan anggotanya yang menghadapi kelangkaan kedelai.

"Kedua induk koperasi yang kami dorong menjadi distributor kedelai ke perajin tahu dan tempe adalah Inkopti dan Inkobama," ujar kepada Bisnis kemarin.

Induk Koperasi Tahu Tempe (Inkopti) memiliki jaringan koperasi primer tahu tempe (kopti) hingga 200 unit yang tersebar di berbagai daerah, sedangkan Induk Koperasi Bahan Makanan (Inkobama) juga memiliki jumlah anggota yang sama.

Terkait dengan nama calon pengimpor kedelai, Prijadi tidak bersedia menyebut nama perusahaan yang akan menjadi importir alternatif tersebut. "Ada tiga perusahaan skala UKM masuk dalam nominasi importir alternatif."

Mereka dianggap layak menjadi importir, karena berpengalaman menjalin kerja sama dengan pihak asing, seperti melakukan pameran berkesinambungan di mancanegara dan memiliki jaringan bisnis.

Meski upaya memaksimalkan anggota kedua induk koperasi tersebut sudah matang, tapi Kemenkop masih harus berjuang untuk melakukan fasilitasi unit-unit koperasi tersebut untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).

KUR, kata Prijadi, tidak diperuntukkan bagi koperasi, tapi kepada individu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan kerja sama dengan importir alternatif, koperasi-koperasi memerlukan modal.

"Salah satu poin yang harus dipenuhi sehingga importir alternatif tersebut bersedia memasok kedelai ke Indonesia adalah jaminan atas distribusi dan jangka pembayaran komoditas," papar Prijadi.

Untuk memperlancar arus masuk kedelai impor sekaligus memenuhi kebutuhan perajin tahu tempe, Kemenkop melakukan upaya agar anggota dari dua induk koperasi bisa mendapat program kredit usaha rakyat (KUR).

Prijadi akan melakukan presentasi di hadapan enam bank penyalur KUR bahwa koperasi juga layak mengakses dana itu. "Kami akan tawarkan agar koperasi juga mempunyai kewajiban menanggung risiko kemacetan."

Dengan asumsi pinjaman maksimal Rp500 juta, keterlibatan koperasi bisa menjawab kebutuhan bahan baku tahu dan tempe. Dari 120.000 ton per bulan kedelai kebutuhan nasional, sebanyak 80.000 ton di antaranya untuk keperluan perajin tahu dan tempe.

Belum jelas

Terkait dengan penawaran kerja sama importir dengan anggota koperasi yang difasilitasi Kemenkop, Ketua Inkopti Achmad Sulchan menilai penawaran itu belum jelas, karena masih sebatas wacana.

"Kami tetap berupaya mencari jalan terbaik untuk ditribusi kedelai di Indonesia. Karena itu kami terus berembug dengan berbagai pihak, termasuk dengan pejabat Kemenkop dan UKM," paparnya.

Tentang tawaran dari Kemenkop agar anggota Inkopti memanfaatkan fasilitas KUR supaya peranan importir baru bisa maksimal mendatangkan kedelai, Sulchan kembali menekankan bahwa itu juga masih sebatas wacana.

Sulchan mengatakan koperasi sekunder yang dipimpinnya selama ini juga berperan sebagai distributor karena menyalurkan kedelai kepada perajin tahu tempe.

Jaminan bahwa suplai kedelai akan lancar jika menjalin kerja sama dengan importir baru, Sulchan mengatakan itupun belum jelas. "Masih wacana," ujarnya. (ginting.munthe@bisnsis.co.id)

Oleh Mulia Ginting Munthe
Bisnis Indonesia

Bisnis 13-Feb-08: Mitratani27 Perkenalkan Kedelai Unggul

2008-02-17T11:13:00.001+07:00

Rabu, 13/02/2008 15:20 WIB

Mitratani27 perkenalkan kedelai unggul

oleh : Moh. Fatkhul Maskur

JAKARTA: PT Mitratani27 memperkenalkan varietas unggul tanaman kedelai Gumitir dan Argopuro, yang mampu mencapai produktivitas 3 ton per hektare.

Mitratani27 memiliki basis budidaya di Jember Jawa Timur.Sementara itu, kedelai lokal umumnya hanya mampu mencapai angka produktivitas tidak lebih dari 2 ton per ha.

"Adanya benih unggul kedelai nasional diharapkan bisa memberikan optimisme baru kepada petani," ujar Hesty Purwanti, Direktur Bahana Arta Ventura (BAV), pada pameran gelar karya PKBL BUMN.

BAV memiliki 54% saham Mitratani27 dan sisanya dikuasai PT Perkebunan Nasional X. Selain itu, diharapkan memberi pandangan kepada pemerintah agar membantu petani untuk meningkatkan produktivitasnya dengan memberi bantuan modal kerja dan infrastuktur yang memadai.

Penelitian kedua benih tersebut dilakukan sejak 1996, di mana dari 43 galur benih (varietas) hanya keduanya yang sesuai dengan kondisi alam Indonesia. (dj)

bisnis.com

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id43547.html

Bisnis 15-Feb-08: Petani Diminta Perhatikan Kualitas Kedelai

2008-02-17T09:45:00.001+07:00

Jumat, 15/02/2008 19:51 WIB

Petani diminta perhatikan kualitas kedelai

oleh : Djony Edward

JAKARTA (Antara): Petani diminta memperhatikan kualitas produksi kedelai sehingga memenuhi standar internasional jika ingin menembus pasar ekspor.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Jogjakarta, Prof Dr Ir Mary Astuti MSc di Jakarta, Jumat mengatakan, selama ini petani kedelai kurang memperhatikan kualitas produksinya.

"Kadar air melebihi yang ditetapkan ataupun banyak yang dicampur dengan kerikil," katanya.

Menurut dia, pemerintah baik Departemen Pertanian maupun Departemen Perdagangan sebenarnya telah mengeluarkan ketentuan standar kualitas kedelai namun masih banyak petani yang mengabaikannya.

Oleh karena itu, tambahnya, diperlukan pendampingan terhadap petani dalam penangnan pasca panen sehingga terjamin kualitas hasilnya.

Menyinggung program swasembada kedelai yang ditetapkan pemerintah, dia mengatakan, produksi harus ditingkatkan hingga 15 persen per tahun.

"Diharapkan kalau memang tercapai swasembada maka impor kedelai nasional tinggal sembilan persen," katanya.

Terkait dengan peningkatan mutu dan produktivitas kedelai petani, sejak 2003 UGM bekerjasama dengan Yayasan Unilever Indonesia melakukan pendampingan kepada petani di tujuh wilayah.

Ketujuh wilayah tersebut yakni DI Yogyakarta, Kabupaten Ngawi, Nganjuk, Madiun, Trenggalek Jawa Timur serta Klaten Jawa Tengah.

Mary Astuti mengatakan, dari hasil pendampingan tersebut produktivitas kedelai petani mampu ditngkatkan dari rata-rata produktivitas nasional.

"Produktivitas rata-rata nasional saat ini 1,3 ton per hektar sedangkan hasil petani ditujuh kabupaten tersebut antara 1,65 hingga 2,95 ton per hektar," katanya.

Sementara itu Manajer Program UKM Yayasan Unilever Indonesia, Maya Tamimi mengatakan, pihaknya menampung kedelai produksi petani tersebut untuk industri kecap.

Kedelai yang dikembangkan petani binaannya yang mencapai 6.500 petani mencakup araeal 1171 ha itu merupakan kedelai hitam yang merupakan bahan baku kecap.

Mengenai harga pembelian perusahaan tersebut ke petani, Maya enggan menyebutkan angka pasti. "Yang jelas bersaing dengan harga di pasaran," katanya.

Pada kesempatan itu, Mary yang juga pakar teknologi pangan itu mengatakan, kedelai hitam memiliki kandungan protein antara 37-41 persen.

Selain itu kandungan asam mino glutamate pada kedelai hitam lebih tinggi dari kedelai kuning sehingga rasa kedelai hitam lebih gurih dari kedelai kuning.

bisnis.com

http://web.bisnis.com/umum/1id44129.html

Kompas 12-Feb-08: Rp 1 Triliun untuk Produksi Kedelai

2008-02-12T11:24:00.000+07:00

Rp 1 Triliun untuk Produksi Kedelai

Selasa, 12 Februari 2008 | 02:58 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah mengalokasikan dana Rp 1 triliun untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan. Oleh Departemen Pertanian dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan produksi kedelai nasional, yaitu 608.263 ton pada tahun 2007 menjadi 1 juta ton pada tahun ini.

Sebelumnya, Deptan hanya menargetkan produksi sebanyak 710.915 ton atau naik 20 persen dibandingkan dengan 2007. Target produksi lalu direvisi menjadi 800.000-900.000 ton.

Sekretaris Jenderal Deptan Hasanudin Ibrahim, Senin (11/2) di Jakarta, mengatakan, tambahan anggaran Rp 1 triliun akan dimanfaatkan antara lain untuk memberikan bantuan benih kedelai varietas unggul kepada petani.

Dana itu diambil dari APBN Perubahan 2008, yaitu dari hasil penghematan sebesar 15 persen dari anggaran departemen dan lembaga nondepartemen.

Penghematan di Deptan mencapai Rp 1,395 triliun. Sebelumnya, anggaran Deptan dalam APBN 2008 sebesar Rp 9,3 triliun.

Meski realisasi anggaran peningkatan produksi pertanian itu baru ditetapkan dalam APBN-P, Hasanudin meyakini, alokasinya tidak terlambat. Itu disebabkan musim tanam kedelai dilakukan saat musim hujan mulai berkurang atau di musim gadu.

Ia menjelaskan, untuk memproduksi 1 juta ton kedelai diperlukan lahan seluas 1 juta hektar. Dari 1 juta hektar itu, 600.000 hektar di antaranya tidak memerlukan intervensi pemerintah sebab petani sendiri yang akan menanaminya. Petani tertarik karena ada jaminan harga yang relatif tinggi saat panen nanti.

Saat ini harga kedelai lokal Rp 6.500 per kilogram atau naik Rp 3.000 dari tahun lalu. Namun, harga kedelai di luar Jawa masih ada yang di bawah Rp Rp 5.000 per kg, dampak dari masalah transportasi.

Jaminan pasar

Menurut Hasanudin, pihak swasta akan diajak untuk menanam kedelai dengan insentif jaminan harga dan pembelian barang, yang diawali pada awal tahun. Perum Bulog dan BRI akan bertindak sebagai penjamin. Budidaya sistem ini akan dilakukan di lahan seluas 120 hektar.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR, anggota F-PG Bomer Pasaribu mengatakan, pertanian Indonesia kekurangan daya dukung lahan pertanian.

Kondisinya menjadi semakin buruk karena konversi lahan pertanian yang subur untuk industri, perumahan, perkantoran, atau sektor lain terus terjadi. Tiap tahun rata-rata 35.000 hektar sawah beririgasi dikonversi. (MAS)

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.12.02580349&channel=2&mn=3&idx=3

Harga Kedelai di Bogor Mulai Turun 7-Feb-08

2008-02-08T15:10:00.000+07:00

Harga Kedelai di Bogor Mulai Turun 7-Feb-08

Ketika berbelanja di Pasar Anyar, Bogor, kemarin, Kami 7-Feb-08, sekitar jam 0800 pagi, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Pekalongan ini. Menurutnya, harga kedelai sudah turun menjadi sekitar Rp 6500/kg di Bogor.

Sebelum kenaikan harga, Mas Pekalongan ini menjual tempehnya sekitar Rp 2000/keping (yang berbungkus plastik ataupun berbungkus pisang), sekarang ia harus menjualnya Rp 2500/keping. Saya yang pemakan tempe ini, kemarin membeli 4 potong yang berbungkus daun pisang.

Salam dari Bogor.

Bisnis 6-Feb-08: Kalteng kembangkan kedelai

2008-02-07T22:04:00.000+07:00

Rabu, 06/02/2008

Kalteng kembangkan kedelai

JAKARTA: Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan tanaman kedelai seluas 100.000 ha, sebagai upaya mengatasi krisis bahan baku tempe dan tahu di Tanah Air.

Gubernur Kalteng Teras Narang mengungkapkan pembukaan lahan kedelai seluas itu akan direalisasikan dalam jangka waktu tiga tahun.

"Untuk tahap pertama [tahun ini] dibuka 15.000 ha di enam kabupaten di Kalteng yang memiliki kemampuan mengembangkan kedelai," ujarnya kemarin.�

Kalteng saat ini memiliki� sentra tanaman kedelai antara lain di Pulang Pisau, Kotawaringin Timur dan wilayah Kelampangan dan Kota Palangka Raya.

Bila program pengembangan 100.000 ha tanaman kedelai terealiasi, menurut Narang, maka pada 2010 produksi komoditas itu di Kalteng menembus angka 130.000 ton per tahun. "Hal itu dimungkinkan karena� asumsi produktivitas kedelai di Kalteng saat ini sekitar 1,3 ton per ha."

Dia mengakui proyek pengembangan 100.000 ha kedelai� terbilang ambisius, mengingat produksi kedelai provinsi yang dipimpinnya masih sekitar 700 per tahun-800 ton per tahun. Angka tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan kedelai Kalteng yang mencapai 1.200 ton per tahun.

Produksi kedelai Kalteng tadi bahkan hanya menyumbang 0,1% bagi kontribusi nasional, meski tiap tahun mengalami peningkatan produksi 20%.

Bantuan bibit

Tapi, Narang optimistis proyek pengembangan 100.000 ha tanaman kedelai dapat terwujud, asalkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. "Kami mengharapkan Deptan memberikan bantuan bibit kedelai kepada para petani di Kalteng yang akan mengembangkan tanaman tersebut."�

Di sisi pemerintah daerah, menurut dia, jajarannya akan berupaya menggairahkan kembali para petani setempat untuk menanam kedelai yang dalam beberapa tahun lalu enggan menggembangkannya karena harga jualnya tidak kompetitif.

"Pengembangan pertanian kedelai skala luas tadi juga sebagai upaya menghilangkan kebiasaan pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat. Melalui program itu diharapkan dapat diterapkan pola tanam berkesinambungan dengan tanaman padi," tandasnya.

Oleh karena itu, Narang menegaskan sasaran utama dari pengembangan 100.000 ha tanaman kedelai adalah lahan-lahan terlantar milik masyarakat yang sering menimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau bisa kita harapkan petani dapat melakukan intensifikasi pertanian guna meningkatkan produktifitas lahan hingga 1,5 ton per ha," tandasnya.

Oleh Ismail Fahmi
Bisnis Indonesia

http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/agribisnis/1id42248.html

Kompas 31-Jan-08: Baihaki, Kedelai dan Kontrak Hidup Miskin

2008-01-31T07:04:00.000+07:00

Baihaki, Kedelai dan Kontrak Hidup Miskin

KOMPAS/YENTI APRIANTI / Kompas Images

Prof Dr Achmad Baihaki

Kamis, 31 januari 2008 | 01:48 WIB

Yenti Aprianti

Pada masa mudanya, Prof Dr Achmad Baihaki (73) pernah makan ”daging babi”. Tetapi daging itu halal buat orang Muslim sebab tidak berasal dari hewan babi, tetapi dari kedelai. Tak hanya ”daging babi”, dia juga pernah makan ”daging sapi”, ”daging ayam”, dan ”es krim”. Semuanya berbahan kedelai.

Baihaki mengonsumsi makanan tiruan dari kedelai tersebut pada tahun 1971 hingga 1978. Saat itu dia tengah kuliah tingkat magister dan doktor bidang plant breeding atau pemuliaan tanaman di University of Minnesota, Amerika Serikat.

Ketika itu AS sudah mampu membuat makanan tiruan seperti itu. Meski sama-sama terbuat dari kedelai, tetapi rasa, aroma, tekstur, bentuk, dan warna makanan tersebut bisa seperti makanan aslinya. AS juga sudah memproduksi makanan dari kedelai seperti tempe, tahu, tauco, dan berbagai kue, bahkan kosmetik.

Sejak tahun 1970-an AS sangat serius di bidang pertanian dan industri kedelai. Saat itu mereka sudah menargetkan tahun 2002 akan menguasai perkedelaian dunia. Target itu dipancang berdasarkan penelitian America Soybean Association bahwa kedelai akan menjadi ”emasnya tanah” (the gold of soil) dan sumber protein masa depan dunia (the future protein of the world).

AS meningkatkan pertanian kedelai tidak hanya untuk kebutuhan pangan, tetapi juga guna membuat biofuel atau bahan bakar dari minyak nabati sebagai antisipasi makin terbatas cadangan dan mahalnya harga bahan bakar minyak bumi. Saat itu AS menargetkan menaikkan produktivitas dari 2,2 ton kedelai per hektar menjadi 3,8 ton per hektar. Pada tahun 2007 negara itu sudah berhasil memproduksi 1,8 juta ton biofuel dari kedelai dan jagung.

Kedelai dan lingkungan

Sejak mendalami bidang pertanian, Baihaki sudah menyadari pentingnya sumber protein bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Dia masih ingat, pada masa kecilnya kehidupan sehari-hari begitu sulit setelah Perang Dunia II. Orangtuanya membagi sebutir telur untuk enam anaknya. Maka, hanya sesendok telur itulah sumber protein termewahnya.

Baihaki mendapatkan kesempatan meneruskan sekolah di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada 1955. Semasa kuliah pada tahun 1959, dia juga menjadi asisten dosen di Universitas Padjadjaran. Setelah lulus dari Universitas Indonesia tahun 1962, Baihaki langsung mengabdikan diri di Universitas Padjadjaran.

Tahun 1971 dia kuliah tingkat magister dan doktor di bidang pemuliaan tanaman di AS. Pada tingkat magister, Baihaki memilih mendalami tanaman jagung. Namun ternyata dia alergi terhadap tepung sari jagung. Saat mengawinkan jagung, tangannya bengkak dan terus bersin. Karena alergi itulah, pada tingkat doktor ia memilih mendalami sumber protein kedelai.

Sebelum kembali ke Indonesia, Wakil Presiden University of Hawaii menawarinya pekerjaan sebagai plant breeder (ahli pemuliaan tanaman). Di luar negeri, bidang pemuliaan tanaman sangat dibutuhkan. Orang yang mendalaminya bakal kaya. Namun Baihaki menolak. Sejak berangkat dia sudah membuat kontrak ”hidup miskin” sebagai ahli pemuliaan tanaman di Indonesia. Keinginannya adalah mengembangkan keanekaragaman hayati negeri ini.

Ia membuktikan keputusannya dengan meneliti kedelai. Beberapa varietas kedelai baru sudah dihasilkan. Varietas itu disesuaikan dengan lingkungan tempat kedelai ditanam. Ada kedelai untuk lahan pinggir sungai, lahan tergenang air, dekat pantai, lahan kering, lahan subur, dan lainnya. Dengan varietas yang disesuaikan dengan lingkungan, Indonesia sesungguhnya bisa memproduksi kedelai secara optimum dan sulit disaingi negara lain.

”Negara lain bisa membuat bibit tanaman, tetapi kalau tidak spesifik dengan lingkungan, hasilnya tidak akan optimum,” katanya.

Hukum kedelai

Berkat penelitian, produktivitas kedelai Indonesia yang pada 1960-an hanya 30 kilogram per hektar kini bisa mencapai 3 ton per hektar. Dua varietas yang dihasilkan Baihaki, yaitu Manglayang dan Arjasari, rata-rata menghasilkan lebih dari 3 ton per hektar, menyamai rata-rata produktivitas kedelai AS.

Bahkan, dengan pemuliaan pernah dihasilkan 2 ton kedelai per hektar di lahan pinggir Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Jika lahan pinggir waduk itu luasnya 150.000 hektar, berarti saat panen bisa dihasilkan 300.000 ton kedelai.

”Dari pinggir Waduk Jatiluhur saja bisa dihasilkan kedelai melebihi kebutuhan Jawa Barat,” ucapnya.

Kebutuhan kedelai Indonesia sebesar 1,8 juta ton per tahun. Tahun 2002 Indonesia mampu menghasilkan 1,6 juta ton, tetapi pada 2007 merosot menjadi 600.000 ton. Ini bukti minimnya perhatian pemerintah terhadap dunia pertanian yang justru oleh negara besar dijadikan mesin pembangunan.

”Indonesia seharusnya memiliki kebijakan perkedelaian juga bidang pertanian lain dengan konsisten. Kalau ganti pejabat, kebijakan jangan ikut ganti,” tuturnya saat ditemui di rumahnya di kawasan Bukit Dago Selatan, Kota Bandung, pertengahan Januari lalu.

Ketidakperhatian pemerintah tampak dari sedikitnya varietas kedelai di negeri ini. Indonesia hanya punya sekitar 100 varietas, sementara China memiliki 3.000 varietas kedelai. Kedelai asal China itu menyebar ke berbagai negara. Varietas dari China itu masuk ke Indonesia pada abad XVIII dan tetap dikenal hingga kini.

Baihaki mengatakan, selain aturan hukum soal perkedelaian, kalau mau maju sebaiknya Indonesia juga memiliki industri perbenihan swasta nasional. Industriwan tidak bisa terus bergantung pada benih impor. Alasannya, meskipun saat ini harganya dinilai lebih murah dibandingkan dengan membuat benih sendiri, tetapi dalam hitungan tahun ketergantungan itu harus dibayar mahal.

Kalau para ilmuwan Indonesia sudah berani membuat ”kontrak miskin” pada dirinya sendiri, kapan pemerintah mau mengajak seluruh warga bangsanya betul-betul berani berhemat untuk hidup mandiri dari pertanian?

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.31.01483011&channel=2&mn=13&idx=13

Bisnis 14-Jan-08: Presiden pencinta tempe

2008-01-30T12:31:00.000+07:00

Senin, 14/01/2008 14:31 WIB

Presiden pencinta tempe

oleh : Djony Edward

JAKARTA (Antara): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta menteri terkait membahas persoalan kenaikan harga kedelai yang mengakibatkan perajin tahu tempe mengalami kesulitan.

"Presiden sejak dulu pencinta setia tahu dan tempe, dan memerintahkan supaya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian bertemu para perajin tahu tempe," kata Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, usai bertemu dengan sejumlah wakil perajin tahu tempe se Indonesia, yang melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Menurut Andi, Presiden meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu dan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono menjelaskan persoalan melonjaknya harga kedelai yang menjadi aspirasi para pengunjuk rasa.

Sekitar pukul 10.00 WIB, sekitar tiga ribu perajin tahu tempe DKI Jakarta, menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden, akibat semakin melambungnya harga kacang kedelai.

Pada pukul 13.00 ini Menko Perekonomian Boediono dilaporkan, juga akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri membahas persoalan tersebut.

Ketua Perhimpunan Primkop M. Sukaryo menyampaikan bahwa perajin tahu tempe kesulitan bahan baku produksi karena harga kedelai melonjak sejak tiga bulan terakhir, dari sekitar Rp3.450 per kg menjadi Rp7.500 per kg.

"Itulah kesulitan perajin tahu tempe yang membutuhkan perlindungan pemerintah terutama agar diciptakan stabilitas harga kedelai ke depannya," kata Sukaryo.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas tanggapan pemerintah dan akan mengawasi terus kebijakan yang akan ditempuh pemerintah untuk menurunkan dan menstabilkan harga kedelai.

"Kami meminta dalam jangka waktu 3-4 bulan ke depan, pemerintah memberikan suntikan dana kepada perajin tahu tempe karena kebijakan yang diambil pemerintah pasti tidak akan langsung berpengaruh terhadap penurunan harga kedelai," katanya.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/perdagangan/1id38759.html

Bisnis 18-Jan-08: Harga tempe di Sukabumi melejit jadi Rp8.000

2008-01-30T12:24:00.001+07:00

Jumat, 18/01/2008 15:47 WIB

Harga tempe di Sukabumi melejit jadi Rp8.000

oleh : Djony Edward

SUKABUMI (Antara): Harga tempe di Sukabumi kini mencapai Rp8.000/papan yang sebelumnya mencapai Rp4.000/papan, sehingga menyulitkan warga Sukabumi untuk membeli produk pangan dari kedelai tersebut.

"Akibat harga kedelai naik hingga 100%, harga tempe dan tahu juga mengalami kenaikan cukup signifikan," kata salah seorang pedagang tahu dan tempe di Pasar Pelita Kota Sukabumi, Komar (55) di Sukabumi, Jumat.

Dikatakannya, harga tempe saat ini dijual dengan harga Rp 8.000/papan, padahal sebelumnya hanya mencapai Rp4.000/papan, sementara harga tahu yang sebelumnya sebesar Rp200/buah, kini naik menjadi Rp300/buah.

Menurut dia, tingginya harga tahu dan tempe mengakibatkan jumlah pembeli yang kebanyakan para penjual gorengan keliling itu mengalami penurunan cukup signifikan hingga mencapai 80 persen, sehingga dirinya mengurangi pasokan dari pengusaha tahu dan tempe di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

"Biasanya saya membeli hingga satu kuintal lebih, kini hanya 70 hingga 80 kg/hari. Bahkan, terkadang tidak habis terjual," keluhnya.

Pedagang lainnya di Pasar Tipar, Yayan Suryana (35), mengatakan, dengan naiknya harga kedelai impor sebesar 100 persen, harga tahu juga naik 100 persen.

"Biasanya saya jual tahu Rp100/buah, kini dijual dengan harga Rp200/buah. Sementara tempe, biasa saya jual Rp3.500/potong berukuran 15cm x 20cm, kini saya jual Rp5.500/potong," katanya.

Agar tidak terlalu rugi, dirinya juga memotong tempe lebih kecil dan lebih tipis dari biasanya, pasalnya saat ini jarang sekali konsumen yang membeli tahu dan tempe.

"Omset penjualan saya menurun drastis. Biasanya bisa menjual enam papan, kini hanya dua papan. Itu pun tidak habis terjual," keluhnya seraya menambahkan pendapatannya pun berkurang dari Rp400 ribu menjadi Rp200 ribu.

Sementara itu, sebagian warga Kota Sukabumi mengeluhkan tingginya harga tahu dan tempe yang naik hingga dua kali lipat dari harga sebelumnya, dan ukurannya pun lebih kecil.

"Biasanya saya membeli tahu Rp1.500/bungkus (isi 10 buah-red), kini harganya mencapai Rp3.000/bungkus. Sementara harga tempe tidak berubah, namun ukurannya diperkecil dari kondisi normal," kata salah satu pedagang nasi di Jalan Siliwangi Kota Sukabumi, Entin (56).

Menurut dia, bila harga tidak kembali normal, maka kemungkinan ia tidak akan menjual tahu dan tempe sebagai lauk di warung nasinya.

Sementara pedagang sembako yang menjual kacang kedelai, Ii Solihat (57), menyebutkan harga kacang kedelai lokal saat ini mencapai Rp8.500/kg, padahal sebelumnya harga jauh dibandingkan saat ini. "Banyak pembeli yang mengeluhkan tingginya kacang kedelai," ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Sukabumi, Mokh Muslikh Abdussyukur, menyatakan akan mempertimbangkan melakukan operasi pasar terkait langkanya tahu dan tempe.

"Kami akan mengecek terlebih dahulu penyebab langkanya tahu dan tempe. Saya akan membicarakan masalah ini dengan Kabag Perekonomian, apakah diperlukan OP atau tidak pasalnya pelaksanaan OP harus berkoordinasi dengan pihak Bulog," katanya.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/perdagangan/1id39576.html

Bisis 30-Jan-08: Lima Produk Pangan Terindikasi Kartel

2008-01-30T11:17:00.000+07:00

Rabu, 30/01/2008

'5 Produk pangan terindikasi kartel'

JAKARTA: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengindikasikan terjadinya praktik oligopoli perdagangan lima komoditas selama ini, yaitu beras, gula, kedelai, bawang merah, dan tembakau.

Menurut Ketua KPPU Mohammad Iqbal,� dominasi oleh beberapa perusahaan pada pasar lima komoditas itu (oligopoli) mengarah ke kartel harga.

"Indikasi [oligopoli mengarah kartel] di sektor pertanian, dan kami� konsentrasi pada beras, gula, kedelai, bawang merah, tembakau," kata Iqbal kepada pers, akhir pekan lalu.

Terkait dengan konsentrasi penelusuran KPPU pada lima komoditas tersebut, lanjutnya, karena KPPU menaruh perhatian besar pada industri yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Iqbal mengakui tugas lembaganya yang menegakkan persaingan sehat mendapat temuan awal bahwa industri yang menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia, sebagian besar diindikasikan kartel. "Kasusnya sama, yaitu ketika panen harga turun. Sebaliknya jika pasokan barang sedikit, harga naik."

Dia menjelaskan adanya penyesuaian harga terkait pasokan dan permintaaan memang merupakan keseimbangan pasar yang biasa terjadi. Namun, kenaikan dan penurunan harga yang terjadi di lima komoditas yang kini diteliti KPPU tersebut, dinilai tidak normal.

"Kami ingin konsumen diuntungkan. Misalnya, kalau barang kurang kenaikan harganya tidak mencolok. Kalau lagi banyak [produknya], turunnya harga tidak membuat produsen jadi rugi. Kalau persaingan sehat bisa seperti itu."�

Menurut Iqbal, dari lima komoditas yang tengah disorot KPPU, hanya tembakau yang akan dimulai penelitiannya, sedangkan beras, gula, kedelai, dan bawang merah, masih dalam tahap penelusuran.

Jadwal ulang

Sementara itu, Iqbal menjelaskan importir kedelai Cargill Indonesia minta penjadwalan ulang selama satu hingga dua minggu ke depan, atas pemanggilan perusahaan itu oleh KPPU pada minggu lalu terkait dengan dugaan oligopoli pasar kedelai.

Iqbal mengungkapkan pada dasarnya lembaga yang dipimpinnya mengabulkan mundurnya jadwal tersebut, dan memaklumi alasan Cargill Indonesia yang menyatakan belum siap untuk menyampaikan informasi kepada KPPU.

Oleh Linda T. Silitonga
Bisnis Indonesia

Kompas 29-Jan-08: Pengembangan Kedelai Terkendala Bibit (Aceh)

2008-01-29T09:45:00.000+07:00

Pengembangan Kedelai Terkendala Bibit

Selasa, 29 januari 2008 | 02:30 WIB

Banda Aceh, Kompas - Program pengembangan 100.000 hektar tanaman kedelai di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkendala bibit. Ketersediaan bibit hanya untuk 700 hektar.

”Sangat sulit mendapatkan benih kedelai bersertifikat dan merupakan benih unggul. Padahal, benih seperti itu yang diinginkan oleh petani kedelai agar hasil lebih optimal. Persoalan itu tidak hanya di Aceh, tetapi juga daerah lain di Indonesia,” kata Naswir Aiman, Kepala Subdinas Bina Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian NAD, Senin (28/1) di Banda Aceh.

Kepala Seksi Benih Padi dan Palawija Azhary Mauny menambahkan, selain benih terbatas, petani kedelai di Aceh hanya mengandalkan varietas lokal, yaitu kipas merah dan kipas putih.

”Varietas ini belum memiliki sertifikat sebagai benih berkualitas unggul. Meski banyak dipakai, labelisasi atau sertifikasi membuat mereka menjadi lebih baik dan bisa digunakan sebagai benih di tingkat nasional,” ujarnya.

Azhary mengatakan, untuk mendapatkan sertifikasi sebagai benih berkualitas dan unggul dalam segi hasil (kuantitas), yang juga diperlukan adalah ketahanan terhadap serangan hama.

”Yang sekarang sedang kami coba adalah pemurnian varietas kipas merah. Hasilnya sedang diuji coba agar memperoleh benih kualitas unggul,” katanya. Azhary menambahkan, daerah yang sedang mencoba pemurnian varietas kipas merah adalah Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Timur.

Dari Palangkaraya dilaporkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana membuka lahan kedelai seluas 100.000 hektar hingga 2010, melalui pola tanam yang berkesinambungan dengan padi. Tahun ini ditargetkan 15.000 hektar di enam kabupaten ditanami kedelai apabila tersedia benih dari Departemen Pertanian.

Selain untuk menambah produksi kedelai Kalimantan Tengah, budidaya komoditas ini diyakini dapat ikut mencegah kebiasaan pembakaran untuk membersihkan lahan. Demikian Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang kepada pers di Palangkaraya, Senin (28/1).

Penanaman kedelai dapat dilakukan seusai musim padi periode Oktober-Maret. (CAS/MHD)

http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.29.0230206&channel=2&mn=9&idx=9

Tempo 25-Jan-08: Polisi Temukan Gudang Penimbunan 13 Ribu Ton Kedelai

2008-01-28T23:36:00.000+07:00

Polisi Temukan Gudang Penimbunan 13 Ribu Ton Kedelai
Jum'at, 25 Januari 2008 | 20:06 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya menemukan gudang tempat menimbun 13 ribu ton kedelai di Jalan Dupak Rukun 71 Surabaya, Jumat (25/1).

Letak gudang itu tersembunyi karena berada di dalam area pabrik garam PT Susanti Megah. Sejak tahun lalu, PT Susanti menyewakan gudang itu kepada PT Cargill Indonesia.

Ketika digeledah, didalamnya terdapat butiran-butiran kedelai yang menggunung hingga mencapai ketinggian sekitar 8 meter. Sebagian kecil dari kedelai-kedelai tersebut telah dipak ke dalam glansing.

"Ini mengherankan. Di masyarakat kedelai langka, tapi disini ada barangnya segini banyak," kata Kapolwiltabes Surabaya Komisaris Besar Anang Iskandar yang datang ke lokasi sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Anang menduga ada indikasi kesengajaan untuk menimbun bahan baku pokok tempe dan tahu yang belakangan ini harganya membumbung. Pasalnya, dari dokumen yang didapatkan polisi, PT Cargill Indonesia yang berkartor pusat di Plaza Bapindo, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, itu mengimpor kedelai dari Amerika Serikat pada tahun 2007 lalu sebanyak 22 ribu ton.

Namun yang mengherankan, impor yang diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan pada tahun lalu itu hingga akhir tahun hanya tersalur 9 ribu ton hingga awal 2008.

Meski begitu, polisi belum dapat menyegel gudang tersebut karena belum menemukan indikasi pelanggaran pidana. "Kami masih akan menanyakan ke Deperindag mengapa izin impor tahun lalu, kok sampai sekarang sebagian besar barangnya tidak disalurkan," kata Anang yang didampingi Kasatreskrim Polwiltabes Surabaya, AKBP Dedi Prasetyo dan Kapolresta Surabaya Utara AKBP Nasri.
Hingga Jumat sore, polisi masih menyelidiki keberadaan kedelai-kedelai tersebut dengan meminta keterangan Ardiansyah, Trading Manager PT Cargill dan Operatinonal Surveyor PT Cargill Ida Bagus Made Oka. Menurut keterangan kedua orang tersebut, selama ini PT Cargill masih mengantongi izin remi penjualan kedelai ke masyarakat.

Menurut Ardiansyah, Cargill melepas kedelai ke pasaran dengan harga Rp 6.950 per kilogram. Polisi juga berupaya untuk mengadakan kontak dengan pimpinan PT Cargill bernama Clemen Tan yang berkewarganegaraan asing. "Kita akan selidiki pengakuan mereka," kata Dedi. Kukuh Wibowo

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/01/25/brk,20080125-116214,id.html

Tempo 25-Jan-08: Polisi Temukan Gudang Penimbunan Kedelai

2008-01-28T23:34:00.000+07:00

Polisi Temukan Gudang Penimbunan Kedelai
Jum'at, 25 Januari 2008 | 18:18 WIB

TEMPO Interaktif, SURABAYA:
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya menemukan gudang penimbunan 13 ribu ton kedelai milik PT Cargill Indonesia di Jalan Dupak Rukun 71 Surabaya, Jumat (25/1). Letak gudang itu tersembunyi di areal pabrik garam milik PT Susanti Megah.

Saat digeledah, isi gudang itu berisi butiran kedelai yang menggunung setinggi 8 meter. Sebagian kecil kedelai itu telah dipak dalam karung plastik.

Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, Komisaris Besar Anang Iskandar, mengaku heran melihat timbunan kedelai itu. Sebab pasokan kedelai di masyarakat saat ini masih langka. “Tapi di gudang ini ada kedelai begitu banyak,” ujarnya di Surabaya hari ini.

Hingga sore hari ini Polisi masih menyelidiki keberadaan kedelai itu dengan meminta keterangan Trading Manager Cargil Indonesia, Ardiansyah dan Operatinonal Surveyor Cargil Indonesia, Ida Bagus Made Oka.

Dari keterangan kedua orang ini, selama ini Cargill masih mengantongi ijin resmi penjualan kedelai ke masyarakat.
Menurut Ardiansyah, Cargil melepas kedelai ke pasaran seharga Rp 6.950 per kilogram.

Kukuh Wibowo

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2008/01/25/brk,20080125-116199,id.html

Tempo 24-Jan-08: KPPU Panggil Importir Kedelai

2008-01-28T23:33:00.000+07:00

KPPU Panggil Importir Kedelai
Kamis, 24 Januari 2008 | 18:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan meminta keterangan empat importir utama kedelai untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan kartel seiring melonjaknya harga kedelai belakangan ini.

“Mereka sudah kami kirimi undangan,” kata Ketua KPPU Syamsul Maarif. KPPU memperkirakan keterangan dari empat importir itu akan diperoleh awal Pebruari nanti.

Sebelumnya disebut-sebut empat importir utama itu adalah Teluk Intan, Gunung Sewu, Liong Seng, dan Cargill. “Kalau tidak salah satunya ada Cargil,” ujar Syamsul.

Dugaan kartel itu patut diselidiki karena sedikitnya importir kedelai. Padahal pemerintah tidak membatasi impor. Tapi dugaan itu belum dapat dipastikan. Sebab bisa jadi importir kedelai butuh modal besar sehingga secara alamiah pemainnya sedikit.

Harun Mahbub

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/01/24/brk,20080124-116123,id.html

Tempo 28-Jan-08: Polisi Temukan Timbunan 50 Ribu Ton Kedelai

2008-01-28T23:31:00.000+07:00

Polisi Temukan Timbunan 50 Ribu Ton Kedelai
Senin, 28 Januari 2008 | 19:51 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya kembali menemukan gudang penimbunan puluhan ribu ton kedelai impor asal Amerika Serikat pada Senin (28/1) sore. Gudang tempat menimbun kedelai berada di dua lokasi di Surabaya dan Sidoarjo. Masing-masing gudang menyimpan 23 ribu dan 27 ribu ton kedelai.

Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Anang Iskandar yang mendatangi gudang di Sidoarjo mengungkapkan, dua gudang ini diketahui milik PT Gerbang Cahaya Utama. Tapi, setelah dicek surat dan dokumennya, importir itu bisa menunjukkan kepemilikan dokumen resmi.

Dokumen itu menyatakan bahwa kegiatan PT Gerbang Cahaya Utama adalah legal. "Mereka telah mengimpor kedelai sebanyak empat kali,” kata Anang Iskandar. Impor terakhir dilakukan pada 3 Desember lalu.

Anang yang ditemui Irawanto, penanggungjawab gudang mendesak agar puluhan ton kedelai itu segera dijual ke masyarakat. Pasalnya, dari aturan yang ada, tenggang waktu penimbunan bahan makanan impor seperti kedelai, hanya berlaku tiga bulan. Bulan depan kedelai ini sudah harus distribusikan ke masyarakat. Kalau “tetap ditimbun kami proses sesuai hukum," ujarnya.

Penemuan gudang penimbunan kedelai itu merupakan yang kedua dalam sepekan terakhir. Pada Jumat pekan lalu aparat juga menemukan gudang penimbunan 13 ribu ton kedelai milik PT Cargill Indonesia. Penemuan demi
penemuan itu terjadi di tengah membubungnya harga bahan baku tempe dan tahu itu. kukuh s wibowo

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2008/01/28/brk,20080128-116423,id.html

Tempo 11-17-Jun-07: ABC, Setelah 32 Tahun

2008-01-28T23:05:00.001+07:00

ABC, Setelah 32 Tahun

Pemain tua ini masih bergigi. Meski beberapa tahun terakhir brand value-nya menurun, pamor kecap ABC sebagai kecap nomor satu negeri ini masih melekat. Penampilan barunya sejak 7 Februari terkesan modern.

Kecap ABC memang salah satu produk andalan PT ABC Central Food Industri yang berdiri pada 1975. Pendirinya, Chu Sok Sam, mengawali kiprah bisnis di pabriknya di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Tiga tahun kemudian, ia mulai memproduksi sirup, sambal, dan saus tomat. Sejak 1982, mereka memproduksi teh, kopi, dan sari buah dalam kemasan, disusul makanan bayi, ikan kaleng (sarden), dan daging kaleng (corned beef). Produk-produk itu kemudian diekspor.

Sepeninggal Chu pada 1986, generasi kedua, Kogan Mandala, memimpin perusahaan dengan tiga pabrik ini. Sedang giat-giatnya berekspansi, krisis ekonomi melanda. Untuk mengatasi masalah keuangan, ABC Central Food Industry menjual 65 persen sahamnya kepada HJ Heinz Co., raksasa kecap terkemuka asal Amerika Serikat. Otomatis sejak Februari 1999, kecap ABC bernaung di bawah PT Heinz ABC Indonesia.

Sebetulnya kisah sukses Chu Sok Sam bukan hanya produksi makanan-minuman saja. Bersama saudaranya, Chandra Djojonegoro alias Chu Sam Yak, ia juga berhasil membesarkan batu baterai ABC dan Anggur Tjap Orang Tua.

Di bawah pimpinan generasi keduanya pasca-1980, bisnis mereka justru menggurita. Akuisisi, usaha patungan dan pendirian perusahaan baru dilakukan, di antaranya menghadirkan Red Bull (Kratingdaeng), membidani kelahiran pembuat minuman Kiranti, Larutan Penyegar Panjang Jiwo, Larutan Penyegar Tjap Orang Tua, permen Tango, serta pasta gigi Durodont, ABCDent, dan Formula Junior.

D.A. Candraningrum

http://www.tempointeraktif.com/hg/mbmtempo/arsip/2007/06/11/EB/mbm.20070611.eb3.id.html

Tempo 11-17-Jun-07: Si Bango Terbang Jauh

2008-01-28T23:04:00.000+07:00

Si Bango Terbang Jauh

Bango, bukan Bangau.

Itu karena kecap ini semula merupakan industri rumah tangga yang hanya dikenal di Jakarta dan Jawa Barat. Didirikan oleh Keluarga Tjoa Eng Nio pada 1928 di Tangerang di bawah bendera PT Anugerah Setia Lestari, pemiliknya bercita-cita mengembangkan si Bango hingga ke mancanegara. Mimpi itu memang terwujud lewat ekspor ke berbagai negara dengan omzet Rp 1 miliar per bulan. Cita-cita itu semakin nyata setelah pada 1992 Kecap Bango dipimpin oleh Eppy Kartadinata, putra keempat pasangan Yunus Kartadinata-Tjoa Eng Nio, yang menerima pinangan Unilever Indonesia untuk mengambil alih kepemilikan Kecap Bango. Sejak 2001, Kecap Bango pun resmi menjadi bagian dari Unilever Indonesia.

Pemilik boleh berganti, namun rasa asli Kecap Bango tetap dipertahankan. ”Kualitasnya terus ditingkatkan,” kata Heru Prabowo, manajer senior merek Bango. Caranya dengan membina petani penghasil kedelai hitam, bahan dasar Kecap Bango, untuk mendapat hasil yang lebih baik.

Hingga enam tahun pasca-akuisisi, banyak hal telah dilakukan oleh Unilever Indonesia. Tak hanya mengekspor Kecap Bango hingga ke seluruh Asia Tenggara dan Arab Saudi, anak perusahaan Unilever International yang berkantor pusat di London, Inggris, dan Rotterdam, Belanda, ini pun meremajakan si Bango yang dinilai tak menggairahkan lagi.

Sejak 1 Februari lalu, Bango tampil dengan nama, logo, dan kemasan baru. Jika dulu mengusung merek Kecap Bango, sekarang cukup Bango saja. Kemasannya pun berubah menjadi terkesan lebih muda dengan warna-warna segar. Kini, si Bango siap terbang jauh dari sarangnya.

D.A. Candraningrum

http://www.tempointeraktif.com/hg/mbmtempo/arsip/2007/06/11/EB/mbm.20070611.eb3.id.html

Tempo 11-17-Jun-07: Para Raja Kecap Bersabda

2008-01-28T23:03:00.000+07:00

Edisi. 16/XXXIIIIII/11 - 17 Juni 2007

Ekonomi dan Bisnis

Para Raja Kecap Bersabda

ABC dan Bango berebut posisi kecap nomor satu negeri ini. Berbagai siasat dilakukan.

Untuk sebotol kecap, segala cuaca pasti ditempuh. Bagi Fatina Djihan saat menuntut ilmu di University of Leeds, Inggris, empat tahun lalu, dia pasti rela naik bus selama satu jam ke Manchester hanya untuk membeli sebotol kecap produksi Indonesia.

Maklum, kecap manis adalah menu wajibnya setiap kali makan. ”Rasanya seperti makan di rumah,” ujar tenaga pengajar di sebuah universitas swasta di Jakarta ini. Kebetulan, menurut Fatina, 33 tahun, merek kecap yang ditemui di kawasan Chinatown di Manchester itu sama dengan merek yang dikonsumsi keluarganya.

Tak mudah bagi kecap manis asli Indonesia untuk tiba ke tangan pelanggan setianya di luar negeri macam Fatina. Selain butuh jaringan yang luas, biayanya pun tak sedikit. Namun, dengan strategi bisnis yang tepat, distribusi ke mancanegara tak lagi jadi soal.

Perang strategi bisnis itulah yang dilakukan oleh dua produsen kecap manis asal Indonesia, ABC dan Bango, yang kini bersaing ketat mengejar posisi puncak. Yang satu pemain senior dengan merek kuat dengan konsumen setianya. Yang lain, pemain baru yang sukses mendongkrak penjualannya hingga kini.

Simak data terbaru Single Source Survey dari lembaga riset pasar asal Australia, Roy Morgan Research. Sepanjang April 2006 hingga Maret 2007, pembelian kecap ABC partai besar mengalami penurunan dari 51 menjadi 41 persen. Sebaliknya, penjualan kecap Bango dalam kurun waktu yang sama naik dari 19 menjadi 21 persen.

Menurut riset lembaga riset pasar Euromonitor International, pada 2001, ABC menguasai 40 persen dari total penetrasi pasar (market share) kecap di Indonesia sebesar Rp 1,6 triliun. Namun, pada 2005, posisinya menurun hingga 33 persen dari total pasar yang mencapai Rp 3 triliun. Sebaliknya, pangsa pasar kecap Bango tetap stabil selama 2001–2005, yakni sebesar 32 persen. ”Ini perang bisnis antara dua merek yang sudah kuat,” kata pengamat bisnis dari MarkPlus Institute of Marketing, Yuswohady.

Kecap manis ABC sebetulnya bukan pemain baru di dunia kecap nasional (lihat ABC, Setelah 32 tahun). Februari 1999, saham mayoritas pendiri kecap yang terdiri atas tujuh varian ini dibeli oleh HJ Heinz Co., perusahaan kecap yang berpusat di Pittsburg, Amerika Serikat. Tak lama kemudian, nama perusahaan pun berubah menjadi PT Heinz ABC Indonesia.

Lewat bendera barunya, kecap ABC mengalami perubahan teknologi informasi, proses pembuatan, dan jaringan pasar internasional. Hasilnya, angka penjualan tahunan kecap ABC dunia tak bergeser dari US$ 100 juta atau Rp 897 miliar, dengan kontribusi utama dari Indonesia. ”Sejauh ini, kami masih memimpin pangsa pasar di Indonesia,” kata Direktur Pemasaran PT Heinz ABC Indonesia, Iriana Ekasari Muazd.

Tak mau kalah, Unilever Indonesia pun mengakuisisi produk Kecap Bango pada 2001 (lihat Si Bango yang Terbang Jauh). Di tangan perusahaan multinasional ini, Kecap Bango tumbuh pesat lewat pemasaran modern. Kini, penjualan tahunannya mencapai Rp 500 miliar. Kecap Bango pun melebarkan sayap hingga ke Asia Tenggara dan Arab Saudi. ”Negara lain sudah banyak yang melirik Bango,” kata Manajer Senior Bango, Heru Prabowo.

Bendera perang pun makin berkibar. Setelah akuisisi dan joint venture, berikutnya adalah peremajaan produk. Mulai Februari tahun ini, Kecap Bango menyegarkan logo burung bangaunya dan mengubah merek dagang dari ”Kecap Bango” menjadi ”Bango”. Unilever pun mengeluarkan kecap Bango kemasan sachet seharga Rp 300 per satuan, untuk menjangkau masyarakat kelas bawah. ”Namun, belum tersebar di seluruh Indonesia,” kata Dicky Saelan, Manajer Pemasaran Divisi Makanan PT Unilever Indonesia Tbk.

Seminggu setelah Bango berganti baju, ABC pun tampil lebih segar dan modern, walau tanpa mengubah logo dan merek. Menurut Iriana, perubahan ini dilakukan bukan karena latah, melainkan ”sudah dipersiapkan sejak setahun lalu”.

Perang pun berlanjut lewat promosi langsung dengan konsumen (below the line). Tayangan program televisi ”Bango Cita Rasa Nusantara” masih dipertahankan, bahkan kontraknya terus diperpanjang. Jurus jitu lainnya, menggelar acara ”Festival Jajanan Bango” yang tahun ini memasuki tahun ketiga. Diselenggarakan di beberapa kota besar, acara ini terbukti sukses menggaet penikmat baru kecap Bango.

Heinz ABC Indonesia tak tinggal diam. Lewat program ABC Culinary Academic, dicetaklah penasihat masakan (cooking advisor) hasil didikan juru masak ABC. Nantinya, penasihat ini akan ditempatkan di gerai penjualan kecap ABC untuk memberi tips membuat masakan lebih sedap. Juru masak ABC pun iklan paling tokcer. Mereka siap diundang demo masak secara cuma-cuma dengan menggunakan kecap ABC.

Persaingan kedua merek ini paling kentara lewat promosi media (above the line), sebab kedua perusahaan besar ini tak pelit mengeluarkan dana untuk beriklan. Pemantauan Nielsen Media Research pada 2006, Unilever menghabiskan dana Rp 23 miliar untuk promosi kecap Bango. Sedangkan Heinz ABC Indonesia membayar Rp 22 miliar untuk belanja iklan kecap ABC.

Hasilnya, Bango memang bukan pemimpin pasar. ”Tetapi dia memimpin emosi sehingga lebih dikagumi pelanggan,” tutur Yuswohady. Dampaknya, brand equity Bango pun semakin kuat.

Untuk melawan balik Bango, Yuswo punya solusi. ”Jangan terpancing,” katanya. ABC harus tetap memelihara kepercayaan dirinya sebagai pemimpin pasar. Karena jebakan paling mematikan bagi ABC adalah menjadi pengikut dan mengikuti aturan baru yang diciptakan Bango.

DA Candraningrum

http://www.tempointeraktif.com/hg/mbmtempo/arsip/2007/06/11/EB/mbm.20070611.eb3.id.html

Agrina 13-Nov-07: Bisnis Kecap Segurih Rasanya (Pangsa Pasar ABC/Bango/Lain2 33/32/30)

2008-01-28T22:25:00.000+07:00

13 November 2007
Bisnis Kecap Segurih Rasanya

Setiap tahun konsumsi kecap terus meningkat. Tentu saja, bisnisnya pun semakin bergairah.Lantas, bagaimana ketersediaan kedelai sebagai bahan bakunya?

Sedari dulu masyarakat telah mengenal kecap. Tengok saja, banyak ibu-ibu yang menyuapi anak-anaknya dengan makanan yang telah dicampur kecap. “Tanpa kecap, makan jadi kurang enak,” ungkap Rifa, murid kelas IV SDIT Al Muhajirin, Jakarta Timur. Terang saja, bagi para penikmat, kecap bisa berperan sebagai penyedap makanan yang akan meningkatkan selera makan.

Di luar itu, kecap juga mengandung protein, vitamin, dan mineral. Tak berlebihan bila banyak orang menjadikan kecap sebagai bagian dari menu harian.

Menurut Sugih Prakoso,Manajer Utama PT. Alam Aneka Aroma, produsen Kecap Samyu di Sukabumi, Jabar, kecap sangat disukai masyarakat. Sehingga setiap tahun kebutuhannya semakin meningkat. Wajar bila kecap mudah dijumpai mulai di warung kakilima, pasar swalayan, restoran, hotel berbintang, sampai di tengah-tengah keluarga.

Masyarakat mengenal beberapa merek kecap di tingkat nasional seperti Kecap Indofood (PT Indofood Sukses Makmur), Bango (PT Unilever Indonesia), ABC (PT Heinz ABC Indonesia), dan Nasional (PD Sari Sedap Indonesia). Ada juga kecap lokal seperti Kecap Korma di Jakarta, Zebra (Bogor), Kunci (Karawang), Benteng (Tangerang), Maja Menjangan (Majalengka), Kenarie (Surabaya), dan Kecap Jamburi di Blitar.

“Dengan populasi penduduk lebih dari 200 juta jiwa, membuat bisnis kecap di Indonesia cukup menggiurkan. Walaupun peningkatannya setiap tahun tidak tinggi,” papar Sugih yang lulusan Peternakan UGM ini.

Namun menurut Dicky Saelan, Manajer Pemasaran PT. Unilever Indonesia, produsen Kecap Bango, pertumbuhan bisnis kecap luar biasa. Setiap tahunnya, secara nasional, terjadi peningkatan 10%—20%. “Alhamdulillah, semenjak 2001, pertumbuhan Kecap Bango termasuk salah satu yang mendorong perkembangan pasar kecap,” ucapnya. Diperkirakan, nilai penjualan kecap secara nasional sekitar Rp3 triliun per tahun. Baik dari penjualan kecap manis maupun asin.

Kualitas dan Citarasa

Menurut Euromonitor International, pada 2001, pemimpin pasar nasional produksi kecap manis masih dikuasai ABC dan Bango. Kecap ABC menguasai pangsa pasar sekitar 40%. Namun pada 2005, posisinya turun menjadi 33%. Sementara Kecap Bango pada posisi 32%, dan Kecap Nasional menguasai 30%.

Semakin melajunya perkembangan bisnis kecap, membuat persaingan usaha semakin gencar. Khususnya persaingan antara kecap produksi nasional dengan kecap lokal. Lihat saja, begitu banyaknya iklan promosi yang dilakukan. Walaupun demikian, kecap produksi lokal tidak merasa kalah, karena diyakini kecap produksi lokal telah lebih tertanam kualitas dan rasanya di konsumen.

”Kami yakin akan kualitas kecap yang kami buat. Karena pada prinsipnya orang butuh makan, dan selera makan setiap orang berbeda. Semakin banyak variasi produk dan citarasa (taste), semakin banyak pula yang bisa diterima oleh pasar,” kata Sugih. Jadi produk lokalan tidak perlu takut terhadap suatu produk nasional yang sudah meluas. Ia berpendapat ceruk pasar itu tetap ada walau tidak skala yang lebih luas.

Prof. Dr. Ujang Sumarwan, M.Sc., Ahli Consumen Behavior dari IPB, membenarkan, produsen kecap lokal memang sudah mengenal dengan baik pasarnya. Tapi masih butuh pembinaan menyangkut safety dan higienitas. Ditambah lagi bantuan modal, akses terhadap perbankan, dan akses terhadap kualitas sumber day amanusia yang baik.

Senada dengan Sugih, Bambang Haryanto, Marketing Manager Kecap Sukasari di Semarang, Jateng, mengatakan diperusahaannya selalu menjaga kualitas produk melalui kontrol yang sangat ketat dan laboratorium khusus. Serta, terus melakukan inovasi dengan memproduksi kecap yang lebih hitam, lebih manis, dan lebih kental. “Kami masih mampu memasarkan kecap Sukasari untuk pasar Jawa Tengah dan Yogyakarta, khususnya mengusai di pasar lokal Semarang dan sekitarnya,” akunya.

Selain itu, untuk mensiasati persaingan dengan kecap nasional, pabrik kecap lokal lebih fokus mengarap segmen pasar. Kecap Samyu yang telah mengeluarkan 3 merek dagang kecap asin maupun manis misalnya, lebih menekankan pada pasar menengah-bawah.

“Saya nggak takut persaingan, rezeki sudah ada yang ngatur. Resep kecap memang banyak yang tahu, tapi butuh modal yang besar untuk mendirikan industri kecap. Selain itu, untuk mengenalkan taste kecap baru pada masyarakat butuh waktu yang lama,” jelas Sugih.

Kedelai Hitam Dicari

Pesatnya kemajuan industri kecap ternyata tidak diimbangi ketersedian kedelai lokal sebagai bahan baku. Salah satu jenis kedelai yang banyak digunakan adalah kedelai hitam. Namun pemenuhannya sebagain besar masih didatangkan dari luar negeri. “Kita memang pakai kedelai hitam impor. Pernah dicoba dengan kedelai lokal tapi tasteyang dihasilkan beda. Mungkin saja untuk produk kecap laintaste-nya cocok, tapi untuk produk kita nggak pas,” ungkap Sugih.

Sementara kecap Sukasari masih menggunakan jenis kedelai kuning. Meski terkadang menggunakan kedelai hitam. Alasannya, jenis kuning lebih mudah di dapat di pasar sehingga tidak mengalami kesulitan bahan baku. “Kedelai kuning ini dipasok dari Semarang dan sekitarnya,” kata Bambang.

Dicky menjelaskan, sesungguhnya kedelai bukan komponen utama dalam pembuatan kecap. Yang utama justru gula kelapa. Tapi, meskipun porsinya kecil, kedelai berperan besar terhadap enaknya rasa. “Oleh sebab itu, yang paling cocok memang kedelai hitam. Kedelai hitam ini sangat berpangaruh terhadap total rasa Kecap Bango,” akunya.

Atas alasan itu pula, untuk menjamin ketersediaan bahan baku, PT Unilever Indonesia berkomitmen mengembangkan budidaya kedelai hitam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Unilever, Universitas Gajah Mada (UGM), dan petani di Yogyakarta. Kerjasama dengan pola kemitraan itu telah berhasil menemukan varietas kedelai hitam lokal bernama Kedelai Mallika.

Prof. Dr. Ir. Mary Astuti, MS., Koordinator Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam UGM, yang juga memimpin kerjasama kemitraan itu mengatakan, Mallika ditujukan untuk memproduksi kecap. Dalam proses pembuatan kecapnya pun tidak perlu menggunakan bumbu maupun penyedap rasa seperti monosodium glutamate(MSG). Sehingga kecap yang dihasilkan benar-benar berkualitas tinggi. “Kecap yang diproduksi hanya dari ekstrak kedelai dan gula kelapa,” tandas Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM ini.

Namun, untuk menutupi kekurangan pada sisiflavour, biasanya produsen akan menambahkan bumbu dan penyedap rasa pada proses produksi kecapnya. Hanya saja, menurut Astuti, koji (hasil fermentasi kedelai) Mallika berkualitas bagus. Sehingga akan mampu menghasilkan kecap dengan flavour yang bagus pula.

Selain itu, kedelai Mallika juga menawarkan berbagai keunggulan yang bisa membuat petani untung berlipat. Varietas hasil riset Tim Peneliti Fakultas Pertanian UGM ini tahan simpan hingga enam bulan, produktivitas tinggi, tahan genangan, tahan kekeringan, mengandung antioksidan yang tinggi, dan bukan merupakan produk rekayasa genetika (GMO).

Kembangkan Kemitraan

Saat ini benih Mallika telah dipergunakan petani yang mengikuti kemitraan dengan Unilever. Sejak program dirintis pada 2001, telah 5.000 petani dan 126 kelompok tani terlibat dalam kemitraan. Mereka tersebar di Bantul, Sleman, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Blitar, dan Jombang, serta beberapa daerah di Jawa Tengah. Pada 2005 total lahan mencapai 416,459 ha. Tahun lalu meningkat menjadi 650 ha, dan tahun ini sudah mencapai 1.800 ha. “Tahun depan ditargetkan naik lagi, dengan harapan benih yang terserap sebanyak 70 ton,” ucap Astuti.

Maya F. Tamimi dari Yayasan Unilever Indonesia menambahkan, manajemen petani mitra harus independen, tapi masih dalam pembinaan dengan UGM. Pembinaan ini dimaksudkan supaya hasilnya lebih bagus. Pembinaan dilakukan dengan menempatkan sarjana pertanian untuk mendampingi petani. “Sekarang kami mempunyai tim 20 orang, 11 orang di antaranya tinggal di Yogya,” ungkap Maya.

Bagi petani lain yang ingin mengikuti kemitraan itu, terlebih dahulu harus tergabung dalam kelompok dan berkoperasi. Pasalnya, dalam pengambilan hasil panen, Unilever hanya berurusan dengan koperasi. Selain itu, luas lahan pun ditentukan minimal 50 ha.

Sebagai inti, Unilever akan memberikan pinjaman benih, sarana produksi, talangan biaya pembelian kedelai dari koperasi kepada petani, peralatan perontok kedelai, dan jaminan pasar. Biaya tersebut dikembalikan petani dalam bentuk kedelai. Harga kontrak pembelian kedelai oleh koperasi pada petani, tahun ini, Rp4.000/kg.

Memoria, Brand Manager PT Unilever Indonesia, menjelaskan upaya kemitraan diambil untuk mengimbangi Kecap Bango yang tumbuh pesat. “Hasil prediksi kami, suatu saat kedelai hitam yang ada di pasar tidak cukup memenuhi kebutuhan. Karena itu jauh-jauh hari sudah harus mulai membangun petani mitra,” jelasnya. Petani, lanjut dia, harus mulai dibina. Karena waktu petani diminta menanam, mereka bilang siapa yang mau beli?

Langkah Unilever itu patut ditiru. Bila sudah banyak perusahaan yang melibatkan petani, diharapkan tercipta petani pemasok yang mampu menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan pasar. Dengan begitu, perkembangan industri kecap tidak hanya dinikmati para pengusaha, melainkan bersama-sama dengan petani.

Yan Suhendar, Enny Purbani T., Peni SP, Faiz Faza, Agus Triono, Ova Indriana

http://www.agrina-online.com/show_article.php?rid=7&aid=1115

Kompas 23-Jan-08: Peternak Ayam Petelur Sumsel Nyaris Bangkrut

2008-01-27T12:38:00.000+07:00

Peternak Ayam Petelur Sumsel Nyaris Bangkrut

KOMPAS/HENDRA SETYAWAN
Jayus, pekerja pada peternakan ayam potong milik Kholik di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Jawa Timur, memeriksa ayam-ayam yang akan dijual ke pasar.

RABU, 23 JANUARI 2008 | 15:50 WIB

PALEMBANG, RABU- Sebanyak 100 peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Peternak Sumsel terancam bangkrut karena kenaikan harga pakan. Harga pakan berupa konsentrat maupun jagung dan dedak naik 70 persen sejak awal tahun.

Ketua Asosiasi Masyarakat Peternak Sumsel Ismaidi, Rabu (23/1), mengatakan, harga pakan konsentrat meningkat dari Rp 155.000 per zak menjadi Rp 235.000 per zak. Harga jagung meningkat dari Rp 2.200 menjadi Rp 2.850 per kilogram. Harga dedak juga naik dari Rp 450 menjadi Rp 950 per kilogram.

"Dalam satu bulan ke depan harga pakan konsentrat akan naik lagi Rp 5.000 per zak. Sekarang para peternak tinggal menunggu hari untuk gulung tikar," kata Ismaidi.

Menurut Ismaidi, para peternak menanggung kerugian Rp 300 per kilogram telur karena harga jual di tingkat peternak Rp 9.300 per kilogram. Padahal supaya impas seharusnya dijual Rp 9.600 per kilogram. (WAD)

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.23.15503670&channel=1&mn=2&idx=3

Kompas 22-Jan-08: Empat Menteri Dipanggil DPR Bicarakan Krisis Kedelai

2008-01-27T12:31:00.000+07:00

Empat Menteri Dipanggil DPR Bicarakan Krisis Kedelai

Banjarmasin Post/Donny Sophandi
Hakim memasukan kedelai ke dalam mesin penggiling di rumah industri tahu milik H Nurhamid di Jalan Manggis, Kecamatan landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel. Dia masih menggunakan bahan baku kedelai dari Amerika, yang kini harganya berangsur naik hingga mencapai Rp 8.000 per kilogram.

SELASA, 22 JANUARI 2008 | 15:58 WIB

Laporan Wartawan Kompas Stefanus Osa

JAKARTA, SELASA -- Krisis ketahanan pangan, khususnya komoditas kacang kedelai, empat menteri dipanggil untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (22/1) pukul 14.30.

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Suryadharma Ali. Selain itu, hadir pula Bayu Krisnamurti dari Kantor Menko Perekonomian dan Kepala Bulog Mustafa Abubakar.

Dalam penjelasan awal, Menperind Fahmi Idris dipilih untuk mewakili para menteri untuk menjelaskan langkah-langkah kebijakan pemerintah. Pemilihan Menperind ini didasarkan bukan pada keahlian produksi maupun sistem perdagangannya. "Saya mewakili penjelasan awalnya ini hanya sebagai pengantar diskusi ini. Saya memberikan pengantar hanya atas dasar sebagai yang paling senior. Artinya, cuma (usia) menterinya saja yang lebih senior," kata Fahmi.

Raker pertama di tahun 2008 yang meyatukan empat menteri terkait pengadaan kedelai yang bikin industri kecil kelimpungan ini banyak mengundang perhatian. Sejumlah wartawan dari berbagai media memenuhi ruang sidang, bahkan ada juga pelaku industri tahu dan tempe di balkon wartawan.

Stefanus Osa Triyatna

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.22.15584896&channel=1&mn=15&idx=16

Kompas 22-Jan-08: Anton Apriantono: Ubah Pola Pikir Kita Soal Pangan

2008-01-27T12:29:00.000+07:00

Anton Apriantono: Ubah Pola Pikir Kita Soal Pangan

SELASA, 22 JANUARI 2008 | 20:16 WIB

JAKARTA, SELASA - Menteri Pertanian Anton Apriantono mengatakan perlu adanya perbaikan pola pikir (mindset) masyarakat Indonesia, tentang pangan yang dikonsumsi. Menurut dia, selama ini orang selalu menganggap bahwa yang namanya makan itu harus nasi. Hal itu dilontarkan Anton, saat ditanya tanggapannya tentang pernyataan Anggota Komisi VI DPR Hasto Kristianto yang mengatakan Indonesia tengah menghadapi krisis pangan.

"Apa definisi krisis pangan itu? Kalau dikatakan tersedia, semuanya tersedia. Kalau tidak mampu beli kedelai kan bisa beli telur. Kalau kecukupan protein, kita punya opsi-opsi. Ingat lho, pangan itu tidak hanya kedelai. Pangan tidak hanya beras, kita punya tiwul, kita punya gaplek, kita punya jagung," kata Anton disela-sela Raker dengan Komisi VI DPR, Selasa (22/1).

Kesalahannya, kata Anton terletak pada pola pikir masyarakat yang mengagung-agungkan, beras ataupun jenis pangan lain yang biasa dikonsumsi. "Maka itu, sepanjang gizi terpenuhi itulah pangan. Gizi itu, harus ada karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi, konsepsi mindset di masyarakat yang harus diperbaiki. Kita harus edukasi bahwa pangan tidak hanya kedelai, kita punya alternatif," tambah Anton.

Untuk peringkat impor kedelai sendiri, Indonesia berada pada urutan ke-11 diantara negara-negara di dunia.

"Ingat lho, kita ini masih lumayan. Banyak negara lain yang lebih parah. Kedelai, kita peringkat 11. Daging ayam peringkat 155, bahkan untuk daging ayam dan telur kita sudah swasembada," tegas pria berkacamata ini.

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.22.20165877&channel=1&mn=15&idx=16

Kompas 13-Jan-08: Harga Naik, Penanaman Kedelai Diperluas (Tanjung Jabung, Jambi)

2008-01-27T12:25:00.001+07:00

Harga Naik, Penanaman Kedelai Diperluas

MINGGU, 13 JANUARI 2008 | 15:27 WIB

JAMBI, KOMPAS - Seiring melonjaknya harga kedelai di pasaran, Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan memperluas program penanaman kedelai dari 2.000 hektar menjadi 3.000 hektar. Upaya ini sekaligus membantu petani yang menjadi korban banjir baru-baru ini.

“Potensinya besar untuk dikembangkan petani di wilayah kami,” tutur Tri Yoga, Kepala Dinas Pertanian Tanjung Jabung Timur, Minggu (13/1).

Di wilayah tersebut, petani menyambut antusias panen kedelai karena harga jualnya yang sangat menguntungkan. Untuk saat ini, harga jual kedelai di tingkat petani mencapai Rp 7.000 per kilogram. Harga ini naik dibanding sebelumnya Rp 3.600 pada awal tahun. Di panen tahun 2007 lalu, harga kedelai hanya Rp 2.900.

Tri Yoga melanjutkan, karena petani antusias melihat naiknya harga kedelai, banyak yang kemudian mengajukan bantuan untuk pembukaan areal penanaman kedelai. Atas perkembangan tersebut, rencana semula mengembangkan penanaman kedelai sekitar 2.000 hektar akan diperluas lagi. “Setelah musim tanam padi nanti, petani akan melanjutkan penanaman kedelai,” tuturnya.

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.13.15271537&channel=1&mn=2&idx=1

Kompas 27-Jan-08: Penemuan - Kedelai Hitam Lebih Unggul

2008-01-27T12:20:00.000+07:00

Penemuan

Kedelai Hitam Lebih Unggul

Kompas/Lasti KurniaKompas/Lasti Kurnia
Uji coba kedelai di laboratorium untuk membedakan antara kedelai transgenik dan non-transgenik.

KAMIS, 17 JANUARI 2008 | 15:47 WIB

MALANG, RABU - Sejumlah peneliti dari Badan Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) Malang, Jawa Timur, menemukan tiga varietas unggul kedelai hitam. Tiga varietas kedelai hitam itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan kedelai impor atau kedelai lokal yang selama ini ditanam masyarakat.

Tiga varietas unggul kedelai hitam itu adalah 9837/K-D-8-175 (rencananya diberi nama Khibar atau kedelai hitam berukuran biji besar), 9837/W-D-5-211 (rencananya diberi nama Khipro atau kedelai hitam berprotein tinggi), dan W/9837-D-6-220 (rencananya diberi nama Khilau atau kedelai hitam berkotiledon hijau). Ketiganya diteliti sejak 1998.

Keunggulan ketiganya adalah bisa menghasilkan produksi kedelai lebih banyak sekitar 18 persen dibandingkan dengan kedelai lain seperti Cikuray, Burangrang, dan Wilis.

"Bahkan, kedelai hitam ini juga lebih unggul dibandingkan dengan kedelai Mallika yang dilepas Februari 2007. Sebab, kedelai Mallika memiliki daya hasil sebanyak 2,34 ton per hektar, sedangkan kedelai hitam memiliki daya hasil 2,51 ton per hektar," tutur seorang pemulia tanaman Balitkabi yang menemukan tiga varietas baru kedelai hitam tersebut, Ir Moch Muchlish Adie MS, Rabu (16/1) di Malang. Pemulia tanaman lainnya yang turut melahirkan tiga varietas kedelai hitam tersebut adalah Gatot Wahyu AS, Suyamto, dan Arifin.

Menurut Muchlish, keunggulan tiga kedelai itu adalah ketiganya merupakan jenis kedelai besar (14 gram/100 biji kedelai) seperti yang dipakai dalam industri tahu dan tempe sekarang ini di Indonesia. Selama ini yang banyak ditanam petani di Indonesia adalah jenis kedelai sedang (10 gram/100 biji kedelai). "Kedelai ini sangat cocok dengan kebutuhan industri, baik tahu-tempe atau kecap," ungkap Muchlish.

Keunggulan lainnya, ketiganya memiliki protein tinggi, yaitu mencapai 45,58 persen. Sementara kedelai impor dan kedelai yang banyak dibudidayakan di Indonesia saat ini memiliki kadar protein 6-37 persen. "Semoga kedelai ini bisa dilepas tahun ini dan segera bisa disosialisasikan serta dikembangkan. Harapannya, bisa sedikit mengikis ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor," ujar Muchlish. (DIA)

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.17.1547011&channel=1&mn=53&idx=98

Kompas 27-Jan-08: Kandungan Gizi Kedelai

2008-01-27T12:18:00.000+07:00

Kandungan Gizi Kedelai

MINGGU, 27 JANUARI 2008 | 10:40 WIB

Meski berbahan dasar sama, produk olahan dari kedelai memiliki kandungan gizi berbeda-beda. Dosen pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Sugiyono, mengatakan, untuk menentukan nilai gizi suatu makanan sebaiknya diukur dengan kadar kandungan tertentu, misalnya kadar protein, kadar lemak, kadar vitamin tertentu, kadar serat, dan lain-lain.

Nilai gizi suatu makanan sebaiknya juga dikaitkan dengan tujuan mengonsumsi makanan itu. Bagi orang yang sedang diet, makanan yang rendah kadar lemak dianggap lebih baik dibandingkan dengan makanan yang tinggi kadar lemaknya. Sebaliknya, bagi yang kekurangan energi lebih baik mengonsumsi makanan yang tinggi kadar lemaknya.

Produk-produk yang dibuat dari kedelai, menurut Sugiyono, umumnya memiliki kadar protein relatif tinggi. Tahu pada dasarnya terdiri dari protein dan air sehingga tinggi kadar proteinnya. Sementara, tempe tidak hanya mengandung protein tinggi, tetapi juga mengandung lemak, vitamin, mineral, dan memiliki daya cerna yang baik.

Kecap dan susu kedelai mengandung protein dan lemak yang tidak terlalu tinggi (kadar protein dan kadar lemak kurang dari 5 persen). Tauco mengandung protein dan lemak dari kedelai. Kembang tahu mengandung protein dan lemak yang relatif tinggi.

Secara keseluruhan, menurut Sugiyono, di antara produk-produk di atas, tempe memiliki kadar protein, kadar lemak, kadar mineral, kadar vitamin, kadar serat, dan daya cerna yang tinggi. Kadar zat antigizi pada tempe juga rendah. Semakin rendah zat anti gizi, maka semakin bagus kandungan gizi pada suatu makanan.

Penyimpanan

Produk kedelai memiliki daya tahan berbeda demikian pula cara penyimpanannya. Tahu sebaiknya disimpan di lemari es dan dapat tahan selama beberapa hari. Pada suhu ruang, tahu hanya dapat tahan setengah hari atau satu hari.

”Jika tahu dapat tahan lebih dari satu hari pada suhu ruang, besar kemungkinan tahu tersebut sudah diberi pengawet,” ungkap Sugiyono. Susu kedelai juga tidak tahan lama. Untuk itu sebaiknya susu kedelai segera disimpan di dalam lemari es setelah dibeli atau dibuat, kecuali produk susu kedelai yang sudah disterilkan dalam kemasan.

Adapun tempe, oncom, dan tempe gembus dapat tahan selama satu atau dua hari pada suhu ruang. Tempe sebaiknya disimpan dalam lemari es sehingga dapat tahan selama beberapa hari.

Kecap dan tauco dapat tahan lama pada suhu ruang. Jika tauco sudah dibuka kemasannya sebaiknya disimpan dalam lemari es. Kembang tahu, makanan bayi, makanan ringan, dan daging tiruan juga dapat disimpan pada suhu ruang karena kering dan awet. Demikian juga dengan minyak kedelai. (IND)

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.27.10400696&channel=1&mn=20&idx=98

Kompas 27-Jan-08: Kedelai, dari Tempe sampai Susu

2008-01-27T12:16:00.000+07:00

Kedelai, Dari Tempe Sampai Susu

MINGGU, 27 JANUARI 2008 | 11:40 WIB

Sebelum tahun 1990-an, kedelai rebus dikenal sebagai kudapan pagi atau sore hari yang biasa dihidangkan di rumah-rumah. Seiring dengan perubahan waktu, kudapan yang memiliki kadar protein tinggi itu mulai hilang dari meja makan.

Sebagai bahan makanan, banyak orang tidak terlalu paham kualitas kacang kedelai. Dulu kalau ada orang makan kedelai rebus dianggap ndeso atau katro. Kedelai sering dicap sebagai makanan murahan.

Padahal, di antara jenis kacang-kacangan yang lain, kedelai merupakan sumber protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat paling baik. Kedelai juga mampu membantu menjaga kesehatan ginjal, jantung, diabetes, rematik, anemia, hipertensi, diare, dan hepatitis.

Menurut dosen pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, Sugiyono, kedelai mengandung protein 40 persen, minyak (20 persen), karbohidrat (35 persen), dan abu atau mineral (4,9 persen). Protein kedelai banyak mengandung asam amino lisin, tetapi sedikit mengandung asam amino metionin dan sistin. Asam-asam amino tersebut adalah asam amino esensial yang diperlukan tubuh.

Meskipun kedelai kekurangan asam amino metionin dan sistin, menurut Sugiyono, mengonsumsi makanan berbahan baku kedelai sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan protein. Kekurangan asam-asam esensial metionin dan sistin cukup dapat dipenuhi melalui nasi yang kita makan sehari-hari.

”Kandungan gizi dalam makanan tidak ada yang sempurna. Itulah kenapa kita diharuskan makan makanan yang beragam dan seimbang, yaitu agar bisa saling melengkapi,” kata Sugiyono. (Lusiana Indriasari)

Sederhana

Meski bentuknya kecil, kedelai bisa diolah menjadi berbagai macam produk makanan. Makanan tradisional seperti yang kita kenal sekarang, yaitu tahu, tempe, kecap, tauco, susu kedelai, kembang tahu, oncom, tempe gembus, dan lain-lain terbuat dari kedelai.

Cara mengolah kedelai cukup sederhana. Tahu dibuat dari kedelai yang direndam kemudian digiling dengan penambahan air. Setelah itu, gilingan kedelai dipanaskan lalu disaring untuk mengambil sarinya, yang biasa disebut sari kedelai atau susu kedelai.

Sari kedelai ini lalu digumpalkan dengan bahan penggumpal tahu, yaitu kalsium sulfat atau asam cuka sehingga proteinnya menggumpal. Gumpalan protein ini lalu dicetak menjadi tahu.

Kedelai juga bisa difermentasikan menjadi tempe, kecap, atau tauco. Untuk membuat tempe, kacang kedelai dikupas kulitnya lalu direbus sampai agak lunak. Kedelai kemudian ditiriskan sambil didinginkan. Setelah diberi ragi, kedelai dibungkus dengan daun atau plastik yang diberi lubang-lubang kecil. Proses ini membutuhkan waktu 2-3 hari agar seluruh kedelai bisa menjadi tempe.

Adapun pembuatan tauco dan kecap hampir sama. Setelah dikupas dan direndam, kedelai diberi ragi kecap atau ragi jamur dan dibiarkan selama 2-3 hari. Setelah kedelai ditumbuhi jamur kemudian dijemur lalu direndam dengan air garam selama satu bulan atau lebih. Agar menjadi kecap atau tauco, kedelai lalu diperas, diambil sarinya, dan ditambah dengan bumbu-bumbu sehingga menjadi kecap dan tauco.

Sugiyono menambahkan, kedelai kini tidak hanya diproses menjadi makanan tradisional, seperti tahu, tempe, oncom, tauco, atau kecap. Melalui proses berbeda-beda, kedelai bisa diolah menjadi salah satu bahan baku makanan bayi, susu kedelai, minyak, lesitin, bahkan daging tiruan. Daging tiruan ini banyak digunakan restoran yang menyediakan menu untuk vegetarian.

Susu kedelai

Selain tempe dan tahu, produk yang tidak kalah populer sekarang ini adalah susu kedelai. Susu kedelai sering dianggap bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Sekarang susu kedelai mudah ditemukan di berbagai toko swalayan, dikemas dalam plastik, botol, hingga karton. Susu kedelai juga banyak dijual keliling di kompleks perumahan.

Komposisi susu kedelai hampir sama dengan susu sapi. Oleh karena itu, susu kedelai dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi, terutama bagi mereka yang alergi terhadap laktosa pada susu sapi. Anak balita hanya membutuhkan dua gelas susu kedelai untuk memenuhi 30 persen kebutuhan protein sehari.

Meski begitu, susu kedelai tidak mengandung vitamin B12 dan kandungan mineralnya, terutama kalsium, lebih sedikit daripada susu sapi. Oleh karena itu, biasanya susu kedelai yang diproduksi pabrik selalu ditambah dengan mineral dan vitamin.

Kemajuan di bidang teknologi juga membuat kedelai menjadi bahan yang digunakan dalam dunia kedokteran. Lesitin dalam minyak kedelai, misalnya, dibuat menjadi infus untuk terapi penyakit jantung koroner.

Salah satu kendala mengapa produk olahan kedelai tidak banyak disukai orang adalah baunya yang langu. Sugiyono mengatakan, bau langu pada kedelai berasal dari reaksi hidrolisis asam lemak tidak jenuh oleh enzim lipoksigenase. Reaksi ini menghasilkan senyawa yang mudah menguap.

”Bau langu dapat dikurangi dengan cara pemanasan yang dapat mengaktifkan enzim. Bau langu juga bisa dikurangi dengan menambahkan sedikit kapur sirih,” kata Sugiyono.

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.27.11401264&channel=1&mn=20&idx=98

Kompas 26-Jan-08: Petani Tak Dapat Penuhi Pasar (Sumatera Utara)

2008-01-27T12:11:00.000+07:00

Petani Tak Dapat Penuhi Pasar

Sabtu, 26 januari 2008 | 13:04 WIB

Medan, Kompas - Petani tidak bisa memenuhi permintaan kebutuhan jagung di Sumatera Utara. Padahal, untuk pakan ternak saja, dibutuhkan 1.000-1.500 ton jagung per hari. Akibatnya, sebagian besar jagung dipenuhi dari impor. Sementara sarana pascapanen, yang juga persolaan lama, dituding sebagai pemicu kondisi ini.

”Permintaan selalu tinggi. Karena itu, kami ingin memperluas lahan dari 40 hektar menjadi 100 hektar. Permintaan dari industri belum dapat kami penuhi,” kata pengusaha jagung asal Medan, Mak Pak Kim, Jumat (25/1), dalam diskusi bersama Dewan Jagung Nasional di Medan.

Kim optimistis harga jagung akan membaik, asalkan sarana pascapanen memadai. Saat ini harga jagung kering Rp 2.450 per kilogram (kg), sedangkan jagung basah Rp 1.800-Rp 2.000 per kg.

Persoalan hama pengganggu tanaman jagung, menurut Kim, sudah diatasi sehingga tingkat produksi bisa mencapai 14 ton per hektar. Selain sarana pascapanen, petani juga menghadapi persoalan pengembangan usaha pertanian jagung. ”Para petani kesulitan meminjam modal dari bank untuk memperluas tanaman jagung,” ujarnya.

Wakil Kepala Dinas Pertanian Sumut Rustam Djamaan membenarkan adanya kekurangan stok jagung. Persoalan sarana pascapanen juga diakuinya sebagai kendala serius. Kurangnya sarana pascapanen yang memadai itu membuat petani tidak bisa menyimpan produk mereka lebih lama. Akibatnya, harga jagung kerap labil saat masa panen lewat.

Anggota Dewan Jagung Nasional, Fadel Muhammad, menuturkan, secara nasional kebutuhan jagung Indonesia sebanyak 16 ton-17 juta ton per tahun. Kebutuhan itu kebanyakan masih dipenuhi jagung impor.

”Pengembangan jagung butuh intervensi pemerintah. Jika tidak, petani tidak akan bergairah menanam jagung, apalagi jika harganya tidak stabil. (ndy)

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.26.13042049&channel=2&mn=9&idx=9

Bisnis 15-Jan-08: Agung: Pemerintah ambil langkah atasi kelangkaan kedelai

2008-01-27T11:44:00.000+07:00

Selasa, 15/01/2008 14:50 WIB

Agung: Pemerintah ambil langkah atasi kelangkaan kedelai

oleh : Djony Edward

BANDAR LAMPUNG (Antara): Ketua DPR Agung Laksono meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengantisipasi kelangkaan kacang kedelai dengan cara membebaskan bea masuk impor.

"Upaya tersebut untuk menyediakan kedelai dan menormalkan harganya," kata dia, di Bandarlampung, Selasa.

Selanjutnya, katanya, pemerintah yakni Departemen Pertanian, harus membuat program penyediaan kedelai melalui perluasan lahan pertanian atau ekstensifikasi maupun intensifikasinya.

"Kalau selama ini produksi dalam negeri hanya 35 persen dan impor 65 persen, upayakan dibalik yakni impor hanya 35 persen," katanya.

Kebijakan terus mempertahankan impor kedelai, menurut dia, hanya menguntungkan importir saja, bahkan memungkinkan untuk terjadinya manipulasi saat persediaan cukup tinggi.

Agung menyarankan agar masalah kedelai kembali diurus oleh Bulog, sehingga ada yang bertanggung jawab ketika terjadi kelangkaan.

"Masalah yang menyangkut rakyat tidak hanya beras. Karena banyak masyarakat yang menggantungkan dari kedelai dan rakyat harus ditolong," kata dia.

Pemerintah harus menolong rakyat, karena rakyat tidak bisa berdiri sendiri.

Sementara dengan kelangkaan kedelai, harga tempe dan tahu di Bandarlampung mengalami peningkatan 100 persen.

Tempe ukuran sedang yang biasanya dijual Rp1.000 per potong, saat ini dijual Rp2.000.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id38980.html

Bisnis 16-Jan-08: Indonesia bisa hentikan ketergantungan impor kedelai (Jambi)

2008-01-27T11:42:00.000+07:00

Rabu, 16/01/2008 10:20 WIB

Indonesia bisa hentikan ketergantungan impor kedelai

oleh : Djony Edward

JAMBI (Antara): Ketergantungan Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, terhadap kedelai impor dapat dihilangkan bila potensi lahan yang masih cukup luas terdapat di berbagai daerah digarap secara serius oleh petani dengan bantuan pemerintah.

Pakar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Alam dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Ir Suwardi M Agr di Jambi, Rabu, menanggapi ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor, mengatakan terdapat ratusan ribu hektar lahan rawa gambut di kawasan pantai timur Jambi yang berpotensi untuk pengembangan kedelai.

Hasil ujicoba yang sudah dikembangkan, produksi kedelai di daerah itu mampu menghasilkan 1,3 ton/hektar dalam satu musim panen, dan bisa ditingkatkan menjadi 1,5 ton/hektar

Selain kuantitas, kualitas kedelai di kawasan pantai timur juga bisa menyaingi dan lebih baik kedelai impor dari Amerika yang kini menguasai pasar di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan memanfaatkan 14.000 hektar lahan rawa gambut di pantai timur untuk areal tanaman kedelai, namun hingga kini rencana itu belum terealisasi.

Diyakini bila pengembangan 14.000 hektar lahan itu bisa diwujudkan, kedelai yang diproduksi tidak saja mampu memenuhi kebutuhan lokal, bahkan pasar luar daerah dan ekspor.

Hal itu bisa diwujudkan bila pemerintah atau instansi terkait serius membina petani dalam penangkaran benih dan pencarian varietas unggul yang cocok dengan kondisi tanah setempat, ujar Suwardi.

Pemerintah juga harus menyiapkan dana cadangan bila terjadi "over" produksi untuk membeli kedelai petani, supaya mereka tidak menderita kerugian serta tetap semangat menanam tanaman tersebut.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id39137.html

Bisnis 17-Jan-08: Bulog siap stabilkan harga kedelai

2008-01-26T10:24:00.000+07:00

Kamis, 17/01/2008 16:32 WIB

Bulog siap stabilkan harga kedelai

oleh : John Andhi Oktaveri

JAKARTA: Perum Bulog siap menstabilkan harga kedelai jika diminta pemerintah untuk menangani komoditi yang kini melambung sampai di atas Rp7.200 per kilogram tersebut.

"Kalau pemerintah ingin instrumen kendali yang efektif, yang bisa dimanfaatkan ya Bulog," kata Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar pada Diskusi Ketahanan Pangan di Kantor Wapres hari ini.

Dia menyebutkan Bulog memiliki pengalaman panjang untuk berperan menstabilkan harga. Menurut Mustafa, di masa lalu Bulog mengelola banyak komoditas strategis yang dulu disebut sembilan bahan pokok (sembako) termasuk kedelai yang sebelumnya hanya seharga Rp3.000 per kilogram.

"Kalau sekarang� kita cuma menangani beras. Tetapi kalau pemerintah meminta kedelai, kita juga siap," katanya menjelaskan.

Mustafa merujuk keberhasilan Bulog menstabilkan harga beras tahun lalu. Pada tahun 2007, katanya, Bulog berhasil mengatasi gejolak harga beras. Menurut dia, Bulog tidak perlu memonopoli penanganan komoditi kedelai melainkan cukup diberi kuota bersama pengusaha kedelai lainnya.

"Jadi peran kita hanya sebagai penyeimbang sehingga harga kedelai bisa distabilkan," ujar Mustafa yang sebelumnya bertemu Wapres Jusuf Kalla untuk melaporkan kondisi Bulog dan ketahanan pangan.

Mustafa mengaku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla sudah menanyakan kemungkinan Bulog menangani komoditas kedelai. Dia menilai ketergantungan kedelai Indonesia pada kedelai Amerika Serikat harus bisa dicarikan jalan keluar.

Kondisi itu terjadi karena kedelai dari negara lain seperti Brasil dan Argentina tidak sesuai untuk kebutuhan konsumen Indonesia. Bahkan kedelai domestik pun juga tidak bagus untuk pembuatan tempe.

"Kedelai kita hanya bagus untuk membuat tahu, kalau untuk tempe, kedelai AS kelas dua yang bagus," ujarnya.

Pada bagian lain dalam diskusi yang dilakukan Forum Komunikasi Istana Wakil Presiden (Forwapres) itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan, Winarno, juga meminta Bulog menstabilkan harga kedelai.

Dia menyatakan jika dibiarkan penuh pada mekanisme pasar, harga kedelai akan sangat bergejolak dan merugikan petani. "Bulog juga harus menangani kedelai juga, kalau hanya tangani beras namanya ganti saja menjadi Buras bukan Bulog," tegasnya. (dj)

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id39336.html

Bisnis 22-Jan-08: Swasembada kedelai dipercepat jadi 2011

2008-01-26T10:18:00.000+07:00

Selasa, 22/01/2008 19:38 WIB

Swasembada kedelai dipercepat jadi 2011

oleh : Lahyanto Nadie

JAKARTA (Antara): Pemerintah akan mempercepat pencapaian swasembada kedelai dari yang sebelumnya ditargetkan pada 2015 menjadi 2011 dengan produksi dalam negeri sebanyak 2 juta ton.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan kondisi harga kedelai yang bagus saat ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

"Karena harga yang bagus maka swasembada kedelai akan dipercepat menjadi 2010 dari rencana 2015," katanya disela Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dengan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Dirut Perum Bulog serta Dirut PT Pertani di Jakarta hari ini.

Anton menyatakan untuk mencapai target produksi kedelai dua juta ton pada 2011 tersebut salah satunya dilakukan dengan perluasan areal tanam hingga 1,2 juta hektar serat meningkatkan produktivitas dari 1,3 ton per hektar menjadi dua ton per hektar.

Berdasarkan catatan Departemen Pertanian, pada tahun 1992 produksi kedelai nasional pernah mencapai 1,8 juta ton namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama kemudian semakin menurun dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2000 produksi kedelai menjadi 1,01 juta ton dengan luas panen 824.484 ribu ha serta produktivitas 1,1 ton/ha namun empat tahun kemudian turun menjadi 723.483 ton serta luas panen 565.155 ha dan produktivitas 1,2 ton/ha pada 2004.

Badan Pusat Statistik mencatat, produksi kedelai nasional pada 2007 semakin anjlok menjadi 608.263 ton karena luas panen juga menurun menjadi 464.427 ha meskipun produktivitas tanaman meningkat menjadi 1,3 ton/ha.

Jika kebutuhan kedelai dalam negeri sekitar 1,8 hingga dua juta ton per tahun maka untuk memenuhi konsumsi kedelai nasional dilakukan dengan mengimpor rata-rata 1,2 juta ton per tahun.

Mentan mengatakan penurunan produksi kedelai dalam negeri disebabkan usaha budidaya komoditas tanaman tersebut tidak menguntungkan secara ekonomis karena harga kedelai relatif murah sehingga petani enggan menanamnya.

Sementara itu, tambahnya, kedelai impor yang mendapatkan subsidi dari pemerintahnya bisa dipasarkan dengan harga murah sehingga menjadikan daya saing produksi petani semakin lemah.

"Oleh karena itu untuk mendorong petani kembali menanam kedelai pemerintah akan memberikan jaminan harga yang stabil pada tingkat Rp5500-Rp6000/kg," katanya.

Selain itu, tambahnya, juga memberikan jaminan pasar misalnya melalui program kemitraan Bulog dengan petani sehingga hasil panen mereka ada kepastian akan terbeli.

Di tingkat hulu akan melibatkan BUMN seperti PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani untuk menyediakan benih unggul serta PT Pusri, Kujang, Petrokimia Gresik dan Iskandar Muda dalam penyediaan pupuk baik kimia maupun organik.

Dengan percepatan swasembada kedelai diperkirakan pada 2011 impor kedelai hanya 241.594 ton atau 9,8% dari kebutuhan 2,46 juta jika produksi dalam negeri sebanyak 2,22 juta ton terpenuhi.(ln)

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40028.html

Bisnis 23-Jan-08: Rapat Komisi VI tak simpulkan batasan harga kedelai

2008-01-26T10:15:00.000+07:00

Rabu, 23/01/2008 10:50 WIB

Rapat Komisi VI tak simpulkan batasan harga kedelai

oleh : Moh. Fatkhul Maskur

JAKARTA: Rapat Gabungan Komisi VI DPR dengan sejumlah menteri dan para produsen tahu tempe hanya menjadikan batasan harga stabil kedelai Rp5.500 – Rp6.000 per kg sebagai catatan yang tidak masuk dalam kesimpulan.

Rapat Gabungan Komisi VI DPR, yang berakhir pukul 00.20 WIB melibatkan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Ketua Induk Koperasi Tahu Tempe (Inkopti). Penetapan batas harga eceran kedelai di tingkat produsen tempe tahu ini sempat disampaikan sebagai draf kesimpulan rapat, yang dipimpin Toto Daryanto (F-PAN).

Namun, pro-kontra penetapan harga batas ini sebagai kesimpulan rapat sempat alot dan memanas hingga Zulkifli Hasan, legislator F-PAN, melakukan aksi walk-out. Pentingnya penetapan batas harga kedelai juga disampaikan Aria Bima dan sejumlah legislator lainnya dari PDIP. Tapi, legislator lain, seperti Nusron Wahid (F-PG), dan Azam Azman Natawijana (FPD), tidak sependapat.

Zulkifli menuntut agar batas harga itu ditetapkan dengan pertimbangan daya beli masyarakat terhadap tahu tempe berada pada kisaran harga kedele Rp5.500 – Rp6.000. “Soal bagaimana menurunkan itu tugas pemerintah. Kalau harga pasar, ditambah pembebasan bea masuk dan pajak, ketemu angka Rp7.200 per kg. Tinggal subsidi,” ujar Zulkifli.

Dia mengkritik sikap pemerintah dan anggota dewan lainnya yang tidak mau menetapkan batasan harga stabil jangka pendek selama tiga bulan mendatang. Tanpa batasan angka tersebut, dia menilai, rapat yang melibatkan banyak menteri ini tidak menghasilkan hal kongkret alias mengambang, karena yang diharapkan perajin adalah stabilitas harga.

“Apa susahnya membela orang yang mau ‘mati’ [gulung tikar]. Berikan subsidi, mereka itu rakyat kecil. Lha, kita – kita kan juga dapat subsidi premiun, Rp2.000 per liter,” ujarnya.

Nusron Wahid berpendapat usulan angka batas harga itu baru dari satu sumber yakni Inkopti. agar lebih adil dan obyektif masih dibutuhkan dari dua sumber lagi, yakni petani, dan konsumen tahu tempe. (dj)

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40166.html

Bisnis 23-Jan-08: Inkopti ditawari importer harga khusus kedelai

2008-01-26T10:12:00.000+07:00

Rabu, 23/01/2008 11:22 WIB

Inkopti ditawari importer harga khusus kedelai

oleh : Moh. Fatkhul Maskur

JAKARTA: Ketua Induk Koperasi Tahu Tempe (Inkopti) Sulchan R.M. mengaku dipanggil salah seorang importer yang menawarkan ‘diskon harga khusus’ kedelai bila dirinya tidak menyuarakan masalah kenaikan harga bahan baku utama tahu tempe.

“Saya dipanggil importer. Dia mengatakan, kalau diam, saya dikasih diskon [harga] khusus,” ujar Sulhan dalam acara rapat gabungan Komisi VI DPR dengan Menperin, Mendag, Mentan, Menkop dan Inkopti, tadi malam.

Hal ini, kata dia, membuktikan bahwa importer tidak berperilaku benar dalam berbisnis dan masalah lonjakan harga kedelai yang terjadi belakangan ini. Pada September 2007, para broker bisa membeli kedelai dengan pinjaman. Tapi tak lama setelah itu tidak satupun koperasi tahu tempe (kopti) bisa membeli kecuali dengan kontan, karena barang langka.

Pada September – Oktober 2007, harga kedelai masih dikisaran Rp4.500 per kg, tapi pada bulan ini sudah mencapai Rp7.600 per kg “Stok menipis. Ini yang membuat kami khawatir. Tidak ada pengendalian pada importer.”

Kondisi stok yang tipis sempat dikatakan empat importer utama kedelai pada rapat yang dipimpin Deputi Menteri Perekonomian Bayu Krisnamurti, sebelumnya. “Mereka mengatakan stok kedelai hanya 65.000 ton – 70.000 ton. Ini satu bulan habis untuk produksi tahu tempe. Kami khawatir sekali. Kami tak bisa dagang lagi,” ujar Untung Suparwo, Sekretaris Inkopti.

Namun, menurut Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, dirinya telah bertemu dengan empat importer kedele dan mereka menyatakan 200.000 ton. “Kami sudah undang empat importer itu dan mereka mengatakan masih ada stok 200.000 ton. Ya,� kami lega.”

Nusron Wahid, anggota Komisi VI (F-PG), mengingatkan Komisi VI harus serius menyikapi informasi tentang perilaku importer karena bila hal itu benar, bisa mengindikasikan praktik bisnis yang tidak etis.

“Harus panggil KPPU. Sebagai mitra Komisi VI, saya merekomendasikan agar diagendakan pemanggilan terhadap KPPU untuk menyikapi masalah ini,” ujar Nusron. Selain itu, bila diperlukan Mendag harus menindak importer ini dengan mencabut atau melikuidasi izinnya. (dj)

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40177.html

Bisnis 24-Jan-08: Inkopti sambut baik hasil rapat gabungan Komisi VI

2008-01-26T10:08:00.000+07:00

Kamis, 24/01/2008 10:24 WIB

Inkopti sambut baik hasil rapat gabungan Komisi VI

oleh : Moh. Fatkhul Maskur

JAKARTA: Induk Koperasi Tahu Tempe (Inkopti) menyambut baik hasil rapat gabungan Komisi VI dengan sejumlah menteri yang tentang permintaan agar pemerintah menciptakan stabilisasi harga kedelai, meski tanpa menyebut batasan harga Rp5.500 – Rp6.000 per kg.

“Ya, itu sudah baik. Harapan kami, mudah – mudahan harga kedelai akan stabil di angka Rp5.500 – Rp6.000 per kg,” ujar Ketua Umum Inkopti Sulchan R.M. kepada Bisnis.

Inkopti awalnya mendesakkan batasan harga kedelai yang wajah dan memungkinkan para produsen tahu tempe bisa berproduksi sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat saat ini.

Badan usaha milik kalangan produsen tahu tempe ini juga menyarankan pemerintah agar menugaskan Bulog sebagai stabilisator harga kedelai. Hal ini mengingat jumlah importir komoditas ini sekarang hanya empat perusahaan, dan diduga melakukan praktik kartel.

“Bila ada selisih harga di pasar hanya karena beda kualitas dan jenis barang.” Hal senada disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kopti Jakarta (FKPJ) Sutaryo.

“Tidak dimasukkannya batasan harga [dalam kesimpulan rapat] itu jalan tengah, karena ada pro-kontra. Kita tunggu saja hasilnya.” (dj)

Bisnis 24-Jan-08: Gubernur: Petani Jateng tak tertarik tanam kedelai

2008-01-26T10:04:00.000+07:00

Kamis, 24/01/2008 13:25 WIB

Gubernur: Petani Jateng tak tertarik tanam kedelai

oleh : Djony Edward

MAGELANG (Antara): Para petani di Jawa Tengah umumnya tidak tertarik menanam kedelai karena hasil produksinya relatif lebih rendah ketimbang tanaman lainnya, kata Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz.

"Produksi kedelai tidak menarik petani karena hanya sekitar 1,5 ton per hektar," katanya di sela mendampingi Putra Kaisar Jepang Pangeran Akishino bersama istriya, Kiko Kawashima, berkunjung ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jateng, Kamis.

Ia mengatakan masa tanam kedelai yang relatif lebih lama ketimbang komoditas lainnya menjadi alasan para petani setempat tidak tertarik menanam kedelai.

Jika produksi kedelai bisa mencapai sekitar tiga ton per hektar dengan masa tanam lebih singkat, katanya, kemungkinan besar para petani akan tertarik menanamnya.

Pemerintah Provinsi Jateng saat ini sedang menjajaki kerja sama dengan lembaga penelitian bidang pertanian untuk produksi bibit kedelai dengan varietas unggul.

"Butuh rekayasa genetika dan harus dipahami bahwa kedelai sebagai tanaman subtropis sehingga perlu modifikasi," katanya ketika menanggapi kenaikan harga kedelai akhir-akhir ini.

Ia mengatakan, pihak pemprov setempat telah menampung sejumlah usulan tentang pengembangan produksi kedelai lokal yakni kedelai hitam dan pengembangan bibit kedelai asal Kabupaten Grobogan dengan hasil sekitar dua ton per hektare.

"Tetapi itu masih perlu justifikasi dan penelitian empiris," katanya.

Ia mengatakan, jangka pendek sekarang ini perlu percepatan persediaan kedelai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menurunkan harga di pasaran.

Jika harga kedelai tetap tinggi, katanya, dikhawatirkan banyak industri kecil yang berbasis komoditas tersebut akan kolaps.

Jangka panjang, katanya, perlu swasembada kedelai dengan bantuan berbagai pihak terkait.

Ia mengatakan, hingga saat ini produksi kedelai Jateng yang sekitar 150 ribu ton per tahun tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang besarnya sekitar 450 ribu ton per tahun.

"Sehingga harus didatangkan dari luar negeri, padahal harga impor tinggi, kalau lokal Rp6.500,00 per kilogram, impor Rp7.000,00 per kilogram," katanya.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40387.html

Bisnis 25-Jan-2008: Sultra potensial jadi sentra kedelai

2008-01-26T10:00:00.000+07:00

Jumat, 25/01/2008 15:12 WIB

Sultra potensial jadi sentra kedelai

oleh : Djony Edward

KENDARI (Antara): Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat berpotensi untuk menjadi salah satu daerah sentra kedelai di Indonesia karena komoditi tersebut sangat cocok dikembangkan di daerah ini.

Selain itu, lahan yang tersedia cukup luas, termasuk lahan persawahan yang hanya berproduksi sekali setahun, kata Kabid Produksi, Dinas Pertanian Sultra, Ir Antoni Balaka ,di Kendari, hari ini.

Menurut dia, adanya keinginan pemerintah untuk menambah luas lahan pengembangan kedelai seluas 200 ribu hektar di daerah sentra kedelai, seperti Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Lampung dan Palembang juga bisa dikembangkan di Sultra.

Jika, Sultra mendapatkan kuota untuk mengembangkan kedelai berapa pun jumlahnya, pihaknya optimis dapat memenuhi kuota tersebut karena minat petani kedelai yang dulunya rendah, kini mulai kembali bergairah sebab harganya mulai membaik.

Antoni mengatakan rendahnya produksi kedelai di Sultra maupun di daerah sentra kedelai lainnya di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani kedelai.

Selama ini, pemerintah terlalu fokus pada peningkatan produksi padi dan jagung yang dibuktikan dengan banyaknya bantuan benih gratis dan pestisida, tetapi komoditi kedelai tidak ada sama sekali.

Selain itu, lanjut Antoni, kebijakan pemerintah untuk tetap mendatangkan kedelai dari luar negeri menjadi beban terberat bagi petani, sebab harga kedelai lokal lebih mahal dari harga kedelai luar negeri.

"Kenapa kita tidak mencoba memproduksinya sendiri, selain lahan yang memadai juga ketersediaan SDM petani kedelai juga memadai, baru kemudian menghentikan impor kedelai," ujarnya.

Data luas lahan kedelai se Sultra tercatat 3.112 hektare dengan produktivitas sembilan kuintal/hektare dan produksi pertahunnya terus meningkat sementara, 40 persen dari 90 ribu hektare lahan persawahan di Sultra dapat digunakan untuk memproduksi kedelai.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40605.html

KompAs 24-Jan-08: 80 Persen Bahan Pangan Kalbar Dipasok dari Jawa

2008-01-26T09:35:00.000+07:00

80 Persen Bahan Pangan Kalbar Dipasok dari Jawa

KAMIS, 24 JANUARI 2008 | 21:08 WIB

PONTIANAK, KAMIS - Ketergantungan bahan pangan Kalimantan Barat terhadap pasokan dari Pulau Jawa masih berkisar 80 persen. Akibatnya, kenaikan harga bahan pangan di Pulau Jawa hampir dipastikan akan mendorong kenaikan harga di kalbar.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengendalikan harga bahan pangan karena kenaikannya mengikuti mekanisme pasar. Kalau harga di Pulau Jawa Naik, di Kalbar pasti ikut naik. Kalau transportasi pengangkutan lewat laut terhambat gelombang besar, harga juga naik,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Ida Kartini, Kamis (24/1).

Sejumlah bahan pangan yang masih dipasok dari Pulau Jawa antara lain gula, tepung terigu, kedelai, minyak goreng, dan beras. Untuk memutus ketergantungan tersebut, menurut Ida, perlu didorong agar Kalbar bisa memproduksi sendiri bahan pangan.

Kenaikan harga sejumlah bahan pangan dalam sepekan terakhir, terpantau di Pasar Falmboyan dan Pasar Central, Pontianak. Minyak goreng curah yang semula harganya Rp 9.800 per kilogram, naik menjadi Rp 10.000 per kilogram. Harga tepung terigu yang semula Rp 6.500 per kilogram, naik menjadi Rp 7.000 per kilogram. Sementara beras IR 64 kualitas medium yang semula harganya Rp 6.600 per kilogram, naik menjadi Rp 6.800 per kilogram.

Menurut penuturan pedagang, harga bahan pangan di Kota Pontianak hingga bulan Februari mendatang diperkirakan akan terus meningkat karena mendekati Hari Raya Imlek.

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.24.21080493&channel=1&mn=2&idx=5

Kompas 24-Jan-08: Awas Kedelai AS Masuk dengan CLQ

2008-01-26T09:22:00.000+07:00

Awas Kedelai AS Masuk dengan CLQ

KOMPAS/RIZA FATHONI / Kompas Images

Perajin tempe di sentra produksi tahu-tempe Tegal Parang, Mampang, Jakarta, mengolah kedelai untuk dibuat menjadi tempe, Minggu (20/1). Sebagian pengusaha tempe di kawasan tersebut yang memiliki tempat usaha sendiri masih berusaha bertahan dengan margin yang sangat pas-pasan karena kenaikan drastis harga kedelai yang diimpor dari Amerika. Sementara pengusaha yang menyewa tempat terpaksa gulung tikar karena tidak sanggup membayar uang sewa.

Kamis, 24 januari 2008 | 02:33 WIB

Hermas E Prabowo

Dulu susu, sekarang kedelai... lalu apa lagi? Pertanyaan bernada sinisme itu terlontar dari seorang ibu rumah tangga di Bintaro, Jakarta Selatan. Ia memang pantas gelisah. Pasalnya, satu demi satu benteng pertahanan pangan bangsa ini runtuh. Padahal, 19 tahun lalu ada kenangan manis yang dirasakan peternak.

Ketika itu peternak sapi perah nasional menikmati kegembiraan luar biasa. Harga susu segar peternak rakyat dibeli oleh industri pengolahan susu (IPS) dengan harga 300 persen lebih tinggi dari harga semula.

Kegembiraan peternak saat itu tidak bisa lepas dari peran Menteri Muda Urusan Koperasi merangkap Kepala Bulog. Ketika itu pemerintah bertekad meningkatkan produksi susu lokal —sebagai sumber protein hewani—untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Namun apa daya, produksi susu nasional saat itu baru memenuhi 5-10 persen kebutuhan masyarakat Indonesia sekitar 500.000 ton susu. Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiyana, Rabu (23/1), mengungkapkan, untuk mendongkrak produksi susu nasional, pemerintah membuat gebrakan.

Wujudnya, pada 1979-1983 pemerintah mengimpor sapi perah jenis frisian holstein (FH) sebanyak 80.000 ekor dari Australia dan Selandia Baru.

Dengan kebijakan peningkatan produksi susu nasional, sekali dayung pemerintah mendapat banyak keuntungan, yakni peningkatan kesejahteraan peternak, kebangkitan ekonomi pedesaan, pengembangan industri minuman, dan peningkatan gizi masyarakat. Sementara pengangguran dapat ditekan.

Setelah mengimpor sapi, waktu itu Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian menandatangani surat keputusan bersama yang mewajibkan IPS membeli susu segar jika akan impor.

Titik balik kehancuran susu berawal ketika pemerintah menandatangani letter of intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

IPS tidak memiliki kewajiban lagi membeli susu peternak. Mereka memang berkomitmen untuk tetap menyerap susu petani, tapi bagaimanapun mekanisme pasar telah memberikan pilihan bagi industri susu untuk mengimpor susu karena lebih murah.

Peternak tak lagi memiliki posisi tawar kuat dan pemerintah pun tak bisa berbuat banyak. Peternak susu perlahan bangkrut. Produksi susu jatuh dan dominasi susu impor terjadi.

Ambruknya produksi susu nasional terjadi ketika peran industri susu multinasional semakin kuat dalam bisnis susu di Indonesia.

Krisis bahan baku susu terjadi ketika Australia dan Selandia Baru dilanda kekeringan tahun 2006. Produksi susu Australia sebagai pemasok utama susu ke pasar Indonesia turun.

Harga susu melambung, sementara pemerintah tak berdaya. Konsumen susu dalam negeri langsung dihadapkan pada fluktuasi harga susu dunia.

Apa yang terjadi pada susu tidak beda jauh dengan kedelai. Pemerintah menggenjot produksi kedelai hingga 1,8 juta ton pada 1992 dengan menjalankan berbagai program peningkatan produksi seperti Crash Program Pengapuran, Upaya Khusus Kedelai, dan Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, Jagung.

Pascapenandatanganan LoI antara IMF dan pemerintah produksi kedelai hancur. Petani kedelai terus berproduksi, tetapi tidak ada jaminan untung.

Setelah ”dipaksa” melepas intervensi tata niaga komoditas pertanian, pemerintah juga harus menurunkan bea masuk impor kedelai dari 20 persen menjadi nol persen.

Sebagai ”imbalannya”, AS mengekspor kapas ke Indonesia untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Kasus CLQ

Beberapa waktu lalu, Pemerintah AS juga menawarkan strategi serupa untuk memasukkan produk ayam potongan (chicken leg quarter/CLQ), seperti paha dan sayap ayam.

AS harus memperjuangkan ekspor CLQ ke Indonesia karena produksinya terus meningkat dan CLQ di AS nilai ekonomis rendah. Ekspor produk ayam AS tahun 2004 mencapai 2,163 juta ton, 60 persen di antaranya berupa CLQ.

Negara-negara yang menjadi sasaran ekspor CLQ dari AS antara lain Rusia, Jepang, China, Arab Saudi, dan beberapa negara Eropa. AS perlu terus mencari pasar baru dan Indonesia salah satu sasarannya.

Karena itu, dalam strategi diplomasi perdagangan AS-Indonesia, CLQ selalu menempati ”daftar tunggu”. Persoalan CLQ selalu muncul dalam bisnis unggas di AS karena konsumen AS selektif.

Mereka tak mau mengonsumsi potongan ayam, seperti paha bawah dan sayap, karena dianggap makanan binatang.

Saat ini, peluang AS untuk memasukkan CLQ ke Indonesia muncul lagi ketika Indonesia terperangkap krisis kedelai. Pemerintah sendiri ”angkat tangan” karena tak bisa menurunkan harga kedelai jauh dari harga di pasar dunia.

Memberikan subsidi harga untuk menjamin kebutuhan kedelai lebih murah juga berat karena tak ada anggaran dalam APBN 2008. Dana yang dibutuhkan untuk meng-cover kebutuhan subsidi kedelai hingga enam bulan ke depan sekitar Rp 200 miliar.

Sementara perajin tahu-tempe mendesak penurunan dan stabilitas harga kedelai agar terlepas dari kebangkrutan. Di sisi lain, AS merupakan produsen kedelai utama di dunia.

Kedelai yang diperdagangkan di pasar dunia sekitar 50 persennya dari AS. Karena itu, bukan tidak mungkin AS akan menawarkan kedelai murah ke Indonesia dengan mekanisme dumping untuk sekadar mencari cara agar mereka bisa memasukkan CLQ ke Tanah Air.

Apalagi saat ini harga produk unggas di Indonesia juga mahal akibat tekanan harga pakan. Melihat peluang AS itu sudah saatnya pemerintah mewaspadainya.

Apalagi kebijakan Menteri Pertanian soal impor bubur daging (mechanically deboned meal/MDM) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2007 memberi ”angin segar” bagi negara lain untuk mengimpor ayam dalam kondisi tidak utuh.

Padahal, dari syarat aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) yang diterapkan pemerintah untuk menghindari tekanan masuknya CLQ dari AS, hanya syarat ”utuh” yang paling ampuh.

Celah ini kalau tidak ”ditutup” rapat bisa menjadi alasan bagi AS untuk menekan Indonesia agar menerima CLQ dengan jaminan harga kedelai murah. Kalau itu sampai terjadi, satu lagi gerbang pertahanan pangan bangsa ini ambruk karena jutaan peternak unggas bakal bangkrut.

Kompas 26-Jan-08: Produksi Kedelai Belum Akan Menolong

2008-01-26T09:18:00.000+07:00

Produksi Kedelai Belum Akan Menolong

Sabtu, 26 januari 2008 | 02:48 WIB

Jakarta, Kompas - Peningkatan produksi kedelai secara bertahap 11-20 persen, tahun 2008-2010, belum dapat menahan fluktuasi harga akibat gejolak harga di pasar dunia.

Ketahanan pangan, khususnya kedelai, sampai empat tahun ke depan masih ”tersandera” pasar global karena konsumsi jauh melebihi produksi dalam negeri.

”Ketahanan pangan dalam arti kemandirian pangan bisa dijamin apabila produksi dalam negeri setidaknya 90 persen dari total konsumsi,” kata Ketua Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, Jumat (25/1) di Jakarta.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono di hadapan Komisi VI DPR, Selasa lalu, menyatakan, tahun 2008 pemerintah akan meningkatkan produksi kedelai menjadi 900.000 ton, atau naik 291.737 ton dari produksi 2007 sebanyak 608.263 ton.

Peningkatan produksi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, memperluas area tanam, mengamankan produksi, dan memperkuat kelembagaan.

Dirjen Tanaman Pangan Sutarto Alimoeso mengatakan, peningkatan produktivitas dilakukan dengan penggunaan benih varietas unggul bermutu. Adapun perluasan area tanam diutamakan di wilayah yang dulu menjadi sentra produksi kedelai, serta memanfaatkan lahan yang belum optimal.

Pengamanan produksi antara lain dengan memberikan bantuan sarana pascapanen. Upaya melalui perbaikan sistem kelembagaan antara lain dengan memperbaiki sistem lembaga permodalan dan penguatan peran gabungan kelompok petani.

Delapan tahun ke depan, Deptan mengupayakan peningkatan produksi kedelai tiap tahun, yaitu berturut-turut 1 juta ton tahun 2009, 1,2 juta ton (2010), 1,5 juta ton (2011), 1,8 juta ton (2012), 2 juta ton (2013), 2,4 juta ton 2014), dan 2,6 juta ton (2015).

Sutarto menyatakan, untuk padi, target peningkatan produksi tahun 2008 sebesar 5 persen, atau menjadi 61,09 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi GKG tahun 2007 ditargetkan 58,18 juta ton GKG, tetapi berdasarkan angka ramalan III Badan Pusat Statistik baru terealisasi 57,05 juta ton.

Produksi jagung tahun 2008 ditargetkan naik 20 persen dari produksi 2007, yang mencapai 12,3 juta ton.

Sekadar gambaran, rata-rata konsumsi kedelai nasional setiap tahun 1,803 juta ton. Pada periode 2003-2007, puncak konsumsi kedelai nasional terjadi tahun 2005, yakni 1,894 juta ton. Produksi kedelai dalam negeri 2003-2007 hanya mampu memenuhi 36-38 persen dari total konsumsi kedelai nasional.

Adapun produksi jagung diklaim memenuhi konsumsi jagung nasional, baik untuk pakan ternak, sayuran, maupun untuk pangan. Jika terjadi kekurangan suplai, itu akibat buruknya sistem distribusi dan tata niaga jagung.

Hasto Kristianto, anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak sekadar berwacana mengatakan bahwa krisis pangan merupakan gejala dunia. Presiden diharapkan membuat keputusan politik besar yang berpihak kepada petani.

”Presiden bukan menjelaskan ini tantangan global, tapi buat keputusan,” katanya, didampingi anggota Komisi VI Choirul Sholeh dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Nasril Bahar dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Hasto menjelaskan, kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada petani, dengan memberikan kepastian suplai pupuk dengan harga terjangkau, kepastian harga pascapanen, dan meningkatkan nilai tambah petani.

Penghematan anggaran

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menyatakan, pemerintah akan menggunakan dana yang dihasilkan dari program penghematan anggaran belanja di kementerian dan lembaga nondepartemen untuk meredam dampak gejolak harga komoditas terhadap masyarakat kecil.

”APBN itu sumber daya yang harus kami optimalkan. Pembangunan infrastruktur harus digenjot di 2008 dan 2009 karena akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Menurut Boediono, optimalisasi APBN akan dilakukan dengan dua langkah. Pertama, mempercepat penyerapan anggaran. Kedua mempertajam program-program yang dapat dibiayai APBN. ”Kami mengupayakan agar anggaran dapat terserap lebih cepat. Sudah ada beberapa departemen melakukan tender sebelum Januari 2008. Realisasi fisiknya diharapkan Januari ini,” katanya.

Penghematan anggaran akan mencapai 15 persen dari anggaran di kementerian dan lembaga nondepartemen. Penghematan anggaran dilakukan dengan memotong alokasi dana pada proyek-proyek yang tidak diperlukan, seperti perjalanan dinas.

Hasil penghematan itu bisa digunakan untuk menambah anggaran subsidi. Namun, keputusan menggunakan hasil penghematan itu harus mendapatkan persetujuan DPR.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemenuhan kebutuhan yang mendesak, antara lain kebutuhan pengamanan pangan dan subsidi BBM, dapat dilakukan dengan menyesuaikan pos pengeluaran dan penerimaan dalam APBN 2008. Pemerintah menegaskan harus ada kepastian dalam pengelolaan anggaran sehingga ditetapkanlah defisit APBN 2008 paling tinggi 1,7 persen terhadap PDB.

”Apa pun perkembangan yang terjadi dalam perekonomian di tahun 2008 akan direspons fiskal secara fleksibel. Bentuknya, penyesuaian pada anggaran subsidi, penerimaan pajak, pemberian insentif, atau pendapatan negara bukan pajak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu menyatakan akan memotong anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen jika harga minyak terus meningkat. Itu dimungkinkan karena anggaran di 78 kementerian dan lembaga nondepartemen merupakan bagian dari APBN yang paling fleksibel untuk diubah jika keuangan pemerintah tertekan gejolak harga minyak.

Sekitar 15 persen dari anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen tidak layak menjadi prioritas dan tidak penting untuk dicairkan sehingga proyek-proyek yang dibiayainya kemungkinan besar tidak dilaksanakan. Dengan tindakan itu, ada potensi penghematan Rp 30 triliun.

Jumlah anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen dalam APBN 2008 ditetapkan senilai Rp 311,95 triliun. Ini berarti 54,4 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat disalurkan ke kementerian dan lembaga nondepartemen. Total anggaran belanja pemerintah pusat Rp 573,43 triliun.(MAS/OIN/MAM/SUT)

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.26.02484330&channel=2&mn=2&idx=2

Kompas 25-Jan-08: Kedelai korban permainan dagang

2008-01-26T07:03:00.000+07:00

Jumat, 25/01/2008 15:26 WIB

Kedelai korban permainan dagang

oleh : Djony Edward

BANJARMASIN (Antara): Sejumlah anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), berpendapat, persoalan kedelai yang belakangan ramai menjadi pembicaraan tidak terlepas dari permainan dagang atau pedagang.

Selain itu, masih kurang seriusnya pemerintah menangani persoalan kedelai tersebut, baik terkait harga maupun upaya peningkatan penanamannya, kata anggota Komisi II DPRD Kalsel, H.Husaini Aliman dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan H.Mardiansyah, SE, MM asal Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) di Banjarmasin, Jum`at.

Kedua orang wakil rakyat dari partai yang berbeda itu menunjuk salah satu contoh permainan dagang, ketika para petani menanam kedelai, harga komoditi tersebut menurun atau tidak sesuai biaya produksi yang mereka keluarkan dengan pendapatan/hasil jual.

Penurunan tersebut dengan berbagai alasan antara lain, kualitas kedelai, produk petani lokal kurang bagus bila dibandingkan dengan eks Pulau Jawa dan impor.

Sementara pemerintah selain tidak mampu mengendalikan stabilitas harga agar petani tak rugi dan pedagang tak terlalu gemuk, juga terkesan kurang serius memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap petani di daerah agar hasil produksi kedelai mereka betul-betul berkualitas sesuai permintaan pasar.

Kedua faktor permainan dagang dan kekurang seriusan pemerintah dalam penanganan masalah kedelai tersebut, membuat petani kurang berminat, bahkan cenderung jera untuk mengusahakan penanaman kedelai dengan skala besar atau besar-besaran, kata kedua wakil rakyat dari PAN dan PBR Kalsel tersebut.

Oleh karenanya agar tak menyalahkan masyarakat petani. Dulu ramai-ramai menanam kedelai, tapi belakangan mereka malas, bahkan beralih usaha lain yang bisa memberikan harapan lebih baik bagi pendapatan keluarga, ujar kedua orang anggota Komisi II DPRD Kalsel itu dalam percakapan dengan ANTARA Banjarmasin.

"Padahal seperti di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel yang baru-baru ini kami Komisi II melakukan peninjauan ke Kecamatan Wanaraya, hasil tanaman kedelai warga setempat yang mereka suguhkan cukup baik, tak ada bercak-bercak hitam yang membuat mutu komoditi itu menurun," ungkap wakil-wakil rakyat tersebut.

Hal itu kalau pemerintah melakukan pembinaan dengan baik, seperti turut memberikan bantuan dalam penanganan pasca panen, mencarikan pangsa pasar yang baik, petani daerah pasang surut Batola bisa lebih bergairah melakukan perluasan menanam kedelai, demikian Husaini dan Mardiansyah.

Di Kalsel beberapa waktu lalu, yang merupakan kantong produksi kedelai antara lain Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Batola dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).

Seperti di HSS untuk pengembangan tanaman kedelai memanfaatkan lahan lebak yang berada di kawasan rawa monoton Nagara saat musim kemarau dan Batola dengan lahan pasang surutnya, serta Tala dengan lahan kering yang dikerjakan para transmigran yang sudah puluhan tahun menetap di daerah itu.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40606.html

Kompas 23-Jan-08: Peran Bulog Harus Permanen

2008-01-24T07:11:00.000+07:00

Peran Bulog Harus Permanen

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA / Kompas Images

Menko Perekonomian Boediono (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, (tengah) dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyampaikan hasil rapat koordinasi bidang ekonomi di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (22/1). Rakor pertama tahun 2008 antara lain menyusun konsep fokus program ekonomi 2008 dan 2009.

Rabu, 23 januari 2008 | 04:19 WIB

Jakarta, Kompas -Pengendalian harga kedelai bergantung pada penyediaan pasokan, pengelolaan stok, dan jaringan distribusi. Karena itu, apabila pemerintah memang serius mau menjaga stabilitas harga kedelai dalam negeri, pelibatan Perum Bulog sebagai stabilisator harga jangan bersifat insidental, tetapi berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, Selasa (22/1), dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR.

Selain dengan Bulog, raker juga melibatkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, serta Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali.

Menurut Mustafa, penugasan berkelanjutan akan memberikan keleluasaan bagi Bulog untuk mengelola stok dan membangun jaringan distribusi.

Secara nyata Bulog juga bisa langsung terjun ke lapangan untuk membeli kedelai dari petani sehingga ada jaminan pasar dalam bentuk jaminan harga dan jaminan pembelian barang.

”Dengan begitu, petani lebih bersemangat menanam kedelai dan produksi akan meningkat karena ada kepastian bagi petani dalam menjalankan usaha taninya,” jelasnya.

Bagaimanapun, lanjut Mustafa, stabilisasi harga kedelai mendesak dilakukan. Selain untuk menjaga semangat petani berproduksi juga untuk menahan laju peningkatan harga kedelai agar tidak liar. ”Fluktuasi harga kedelai menyulitkan perajin tahu- tempe dalam menjalankan usahanya karena tidak ada kepastian harga,” katanya.

Para perajin makanan berbasis kedelai saat ini kelimpungan dalam menentukan harga produknya. Kalwi, perajin tempe di Kebon Bawang, Jakarta Utara, mengatakan, setiap hari kedelai yang diolah menjadi tempe mencapai 2 kuintal.

Kini jumlah kedelai yang diolah terus menurun. ”Mau bagaimana lagi, harga kedelai cenderung naik setiap hari. Hari ini bisa membeli Rp 7.300 per kilogram, sorenya harganya naik menjadi Rp 7.500 per kilogram,” ujar Kalwi.

Mustafa menjelaskan, pascaderegulasi tata niaga kedelai yang ditandai dengan ”pemeretelan” peran Bulog, tata niaga kedelai tidak pernah berpihak kepada petani.

Tekanan belum berakhir

Hal ini berawal dari penandatanganan letter of intent (LoI) antara Dana Moneter Internasional (IMF) dan Pemerintah Indonesia pada 31 Oktober 1997.

Ketika itu IMF mendesak Indonesia menghapus monopoli impor, pemasaran, dan pengendalian harga komoditas pertanian termasuk kedelai. Pengecualian hanya berlaku untuk beras, gula pasir, dan cengkeh.

Pada 15 Januari 1998, IMF kembali melakukan ”serangan”. Peran Bulog kembali dikebiri. Monopoli impor, pemasaran, dan pengendalian harga oleh Bulog hanya berlaku pada komoditas beras saja.

Mengacu pada LoI itu, pemerintah pun menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998 yang memberi tugas Bulog untuk mengendalikan harga sebatas beras.

Tata niaga makin merugikan petani ketika LoI pada 24 Juni 1998 dalam butir 16 menyebutkan pemerintah harus membebaskan tata niaga pangan termasuk kedelai dengan tarif bea masuk (BM) 0 persen, padahal sebelumnya tarif BM impor 20 persen (1997). Sejak saat itu, Bulog dan swasta mendapat peran sama dalam importasi dan pemasaran.

Tekanan belum berakhir. Deregulasi tata niaga kedelai itu melahirkan importir-importir kedelai besar. Berbagai kemudahan juga diberikan kepada importir, seperti dalam mendatangkan kedelai melalui sistem pembiayaan penjaminan, collateral management agreement (CMA).

Mekanismenya importir menandatangani perjanjian jual-beli komoditas melalui bank. Selanjutnya importir membayar uang muka yang disepakati sekitar 10-20 persen. Kemudian bank menunjuk penyurvei di gudang penerima melalui rekomendasi pemasok dari luar negeri.

Pemasok di luar negeri akan mengirim barang sebanyak volume yang diperjualbelikan dan dikirim ke gudang importir. Bank lalu membayar 100 persen kepada penyalur dengan komoditas itu sebagai jaminan.

Importir menjual barang secara bertahap sesuai permintaan. Jumlah yang dibayar ke bank sesuai volume kedelai yang ditebus. Harga jual ditetapkan mengikuti harga Chicago Board of Trade. Sementara itu, Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah tak bisa membuat harga komoditas pangan domestik jauh lebih rendah dari harga internasional.
(MAS/DAY/OSA/EKI/MDN/MHF/ DYA/YOP/HLN/YNT/ELD/ MKN/AHA/THT/CHE)

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.23.04192114&channel=2&mn=3&idx=3

Kompas 23-Jan-08: Abdul Muin, Kesetiaan pada Kedelai

2008-01-24T06:48:00.000+07:00

Abdul Muin, Kesetiaan pada Kedelai

Kompas/Adhitya Ramadhan / Kompas Images

Rabu, 23 januari 2008 | 04:54 WIB

Adhitya Ramadhan

Tak pernah terlintas sedikit pun di benak Abdul Muin bahwa negeri yang subur ini bakal didera krisis kedelai. Meski selama ini pemerintah tak pernah ”ribut” soal kedelai, sejak lama Abdul Muin dan petani di Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, selalu menanam kedelai.

Krisis kedelai belakangan ini pun memengaruhi kehidupan Muin, panggilannya. Ia kian miris mendengar impor kedelai Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, sedangkan produksi kedelai nasional hanya sekitar 800.000 ton per tahun. ”Ternyata kebutuhan kedelai kita itu dipasok dari luar negeri,” ucapnya.

Muin adalah Ketua Kelompok Tani Mandala Muda di Desa Ciwarak yang sudah turun-temurun menanam kedelai. Para petani dalam kelompok ini sudah terbiasa menjadikan kedelai sebagai tanaman penyelang budidaya padi. Pola tanam yang mereka kembangkan dalam setahun adalah padi-padi-kedelai.

Muin dan petani lain di Ciwarak biasanya menanam kedelai di lahan sawah mereka paling lambat dua hari setelah padi dipanen. Lahan sawah sehabis panen yang masih menyimpan cukup air itu dirasakan cocok untuk budidaya kedelai. Sebab, pada awal tanam, kedelai memerlukan banyak air. Selain itu, lahan pun tak perlu diolah lebih dulu. Ini berarti menghemat biaya pengolahan tanah.

Petani di desa itu biasa menanam kedelai sekitar bulan Juni. Muin bercerita, untuk lahan seluas satu hektar diperlukan sekitar 40 kilogram (kg) benih kedelai seharga Rp 5.000 per kg. Setelah 80 hari sampai 90 hari, dari lahan tersebut bisa dihasilkan sekitar dua ton kedelai.

Oleh petani setempat, kedelai hasil panen kemudian dijual kepada tengkulak dengan harga sekitar Rp 3.500 per kg.

Alhasil dari bertanam kedelai, petani setidaknya bisa mengantongi penghasilan kotor sekitar Rp 7 juta. ”Itu penghasilan kotor kami karena masih ada biaya untuk membeli pupuk,” ujar Naim sambil menyebutkan harga jual kedelai kini naik menjadi Rp 4.000 per kg.

Prospek budidaya kedelai yang menguntungkan itulah yang membuat Muin dan kelompok taninya tetap bertahan menanam kedelai. Peluang usaha dari budidaya kedelai ini pun terus disosialisasikan Muin kepada warga desa lain di sekitar Ciwarak.

”Dulu, waktu saya masih digendong ibu ke sawah, sudah banyak warga yang menanam kedelai. Saat itu ada sekitar lima hektar lahan yang ditanami kedelai. Tahun 2003 ketika ada program intensifikasi khusus budidaya kedelai, areal tanam kedelai mencapai 25 hektar dengan produktivitas 1,5 ton per hektar. Sekarang luasnya sudah bertambah menjadi 80 hektar dengan produktivitas dua ton per hektar,” tutur pria kelahiran tahun 1938 itu.

Hasil sosialisasi

Pertambahan areal tanam kedelai di kawasan itu tak bisa dilepaskan dari usaha sosialisasi selama puluhan tahun yang dilakukan Muin dan kelompok taninya. Proses perluasan lahan kedelai tidaklah gampang.

Berbagai upaya sosialisasi tanam kedelai dilakukan Muin dengan rekan-rekannya dalam berbagai kesempatan, mulai dari pengajian rutin di masjid, pertemuan di balai desa, hingga acara kumpulan warga yang bersifat informal.

Begitu pula setiap kali dia diundang untuk ikut pelatihan menanam kedelai oleh pemerintah, ia merasa punya tanggung jawab moral membagi ilmu tanam kedelai tersebut dengan sesama petani. Seusai pelatihan, Muin yang lulusan sekolah dasar itu membagi ilmu yang diperolehnya dengan cara yang mudah bagi dia dan bisa diterima para petani lain.

”Supaya masyarakat tertarik menanam kedelai, tokoh masyarakat seperti kepala desa dan ulama juga ikut diajak menanam kedelai,” ceritanya.

Meski berbagai cara dilakukan Muin untuk mengajak petani lain mau bertanam kedelai, sering kali pula hasilnya mengecewakan. Kakek tiga cucu itu mengaku, hambatan terberat baginya adalah mengubah kebiasaan petani setempat yang hanya tahu bertanam padi saja.

”Wah, banyak hambatannya (sosialisasi tanam kedelai). Pernah ada petani marah-marah sambil membawa golok. Dia teriak, ’Lha, kok anak saya tidak dikasih makan beras. Apa anak saya mau dikasih makan kedelai?’,” kata Muin yang tahun ini berusia 70 tahun.

Meski pertambahan luas areal tanam kedelai relatif lambat, sosialisasi tanam kedelai yang dilakukan Muin tetap membuahkan hasil. ”Kalau dulu cuma petani di dua desa yang menanam kedelai, sekarang ini, kebiasaan itu sudah menular di empat desa lain yang bertetangga dengan Ciwarak,” lanjutnya.

Peringkat pertama

Kesetiaan pria yang mengaku pernah bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Amir Mahmud, salah seorang menteri pada era Orde Baru, itu pada kedelai mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Tahun 2003 ketika ada Program Intensifikasi Khusus (Insus) Kedelai, Kelompok Mandala Muda berhasil menempati peringkat pertama kelompok tani kedelai berprestasi tingkat Jawa Barat.

Upaya perluasan areal tanam kedelai Muin dan kelompok taninya juga mendapat penghargaan ketahanan pangan dari pemerintah pusat. Mandala Muda menempati peringkat ketiga nasional untuk kelompok tani kedelai. Penghargaan itu, kata Muin, diserahkan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November 2007.

Meski bisa dibilang ”sukses”, Muin mengaku hingga kini kelompoknya belum mampu menampung dan membantu pemasaran hasil kedelai dari petani. Dia tetap berharap nantinya kelompok tersebut bisa menampung hasil panen kedelai petani yang kebanyakan adalah anggota koperasi.

Muin optimistis, masa depan kedelai akan makin cerah. Di sisi lain, bila petani hanya menanam benih padi saja, hasilnya tak optimal. Ia memberi gambaran, untuk satu hektar sawah diperlukan 40 kg benih padi. Petani biasanya tak membeli benih sebab mereka sudah menyimpan dari hasil panen sebelumnya. Dengan masa tanam padi sekitar 3-4 bulan, petani dapat memanen sekitar 1,2 ton. Dengan harga satu kg gabah itu sekitar Rp 3.200, berarti setiap panen petani hanya mendapat sekitar Rp 3,84 juta.

Itu pun masih penghasilan kotor karena petani harus mengeluarkan uang untuk mem- beli pupuk dan membayar upah pekerja yang mengolah sawah sekitar Rp 750.000 per hektar. ”Ini pun belum termasuk biaya sewa traktor yang sampai jutaan (rupiah) untuk lahan seluas satu hektar,” katanya.

Muin boleh bangga, ketika banyak orang krisis kedelai, sebanyak 300 petani di Ciwarak sudah ”mengantisipasi” dengan menanam kedelai di lahan seluas 80 hektar.

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.23.04544334&channel=2&mn=13&idx=13

Antara 22-Jan-08: Pemerintah Percepat Swasembada Kedelai Jadi 2011

2008-01-23T17:11:00.000+07:00

PEMERINTAH PERCEPAT SWASEMBADA KEDELAI JADI 2011

Jakarta, 22/1 (ANTARA) - Pemerintah akan mempercepat pencapaian swasembada kedelai dari yang sebelumnya ditargetkan pada 2015 menjadi 2011 dengan produksi dalam negeri sebanyak 2 juta ton.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta, Selasa menyatakan, kondisi harga kedelai yang bagus saat ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

"Karena harga yang bagus maka swasembada kedelai akan dipercepat menjadi 2010 dari rencana 2015," katanya disela Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dengan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdag angan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Dirut Perum Bulog serta Dirut PT Pertani.

Anton menyatakan, untuk mencapai target produksi kedelai 2 juta ton pada 2011 tersebut salah satunya dilakukan dengan perluasan areal tanam hingga 1,2 juta hektar serat meningkatkan produktivitas dari 1,3 ton per hektar menjadi 2 ton per hektar.

Berdasarkan catatan Departemen Pertanian, pada tahun 1992 produksi kedelai nasional pernah mencapai 1,8 juta ton namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama kemudian semakin menurun dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2000 produksi kedelai menjadi 1,01 juta ton dengan luas panen 824.484 ribu ha serta produktivitas 1,1 ton/ha namun empat tahun kemudian turun menjadi 723.483 ton serta luas panen 565.155 ha dan produktivitas 1,2 ton/ha pada 2004.

Badan Pusat Statistik mencatat, produksi kedelai nasional pada 2007 semakin anjlok menjadi 608.263 ton karena luas panen juga menurun menjadi 464.427 ha meskipun produktivitas tanaman meningkat menjadi 1,3 ton/ha.

Jika kebutuhan kedelai dalam negeri sekitar 1,8 hingga 2 juta ton per tahun maka untuk memenuhi konsumsi kedelai nasional dilakukan dengan mengimpor rata-rata 1,2 juta ton per tahun.

Mentan mengatakan, penurunan produksi kedelai dalam negeri disebabkan usaha budidaya komoditas tanaman tersebut tidak menguntungkan secara ekonomis karena harga kedelai relatif murah sehingga petani enggan menanamnya.

Sementara itu, tambahnya, kedelai impor yang mendapatkan subsidi dari pemerintahnya bisa dipasarkan dengan harga murah sehingga menjadikan daya saing produksi petani semakin lemah.

"Oleh karena itu untuk mendorong petani kembali menanam kedelai pemerintah akan memberikan jaminan harga yang stabil pada tingkat Rp5500-Rp6000/kg," katanya.

Selain itu, tambahnya, juga memberikan jaminan pasar misalnya melalui program kemitraan Bulog dengan petani sehingga hasil panen mereka ada kepastian akan terbeli.

Di tingkat h ulu akan melibatkan BUMN seperti PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani untuk menyediakan benih unggul serta PT Pusri, Kujang, Petrokimia Gresik dan Iskandar Muda dalam penyediaan pupuk baik kimia maupun organik.

Dengan percepatan swasembada kedelai diperkirakan pada 2011 impor kedelai hanya 241.594 ton atau 9,8 persen dari kebutuhan 2,46 juta jika produksi dalam negeri sebanyak 2,22 juta ton terpenuhi.

(T.S025/B/M012/M012) 22-01-2008 19:20:26 NNNN

Kompas 22-Jan-08: Rezeki Para Peternak Terbang Bersama Harga Pakan

2008-01-22T19:02:00.000+07:00

Rezeki Para Peternak Terbang Bersama Harga Pakan

Selasa, 22 januari 2008 | 04:12 WIB

Agustinus Handoko

Nana Sumarna (35) duduk tak bersemangat di teras rumahnya. Sudah sebulan terakhir, Nana tak memiliki aktivitas rutin lagi. Kalau ada yang membutuhkan tenaganya, dia baru keluar rumah. ”Sekarang jadi buruh serabutan lagi,” ujarnya singkat.

Nana memang harus kembali ke kehidupan lamanya menjadi buruh serabutan paska panen terakhir ayam kampung di kadangnya di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sebulan lalu. ”Saya sebetulnya sudah sangat menggantungkan hidup dari beternak ayam kampung ini. Dampaknya bagi perekonomian keluarga sangat terasa selama saya beternak ayam kampung.”

Namun usaha ternak ayam kampung kecil-kecilan yang dirintis Nana setahun lalu harus berhenti di tengah jalan. ”Harga pakan sudah tak terjangkau lagi. Maka, ya sudahlah daripada saya rugi uang dan tenaga, lebih baik berhenti,” kata Nana. Setelah panen terakhir 300 ekor ayam kampungya menjelang Natal 2007 lalu, Nana dilanda keragu-raguan apakah akan kembali mengisi kandangnya dengan ayam umur sehari (day old chicken/DOC) atau tidak.

”Saat itu, harga pakan dan DOC sudah naik terus. Saya memutuskan untuk menunggu sampai harganya turun lagi. Namun, ternyata sampai sebulan tidak turun, dan bahkan masih terus naik,” kata Nana.

Nana adalah satu di antara 150 peternak ayam kampung rakyat di Kabupaten Sukabumi yang terpukul oleh kenaikan harga pakan buatan pabrik belakangan ini. Di toko pakan ternak eceran, harga pakan pabrik sudah sampai Rp 4.500 per kilogram pada Senin (21/1). Padahal, enam bulan lalu, harga pakan pabrik masih pada kisaran Rp 3.000. Sementara itu, harga DOC yang semula hanya Rp 3.750 naik menjadi Rp 4.500 per ekor.

Para peternak yang akan beralih ke pakan buatan sendiri pun terbentur kenaikan harga bahan bakunya, kedelai dan jagung. Harga kedelai lokal naik dari Rp 3.000 menjadi Rp 6.300, dan jagung naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.700.

Ipang Supandi (27), peternak lainnya di Desa Tenjolaya juga sudah menutup usahanya, awal Januari lalu setelah panen 150-an ekor. Kandang di lahan milik orang lain itu pun dibiarkan kosong tanpa bibit ayam. ”Saya tertolong karena punya peternakan kecil-kecilan walaupun saya dirikan di lahan milik orang lain.”

Menurutnya, para peternak benar-benar hanya akan bisa hidup kalau pemerintah turun tangan. Ipang berharap, ada campur tangan yang nyata dari pemerintah untuk mengembalikan harga pakan yang kini sudah tak terjangkau lagi.

Ipang mengatakan, para peternak ayam kampung rakyat di Kabupaten Sukabumi sebetulnya sudah menemukan ritme yang pas dalam menjalankan usaha ternaknya. ”Jiwa wirausaha kami sudah terbentuk. Namun, kalau sudah berhadapan dengan persoalan harga pakan, ilmu yang kami pelajari dari pengalaman ini sudah tak berarti lagi.”

Beternak ayam kampung dalam skala kecil, ternyata sudah cukup bagi para peternaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka saat harga pakan belum naik. ”Dengan memelihara 300 ekor misalnya, keuntungannya sudah cukup untuk makan sehari-hari, uang jajan dan biaya sekolah anak,” ujar Ipang. Sebelum kenaikan harga pakan dan DOC, peternak masih bisa mengantongi untung Rp 4.700 per kilogram ayam kampung. Namun, kini hanya tinggal Rp 2.200. Jika dihitung dengan waktu pemeliharaan dan tenaga yang dikeluarkan para peternak, keuntungan itu sudah tak memadai lagi.

Wakil Ketua Kelompok Peternak Rakyat Ayam Kampung Sukabumi, Mahmud Daood mengatakan, kenaikan harga pakan adalah pukulan telak yang kedua kalinya bagi peternak. Sebelumnya, peternakan ayam kampung diguncang oleh flu burung. ”Ayam kampung selalu dituding sebagai penyebab flu burung. Padahal, peternakan milik rakyat ini justru menjadi korban penyebaran flu burung dari peternak ayam ras yang memiliki unggas puluhan ribu hingga ratusan ribu ekor,” kata Mahmud.

Perlahan-lahan, peternak ayam kampung rakyat bangkit dari keterpurukan akibat flu burung ini. Pemeliharaan yang baik dengan memerhatikan kesehatan lingkungan kandang dan pemberian vaksin secara periodik dilakukan oleh para peternak sehingga unggas-unggas terhindar dari flu burung.

Dalam dua tahun terakhir lebih, Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza bekerja sama dengan para peternak rakyat di Sukabumi untuk mewujudkan peternakan rakyat yang sehat. Hasilnya memang signifikan. Pola peternakan yang sehat menjadi mindset para peternak ayam kampung rakyat.

Mahmud mengatakan, kenaikan harga pakan menimbulkan efek domino di kalangan peternak. Selain peternak, para pekerja juga harus kehilangan pekerjaan mereka di sini.

Padahal, dalam kurun waktu pemeliharaan 70 hari, untuk memperoleh bobot ayam kampung satu kilogram, seorang pekerja bisa mendapat upah Rp 800.000-Rp 900.000.

Sektor peternakan rakyat ini sangat menarik bagi buruh-buruh serabutan seperti pekerja bangunan yang tidak selalu rutin dibutuhkan tenaganya.

Kompas 22-Jan-08: Di Mana-mana Harga Bahan Pokok Melambung

2008-01-22T18:59:00.000+07:00

Di Mana-mana Harga Bahan Pokok Melambung

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO / Kompas Images

Jaka (20) menata dagangan minyak goreng curah di salah satu kios sembako di Pasar Ciroyo, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/1) malam. Harga minyak goreng curah di kios ini mengalami kenaikan dari harga Rp 8000 per kilogram menjadi Rp 10.400 per kilogram.

Selasa, 22 januari 2008 | 04:12 WIB

Jakarta, Kompas - Dalam sebulan terakhir harga komoditas bahan kebutuhan pokok di sejumlah provinsi terus melambung. Kenaikan harga terutama terjadi pada telur, minyak goreng, dan terigu. Pemerintah provinsi tidak bisa berbuat banyak karena kenaikan harga menyangkut kebijakan nasional.

Di Pasar Kranggan dan Pasar Beringharjo, Yogyakarta, tepung terigu yang semula Rp 6.000 per kilogram (kg) kini mencapai Rp 6.750 per kg. Harga telur pun naik Rp 1.000 dari harga sebelumnya Rp 9.500 per kg. Untuk minyak goreng curah, harga sebelumnya yang Rp 162.000 per kaleng ukuran 17 kg kini menjadi Rp 167.000.

Jika terigu dibanderol dengan harga Rp 6.300 per kg, di Beringharjo kini mencapai Rp 7.000. Kenaikan harga terigu disusul dengan naiknya harga bahan pangan dengan berbahan dasar terigu seperti mi instan. Jika satu dus sebelumnya dihargai Rp 30.000, sekarang dijual Rp 40.000. Demikian juga dengan kuetiau saat ini harganya Rp 3.000 per pak atau naik Rp 500 dari Rp 2.500.

Menurut Yadi (45), penjual bahan kebutuhan pokok di Pasar Beringharjo, kenaikan harga sudah berlangsung sejak awal Januari. Meski harga naik, para pedagang mengaku stok sembako mereka memadai. "Harga cenderung naik terus tiap pekan. Kami tidak semena-mena menaikkan harga karena harga kulakan memang naik," kata Ndaruwati dari Toko Lestari, agen penyalur terigu dan minyak goreng di Bantul.

Sangat terbebani

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel Subarjo di Banjarmasin, Senin (21/1), menyatakan, masyarakat sangat terbebani. "Saya sudah menyampaikan permintaan ini beberapa hari lalu kepada pejabat terkait di departemen perdagangan," katanya tentang harga minyak goreng curah eceran yang melonjak Rp 11.500-Rp 12.000 per liter dari harga sebelumnya Rp 11.000.

Subarjo meminta agar pemerintah menyediakan minyak goreng bersubsidi minimal 150.000 liter, sebagaimana disalurkan pada akhir 2007. Saat itu bantuan ditujukan untuk 75.000 keluarga miskin yang masing-masing menerima 2 liter dengan subsidi Rp 2.500.

"Sekarang penyaluran minyak bersubsidi itu jadi sangat diperlukan karena hampir semua harga barang kebutuhan sehari-hari naik," kata Subarjo.

Beberapa pedagang gorengan di Banjarmasin mengaku, selain dampak kenaikan harga bahan pokok, keuntungan mereka juga turun karena kesulitan mendapatkan minyak tanah yang harganya mencapai Rp 4.000-Rp 5.000 per liter.

Berbagai provinsi

Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok nyaris serentak terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan DKI Jakarta.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Ernawan Natasaputra mengatakan, kenaikan harga minyak goreng yang tertinggi, disusul kenaikan harga terigu dan kedelai, turut memusingkan pedagang.

Menurut Ny Ani (39), pedagang di Pasar Kosambi, Bandung, jika harga terus naik, pedagang tidak akan bisa memenuhi pasokan barang. Dengan pembeli yang makin turun, kenaikan harga jadi beban berat pedagang. "Jumlah pembeli turun 50 persen, bahkan kerugian saya hingga 100 persen. Pedagang banyak yang nombok karena modal dan penghasilan tak seimbang," kata Ny Ani.

Ia menambahkan, harga minyak goreng bukan kemasan naik jadi Rp 10.500 dari Rp 8.000 per kg, sedangkan minyak goreng kemasan kelas satu Rp 12.500 per liter, naik dari sebelumnya Rp 10.000 per liter. Minyak goreng kemasan kelas dua naik dari Rp 9.000 jadi Rp 11.500 per liter.

Hal yang sama dikatakan Ny Anda (50), pedagang di Pasar Cihaurgeulis, Bandung. Ia terpaksa menurunkan permintaan barang kepada agen karena harga-harga semakin tak terjangkau lagi dengan modal yang ada. "Bila harga makin tinggi, lebih baik berhenti sementara," ujarnya.

Di Pasar Wonokromo, Surabaya, harga minyak goreng curah dijual Rp 10.000-Rp 10.500 per kg, naik dari harga dua minggu lalu Rp 8.500. Harga gula pasir Rp 6.000-Rp 6.500 per kg, atau naik Rp 200 dari harga seminggu sebelumnya.

Ali (38), penjual kelontong di Pasar Wonokromo, mengatakan, kenaikan harga bukan karena pasokan berkurang, melainkan karena permainan distributor. Harga ayam potong empat hari lalu masih Rp 12.500-Rp 13.000 per kg, saat ini dijual Rp 15.000.

Kenaikan tertinggi dicatat oleh harga cabai merah besar yang mencapai Rp 12.000 per kg dan cabai merah kecil Rp 20.000 per kg. Harga itu naik 30 persen dari harga seminggu sebelumnya. Adapun bawang merah dari Rp 8.000 per kg naik jadi Rp 10.000 per kg dalam dua hari terakhir.

Seger (48), pedagang sayuran di Pasar Wonokromo, menambahkan, kenaikan harga cabai dan bawang merah disebabkan oleh kegagalan panen dan panen tak serentak di sentra produksi di Probolinggo dan Kediri.

Hingga Rp 17.000 per kg

Di Kabupaten dan Kota Serang, Banten, kenaikan harga minyak goreng curah hingga di atas Rp 17.000 per kg. Para pemilik warung terpaksa menaikkan harga karena takut tidak bisa lagi kulakan minyak goreng.

Kasmin, pemilik warung kelontong di Desa Margaluyu, Kasemen, Kota Serang, menjual minyak goreng curah bungkusan berisi seperempat liter seharga Rp 3.800 per bungkus. Sejumlah warung di Ciomas, Serang, menjual minyak goreng Rp 17.500-Rp 18.000 per kg. Di Pasar Induk Rau, Serang, pedagang menjual minyak goreng Rp 9.600-Rp 9.700 per liter, atau setara dengan Rp 12.000-Rp 12.125 per kg. Padahal, harga di tingkat distributor masih Rp 9.500-Rp 9.600 per kg.

Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kenaikan harga terjadi hampir di semua jenis bahan makanan yang berkomponen bahan impor, seperti minyak goreng, tepung terigu, dan mentega.

Di Pasar Ulak Karang, Padang, harga eceran minyak goreng Rp 10.000 per kilogram, bahkan di Medan dan Bandar Lampung Rp 10.500. "Setiap kali mengambil minyak goreng dari agen, harganya pasti naik. Kenaikan sekitar Rp 100 per kg dan tak pernah turun," kata Linda, pedagang di Pasar Ulak Karang. (A06/A02/A11/PRA/ENY/MHF/AYS/BEN/SEM/KOR/FER/WSI/HLN/ITA/ART/CHE/FUL/BEE/A13/POL/NTA/ COK/ARN/RTS/MAS/DAY/HAM)

Kompas 22-Jan-08: Pengamanan Pangan

2008-01-22T18:57:00.000+07:00

Pengamanan Pangan

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA / Kompas Images

Buruh pikul mengangkut beras dari gudang Bulog Divre DKI Jakarta yang menyimpan stok 150.000 ton, untuk distribusikan ke sejumlah wilayah di Jakarta, Senin (21/1). Tahun 2008 permintaan beras untuk rakyat miskin (raskin) di Jakarta meningkat 100 ton menjadi 1.600 ton per bulan. Selain itu harga raskin juga naik dari Rp 1.000 per kilogam menjadi Rp 1.600 per kilogram.

Selasa, 22 januari 2008 | 04:28 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah memerintahkan Perusahaan Umum Bulog untuk mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu diminta mengimpor kedelai dalam jumlah besar untuk mengamankan pasokan domestik. Pemerintah juga memperhitungkan kemungkinan pemberian subsidi kedelai sebesar Rp 200 miliar.

”Ini merupakan hasil pembahasan bersama antara Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, serta Kantor Menko Perekonomian,” ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kehutanan Bayu Krisnamukti dalam konferensi pers mengenai kebijakan pengamanan pangan yang telah disusun pemerintah untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang, Senin (21/1) di Jakarta.

Menurut Bayu, Bulog memerlukan waktu sedikitnya enam bulan untuk mempersiapkan diri. ”Bagaimanapun ini harus dipersiapkan karena pasokan komoditas pangan masih akan tetap tertekan akibat kenaikan harga dalam empat hingga enam bulan ke depan. Harga komoditas pangan diperkirakan akan terus naik hingga bulan Juni 2008 dan setelah itu akan bergerak landai,” ujar Bayu.

Atas dasar itu, pemerintah mengarahkan seluruh perhatiannya pada tiga hal. Pertama, pemulihan daya beli dan konsumsi masyarakat.

Kedua, memperkuat usaha mikro dan kecil, terutama pengusaha yang menggunakan bahan baku berupa komoditas makanan yang tengah meningkat harganya, yakni kedelai dan terigu.

Ketiga, mengendalikan inflasi karena sembilan dari 20 komoditas yang berdampak besar terhadap inflasi adalah makanan.

Kesembilan produk itu adalah beras, terigu, kedelai, jagung, susu, gula, minyak goreng, daging, dan bumbu-bumbuan, terutama bawang merah dan cabai.

Untuk merealisasikan ketiga tujuan itu, pemerintah telah merancang kerangka kebijakan pengamanan pangan yang belaku bagi semua jenis komoditas makanan.

Struktur produksi

Kebijakan itu dibagi atas dua bagian, yakni kebijakan segera atau jangka pendek dan kebijakan menengah serta jangka panjang.

Kebijakan jangka pendek dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, mengintervensi proses pengelolaan, perdagangan, dan produksi komoditas makanan.

Langkah itu sebagian sudah dilakukan, antara lain pembebasan bea masuk impor kedelai dari 10 persen menjadi nol persen. Kebijakan ini hanya sementara mengikuti kondisi harga di pasar dan tingkat petani.

Kedua, operasi pasar dengan menggunakan mekanisme gabungan antara pemerintah dan swasta atau swasta saja melalui program tanggung jawab sosialnya.

Ketiga, memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak langsung fluktuasi harga komoditas makanan.

Adapun untuk jangka panjang, pemerintah menetapkan dua langkah penting. Pertama, menyehatkan struktur produksi, antara lain dengan memberikan subsidi hingga pengembangan infrastruktur.

Kedua, menyeimbangkan struktur pasar. Ini ditetapkan karena dalam kasus kedelai hanya ada empat hingga lima importir, karena untuk mencapai efisiensi biaya perlu dana besar.

Itu disebabkan unit terkecil dalam penawaran lelang kedelai, minimal 50.000 ton, sehingga hanya sedikit pengusaha yang sanggup menanggung biaya itu plus ongkos transportasi.

”Impor kedelai terakhir yang dilakukan Bulog adalah pada tahun 1996-1997 sehingga perlu membangun jaringan lagi. Apalagi stok kedelai di pasar internasional sangat tipis akibat China yang menyedot kedelai dari pasar,” ujar Bayu.

Bayu menegaskan, kebutuhan dana untuk memberikan subsidi kedelai sebesar Rp 1.000 per kilogram selama dua bulan mencapai Rp 200 miliar.

Berdasarkan catatan pemerintah, produksi kedelai pada 2007 mencapai 608.000 ton dan tahun 2006 sebesar 748.000 ton. Sedangkan impor kedelai 983.000 ton atau lebih rendah dibanding tahun 2006 sebesar 1,132 juta ton. Target produksi kedelai tahun ini sebesar 900.000 ton. (OIN)

Kompas 17-Jan-08: Kedelai Plus LIPI Dapat Tingkatkan Produktivitas

2008-01-20T08:37:00.000+07:00

Kedelai Plus LIPI Dapat Tingkatkan Produktivitas

GETTY IMAGES
Kedelai

Artikel Terkait:

Kamis, 17 januari 2008 | 22:05 WIB

CIBINONG, KAMIS - Pusat Penelitian (Puslit) Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selama ini mengembangkan kedelai plus. Benih yang telah diproses secara khusus ini mampu melipatgandakan produktivitas dua kali dari rata-rata nasional dari 1,2 ton per hektar (ha) menjadi 2,6 ton hingga 3,6 ton per ha.

"Sudah terbukti ditanam di tempat yang sulit untuk kedelai seperti di Musirawas, Sumsel dan beberapa tempat lain di Jawa sejak 2004," kata Peneliti Puslit Bioteknologi LIPI, Harmastini Sukiman M.Agr, di Cibinong Science Center, Bogor, Kamis (17/1).

Meningkatnya produktivitas, ujarnya, karena benih telah mengandung mikroba rhizobium yang diinjeksi ke dalamnya dengan teknologi vakumisasi sehingga ketika ditanam, kandungan nitrogen di dalam tanahnya meningkat 20 persen dan menjadi subur bagi kedelai. Karakter bakteri rhizobium, ujarnya, bersimbiose dengan tanaman kacang-kacangan dan dapat membantu penyerapan Nitrogen dari udara serta mengubahnya menjadi unsur yang tersedia bagi tanaman.

Cara kerjanya, benih kedelai dari varietas apapun diinsersi oleh bakteri rhizobium BTCC-B64 hasil riset LIPI dengan media pertumbuhan YEM-broth lalu dicampurkan oleh alat pencampur dengan teknologi vakum sehingga dihasilkan kedelai Plus. Keuntungan Kedelai Plus, selain produksi biji yang meningkat, juga mudah ditanam oleh petani, dan kebutuhan pupuk berkurang hingga 60 persen.

Sementara itu, Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Prof Dr Endang Sukara, mengatakan bahwa sebenarnya pada masa Presiden Megawati, kedelai plus ini telah diperkenalkan, namun entah mengapa hasil riset ini hingga kini tidak dipakai secara massal.

"Ini masalah kebijakan, masalah tata niaga yang lebih mengutamakan impor dalam bentuk kedelai jadi, daripada mengembangkan pertanian kedelai," katanya. Padahal, ia mengingatkan, kedelai yang diimpor itu adalah kedelai hasil rekayasa genetik sementara kedelai plus dalam negeri ini asli hayati.(ANT)

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.17.22053221&channel=1&mn=53&idx=16

Kompas 18-Jan-08: Belum Ada Kepastian Perluasan Area Tanam Kedelai (Provinsi NAD)

2008-01-20T08:31:00.000+07:00

Belum Ada Kepastian Perluasan Area Tanam Kedelai (Provinsi NAD)

Jumat, 18 januari 2008 | 11:58 WIB

BANDA ACEH, JUMAT–Meski pemerintah pusat sudah menetapkan perluasan area tanam kedelai untuk wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seluas 100.000 hektar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NAD belum menentukan lokasi tanam baru tersebut. Kebijakan pemerintah pusat tersebut belum sampai pada petunjuk pelaksanaan teknisnya di tingkat daerah.

Kepala Subdinas Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NAD Naswir Aiman, Jumat (18/1), mengatakan, kebijakan pemerintah pusat masih sangat baru sehingga informasinya sangat minim. "Belum disosialisasikan kebijakan itu sampai ke daerah. Kami masih bertahan pada angka yang lama, yaitu sekitar 30.000 hektar,” katanya.

Dia mengatakan, perluasan area tanam yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut memerlukan penelitian terlebih dahulu karena tidak sembarang wilayah dapat digunakan untuk penanaman kedelai. Selain itu, perluasan area tanam kedelai jangan sampai bersinggungan dengan wilayah tanam padi dan jagung. Apalagi, Pemprov NAD saat ini sedang berupaya untuk mengembangkan komoditas jagung, bekerja sama dengan pemerintah negara Korea Selatan. (MHD)

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.18.1158560&channel=1&mn=2&idx=16

Kompas 18-Jan-08: Memungkinkan Swasembada Kedelai Tahun 2010

2008-01-20T08:29:00.000+07:00

Memungkinkan Swasembada Kedelai Tahun 2010

Jumat, 18 januari 2008 | 14:59 WIB

BOGOR, JUMAT - Jika kebijakan pertanian tepat, Indonesia tidak akan kekurangan kedelai seperti saat ini. Bahkan, swasembada kedelai di tahun 2010 memungkinkan.

Apalagi, para peneliti di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama mengembangkan bibit kedelai unggul yang tidak kalah dengan kedelai impor. Kualitas kedelai lokal bisa lebih baik dibandingkan dengan kedelai impor dengan metode pengelolaan benih yang lebih baik. Biaya tanam juga bisa ditekan dengan pola tanam organik yang tidak tergantung kepada pupuk kimia.

Misalnya, pengembangkan benih kedelai plus yang telah dikembangkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 1990-an. Kedelai plus ini sendiri adalah kedelai lokal yang dibekali dengan mikroba yang berpotensi melakukan proses penambatan nitrogen secara hayati (bakteri Rhizobium yang terdapat dalam tanah).

Hasil pengujian benih kedelai plus di tingkat lapangan menunjukkan bahwa bakteri Rhizobium berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai dan produksi biji. Penelitian ini sudah ada sejak tahun 90-an, tetapi sosialisasi kepada masyarakat masih kurang.

“Dana penelitian ini memang berasal dari pemerintah akan tetapi pengaplikasiannya dan pengorperasiaannya ke masyarakat itu tidak ada. Sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kedelai plus ini. Biasanya para petani yang sudah tau, membeli bibit kedelai plus yang sudah diinsersi, agar mudah untuk dipergunakan,” ujar Prof. Dr. Bambang Prasetya, Direktur Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, kemarin.

Permasalahan produksi kedelai nasional seperti hama dan penyakit kedelai yang cukup besar, biji kedelai lokal yang kecil-kecil, harga benih kedelai yang ditetapkan oleh pemerintah sangat rendah, harga kedelai impor yang transgenik selalu lebih rendah dibandingkan harga kedelai lokal yang lebih segar, dan tidak adanya lembaga kedelai nasinal merupakan permasalahan bersama yang harus disikapi secara baik oleh semua kalangan masyarakat.

Upaya membangun produksi kedelai nasional yang mandiri dan efektif, menurut Deputi Ilmu Pengetahuan LIPI, Prof. Dr. Endang Sukara, dimulai dengan meningkatkan produktivitas kedelai nasional, mengatasi penurunan kesuburan lahan dan lahan pertanian yang telah rusak, karena petani Indonesia banyak menggunakkan pupuk kimia dan pestisida sehingga mengurangi unsur hara dalam tanah, membangun Seed Center dan eksplorasi benih kedelai unggul nasional, serta menambah perluasan lahan tanam kedelai di lahan yang baru.

“Dengan strategi-strategi yang ada tadi, mudah-mudahan dapat mewujudkan kemandirian kedelai nasional yang dapat menjadi suatu strategi yang cukup baik dalam mencapai swasembada kedelai tahun 2010 nanti.” ungkap Prof. Dr. Endang Sukara.(M1-08)

Kompas 17-Jan-08: Kedelai Lokal Lebih Baik Daripada Kedelai Impor

2008-01-20T08:28:00.000+07:00

Kedelai Lokal Lebih Baik Daripada Kedelai Impor

Kamis, 17 januari 2008 | 21:25 WIB

BOGOR, KAMIS - Kedelai lokal lebih baik dibanding kedelai impor, kata Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Prof Dr Endang Sukara di Cibinong Sciense Center Bogor, Kamis (17/1).

"Kedelai lokal lebih baik karena umumnya kedelai yang tersedia adalah kedelai yang baru saja dipanen sehingga lebih segar, sementara kedelai impor biasanya sudah disimpan bertahun-tahun," katanya.

Dari segi bentuk dan ukuran, menurut dia, saat ini juga sudah banyak kedelai lokal yang berukuran sedang bahkan sama dengan ukuran biji kedelai impor sebesar 16-22 gram per 100 biji sesuai varietasnya.

Anggapan bahwa biji kedelai produksi Indonesia kecil-kecil dan tak disukai oleh industri tempe yang terbiasa dengan kedelai berbiji besar (impor) juga tidak benar, apa lagi ditambah alasan bahwa mutu dan gizi kedelai lokal tidak sesuai dengan industri tempe-tahu.

"Tempe dan tahu yang pada awalnya dikembangkan oleh masyarakat Jawa adalah dari kacang kedelai lokal yang berukuran kecil, tetapi dengan adanya kedelai impor yang ketersediaannya terjamin maka minat masyarakat bergeser ke kedelai impor, ditambah lagi harganya "dumping" dan terdapat keseragaman kualitas," katanya.

Ia menambahkan, kedelai yang ukurannya kecil-kecil itu sebenarnya lebih banyak mengandung protein dan rasanya lebih gurih. Apalagi, kedelai lokal merupakan kedelai asli hayati dan bukan kedelai transgenik seperti kedelai impor. Kedelai yang ditanam di negara-negara maju 80 persen adalah organisme yang telah dimodifikasi secara genetik (GMO).

"Pertanian hasil rekayasa genetik dan pangan GMO sampai saat ini masih pro-kontra, karena manusia sulit meramal masa depan. Jadi dengan kedelai lokal tak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.

Kompas 17-Jan-08: Tidak Benar, Kedelai Tanaman Subtropis

2008-01-20T08:21:00.000+07:00

Tidak Benar, Kedelai Tanaman Subtropis

Kamis, 17 januari 2008 | 22:07 WIB

BOGOR, KAMIS - Tidak sepenuhnya benar anggapan bahwa tanaman kedelai merupakan tanaman yang hanya cocok tumbuh dan berproduksi tinggi di negara-negara subtropis (berhawa dingin) dan kurang cocok jika ditanam di Indonesia.

"Risetnya sudah ada, jadi dengan teknologi yang tepat, kedelai yang ditanam di Indonesia mampu mencapai produksi lebih dari tiga ton per hektar bahkan dalam beberapa kasus percobaan produksi kedelai bisa melampaui 4,5 ton per hektare," kata Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Prof Dr Endang Sukara di Cibinong Sciense Center Bogor, Kamis (17/1).

Produktivitas rata-rata kedelai nasional yang rendah hanya 1,2 ton per hektare dibanding AS yang mencapai 2,3 ton per hektare, ujarnya, karena petani dalam negeri kurang berminat menanamnya sebagai tanaman yang utama.

"Ini terkait tata niaga kedelai yang tak menguntungkan petani, impor lebih diutamakan, tak ada kebijakan nasional untuk berupaya mengembangkan swasembada kedelai," katanya.

Menurut dia, di masa lalu di negara-negara sub tropis sekali pun sulit menanam kedelai karena sangat rentan dengan hama dan penyakit, jadi kasus hama penyakit kedelai bukan saja masalah negara-negara tropis.

Kemudian negara-negara maju tersebut menerapkan rekayasa genetika terhadap kedelai sehingga resisten hama dan herbisida. Kedelai yang ditanam di negara maju 80 persen adalah organisme yang telah dimodifikasi secara genetik (GMO).

Soal GMO, menurut dia, Indonesia belum perlu melakukannya, karena dengan riset yang sudah ada saja sebenarnya sudah cukup untuk meningkatkan produktivitas kedelai nasional menjadi lebih dari dua kali lipat.

Permasalahannya adalah penerapan teknologi budidaya di lapangan yang masih rendah, lemahnya permodalan bagi petani untuk menanam kedelai berhubung tidak ada kredit yang bersedia menjaminnya.

"Sementara itu, harga kedelai impor selalu lebih rendah dari kedelai lokal petani, akibat berbagai fasilitas seperti kredit impor, fasilitas GSM, Triple C, PL-480, LC mundur dan lain-lain dari negara produsen serta bea masuk kedelai yang sempat nol persen sehingga makin menyulitkan petani lokal dan membuat mereka beralih ke komoditas lain," katanya.

Ditambah lagi, persoalan kelangkaan benih saat musim tanam terkait harga benih kedelai yang ditetapkan pemerintah sangat rendah yakni 4.500 rupiah per kilo di produsen padahal untuk memproduksi benih sulit dan beresiko.

Untuk mencapai swasembada kedelai sebenarnya hanya diperlukan luas tanam satu juta hektar dengan produktivitas 2,5-3 ton per ha, sementara saat ini luas areal tanam kedelai 600 ribu ha dengan produktivitas 1,19 ton per ha. ABD

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.17.22073392&channel=1&mn=20&idx=16

Kompas 18-Jan-08: Pemerintah Harus Beri Insentif Petani Kedelai

2008-01-20T08:18:00.000+07:00

Pemerintah Harus Beri Insentif Petani Kedelai

GETTY IMAGES
Kedelai

Artikel Terkait:

Jumat, 18 januari 2008 | 15:35 WIB

JAKARTA,JUMAT - Pemerintah diminta memberikan insentif kepada petani kedelai jika ingin mendongkrak produksi komoditas pangan tersebut. Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Budidaya Tanaman, Baran Wirawan di Jakarta, Jumat (18/1) menyatakan, salah satu faktor penyebab rendahnya produksi kedelai nasional selama ini karena petani enggan menanamnya. "Petani tidak tertarik memproduksi kedelai karena tidak menguntungkan, terlebih lagi harus bersaing dengan produk impor," katanya.

Kondisi tersebut mengakibatkan produksi dalam negeri rendah bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan kedelai nasional yang setiap tahunnya mencapai dua juta ton. Sementara itu produksi kedelai nasional setiap tahun hanya sekitar 600 ribu ton sehingga untuk mencukupi kekurangan dalam negeri harus mengimpor sekitar 1,2 juta ton per tahun. "Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kedelai impor tersebut akhirnya merugikan kita ketika harga melambung seperti saat ini," katanya.

Tak hanya itu, tambahnya, usaha budidaya kedelai juga kurang menguntungkan dibanding dengan pertanian tanaman pangan lain seperti padi dan jagung. Dia mengungkapkan jika produksi padi sekitar enam ton per hektar sementara harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen sebesar Rp2000/kg maka petani padi mendapatkan penghasilan Rp12 juta per hektar.

Begitu juga dengan tanaman jagung dengan produktivitas lahan enam ton per hektar dan harga Rp2000/kg maka pendapatan yang diperoleh petani mencapai Rp12 juta. Sedangkan petani kedelai dengan produktivitas lahan satu ton per hektar sementara harga Rp4000/kg hanya mendapatkan penghasilan Rp4 juta.

Menurut dia, selama ini pemerintah banyak memberikan kemudahan kepada kedelai impor sementara kedelai dalam negeri tidak mendapatkan insentif apapun. Baran mengungkapkan, sebenarnya sejak dua tahun lalu Departemen Pertanian telah menetapkan program Kedelai Bangkit untuk meningkatkan produksi dalam negeri. "Namun karena karena tidak ada insentif yang memadai maka Kedelai tidak bisa bangkit sepenuhnya," katanya.

Menurut dia, insentif untuk kedelai tersebut selain di sektor produksi juga diperlukan pada sektor pemasaran maupun pembiayaan. Untuk melaksanakan Program Bangkit Kedelai, lanjutnya, memerlukan perhatian yang serius tidak hanya dari Deptan namun juga instansi lain seperti Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian maupun lembaga pembiayaan.

Menyinggung bentuk insentif yang bisa diberikan ke petani untuk mengatasi persoalan yang terjadi saat ini, Baran mengatakan, salah satunya berupa insentif harga sehingga menguntungkan petani produsen namun tetap tidak memberatkan produsen tahu/tempe selaku konsumen kedelai. Selain insentif ke petani, menurut dia, untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri perlu dukungan infrastruktur maupun teknologi benih.

Sementara itu mengenai perlunya harga patokan kedelai untuk meredam melambungnya harga komoditas tersebut saat ini, dia mengatakan, dengan besaran Rp5.500-Rp6.000/kg sudah cukup menguntungkan petani. "Jika budidaya kedelai menguntungkan mudah-mudahan perbankan tertarik memberikan kemudahan pembiayaan," katanya.

EDJ

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.18.15351915&channel=1&mn=15&idx=16

Kompas 18-Jan-08: Kedelai Lokal Ternyata Anak Tiri

2008-01-20T07:43:00.001+07:00

Berita Utama

Jumat, 18 Januari 2008

Nasib Petani
Kedelai Lokal Ternyata Anak Tiri

Antony Lee dan Hendriyo Widi

Mbah Harjo (80) cepat-cepat menutup tumpukan kedelai yang baru dipanennya dengan terpal ketika hujan turun deras, Kamis (17/1) siang. Warga Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ini sudah tak sabar menjual kedelai miliknya lantaran harga jual sedang tinggi, hampir dua kali lipat dari harga jual tahun lalu.

Laki-laki bernama lengkap Harjo Sukirno ini rutin menanam kedelai di lahan 1.000 meter persegi miliknya. Bertahun-tahun ia setia menanam kedelai meski harga jual kedelai lebih sering tak imbang dengan biaya tanam.

Tahun lalu, misalnya, ia mengeluarkan Rp 20.000 untuk membeli 5 kilogram bibit. Belum obat pembasmi hama. Dari bibit itu, hasilnya kedelai enam gojok, sekitar 42 kilogram (kg) kedelai. Setiap gojok laku terjual Rp 27.000. Total ia hanya mendapat sekitar Rp 162.000 untuk kerja merawat kedelai sekitar empat bulan. "Sebenarnya rugi, tapi saya ini tani bukan pedagang. Yang penting hasilnya ada. Kalau hasil tani laku, ya senang."

Saat harga kedelai naik tajam hingga Rp 7.500 per kg, Mbah Harjo ikut senang. Hampir setiap hari ia menonton televisi untuk mengikuti perkembangan harga. Meski hasil kedelainya tahun ini tak terlalu banyak, sekitar 35 kg, ia tetap senang.

Kenaikan harga kedelai membuat Mbah Harjo menjadi perhatian warga petani sekitarnya yang telah meninggalkan tanaman kedelai. "Hanya cukup pembeli bumbu dapur," kata Mbah Harjo.

Slamet Raharjo (54), warga RT 11 RW 4 Dukuh Gunung, Boyolali, musim tanam ini juga mulai menanam jagung di lahan 4.000 meter persegi. Selain jagung, ia menanam singkong dan kedelai. Untuk kedelai, ia hanya menyebar 1 kg benih dengan hasil sekitar 14 kg. Tahun lalu ia memperoleh hasil delapan gojok kedelai. Dengan harga Rp 4.000 per kg, ia memperoleh Rp 224.000.

Kondisi ini berbeda dengan salah satu sentra pertanian kedelai di Kabupaten Grobogan, Jateng. Ny Khoirun (40) tersenyum lega setelah menerima Rp 3.720.000 dari pengepul kedelai. Saking gembiranya, warga Desa Lodran, Kecamatan Pulokulon, itu turut menggendong beberapa karung kedelai ke atas truk.

Setelah menggendong kedelai ke truk, Ny Khoirun terengah-engah di depan pintu rumah. "Bungah, Mas. Sak kilo, delene payu Rp 6.200. Tahun wingi mung payu Rp 3.200 (Rasanya senang sekali, Mas. Satu kilogram kedelai laku Rp 6.200. Tahun lalu hanya laku Rp 3.200 per kg)," kata Ny Khoirun.

Ny Khoirun dan suaminya bersyukur karena tidak semua tanaman kedelainya kebanjiran. Tahun ini lahan sekitar 1 hektarnya membuahkan 6 kuintal kedelai jenis Malabar versi Grobogan. Ny Khoirun berharap harga kedelai tahun depan lebih tinggi. Tapi ia juga minta agar pemerintah memerhatikan kedelai dari desa, bukan hanya kedelai dari luar negeri.

Kegembiraan dan harapan juga dilontarkan Irshan (40), petani Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon. Kedelainya laku Rp 6.500 per kilogram.

Bagi Irshan, selama ini pemerintah menganaktirikan kedelai lokal. Saat kedelai impor mahal dan sulit dicari, pemerintah kebingungan. Saat harga kedelai lokal naik dan produksi berkurang, pemerintah diam saja.

Padahal, menurut Sekretaris Kelompok Tani Kabul Lestari Ali Muctar, kedelai lokal, yaitu kedelai Malabar versi Grobogan, tak kalah dari kedelai impor. Produksi kedelai itu per hektar dapat mencapai 3-3,5 ton, berbeda dengan kedelai lain hanya 2-2,8 ton per hektar.

Hasil terbaik panen kedelai Malabar versi Grobogan berada di Desa Panungalan, Kecamatan Pulokulon. Kelompok Tani Kabul Lestari yang total luas lahannya 56 hektar, misalnya, dapat memproduksi rata-rata 3,148 ton kedelai per hektar. Tahun lalu produksi kedelai hanya 3,032 ton per hektar.

Wakil Bupati Grobogan Icek Baskoro mengemukakan, sejak Desember 2007 hingga pertengahan Januari 2008, petani kedelai Grobogan panen raya atas lahan 10.000 hektar lebih. Diharapkan panen raya menghasilkan 13.831 ton kedelai dan mendongkrak harga kedelai lokal rata-rata Rp 5.000 per kg.

Ini penting karena kedelai menempati produk unggulan pertanian ketiga setelah padi dan jagung di Grobogan. Pemerintah Kabupaten Grobogan tengah mengupayakan agar benih kedelai Malabar bersertifikat. (WHO)

http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0801/18/utama/4173463.htm

Kompas 19-Jan-08: Bahan Pakan Terus Naik (Juga ke Perikanan)

2008-01-20T07:38:00.000+07:00

Bahan Pakan Terus Naik

Sabtu, 19 januari 2008 | 01:42 WIBtes

Jakarta, Kompas - Hampir semua harga komponen bahan baku pakan ternak naik. Meningkatnya harga bahan baku pakan itu membuat peternak unggas dalam posisi terjepit. Untuk dapat bertahan menjalankan peternakannya, mereka harus menaikkan harga jual daging ayam dan telur.

Padahal, di sisi lain, daya beli masyarakat semakin lemah karena kenaikan harga berbagai bahan pangan seperti beras, minyak goreng, minyak tanah, sayur-mayur, tempe dan tahu, daging, serta susu.

”Saat ini harga pakan Rp 4.000 per kilogram atau naik Rp 900 dibandingkan dengan enam bulan lalu. Mulai awal 2007 harga terus naik sampai sekarang,” ungkap Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Budiarto, Jumat (18/1) di Medan, Sumatera Utara.

Menurut Budiarto, harga pakan kemungkinan masih akan naik lagi Rp 300 per kilogram. ”Perusahaan pakan hanya menunggu situasi pasar membaik,” katanya.

Dari tujuh komponen bahan baku pakan, enam di antaranya harganya naik, yaitu jagung, bungkil kedelai (soybean meal/ SBM), tepung daging dan tulang (meat and bone meal/MBM), corn gluten meal (CGM), tepung daging unggas (poultry meat meal/ PMM), dan CPO. Hanya harga dedak yang belum naik.

Kenaikan itu membuat biaya produksi peternakan juga ikut naik sebab 51,4 persen pakan ternak berasal dari jagung dan 18 persen berupa bungkil kedelai. Sisanya, tepung ikan 5 persen, tepung daging dan tulang 5 persen, CGM 7 persen, serta CPO 1-2 persen. Selebihnya dedak.

Empat komponen bahan baku pangan sebagian harus diimpor. Jagung, misalnya, dari 3,6 juta ton untuk kebutuhan pakan sekitar 1,77 juta di antaranya dipenuhi dari impor.

Tahun 2008 kebutuhan jagung diproyeksikan 4,07 juta ton, bungkil kedelai 1,62 juta ton, pollard 1,81 juta ton, dedak 1,21 juta ton, tepung ikan 0,4 juta ton, serta MBM dan PMM 0,4 juta ton.

83 pakan unggas

Budiarto mengatakan, kenaikan harga pakan akan memukul usaha peternakan, terutama ternak unggas. Pasalnya, biaya pakan merupakan 70 persen dari biaya produksi peternakan.

Sekitar 83 persen produksi pakan nasional diserap oleh peternakan unggas. Selebihnya, 6 persen untuk peternakan babi, 3 persen untuk sapi perah, 7 persen untuk akuakultur, dan 1 persen untuk jenis ternak lain.

Perikanan terimbas

Kenaikan harga pakan tidak hanya memukul peternak, tetapi juga pembudidaya ikan. Menurut Koordinator Sosial Ekonomi dan Budaya Dewan Pengurus Harian Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Arif Satria, krisis kedelai dan harga bahan pakan lainnya akan berdampak pada perikanan budidaya.

Sebab, kedelai merupakan sumber protein yang menjadi substitusi tepung ikan dalam pakan ikan. Sebanyak 15-20 persen pakan ikan terdiri dari kedelai.

”Kenaikan harga kedelai merugikan dari sisi ekonomis dan ekologis,” tutur Arif.

Ia mengatakan, kedelai bisa menjadi substitusi untuk kebutuhan pakan sehingga dapat mengurangi eksploitasi terhadap sumber daya ikan di laut untuk kebutuhan pakan.

Oleh karena itu, Arif mengimbau agar Departemen Kelautan dan Perikanan turut memikirkan jalan keluar dari krisis kedelai.

”Ini juga berdampak pada perikanan. Sebab, kandungan alternatif non-ikan dalam kandungan pakan ikan sudah menjadi tren di dunia, yang sangat sensitif terhadap masalah ekologis,” ujar Arif. (MAS/RYO)

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.19.0142324&channel=2&mn=3&idx=3

Kompas 18-Jan-08: Gonjang-ganjing Republik Tempe (Opini Khudori)

2008-01-20T07:30:00.000+07:00

Opini

Jumat, 18 Januari 2008

Gonjang-ganjing Republik Tempe

Khudori

Kita bukan bangsa tempe," seru Presiden Soekarno suatu ketika. Saat itu sebutan bangsa tempe memang buruk. Citra itu masih lestari hingga kini, seperti ungkapan "mental tempe", mental lemah.

Boleh jadi, karena citra itu, kita tidak pernah serius me-leluri kedelai, bahan inti tempe-tahu. Maka, saat harga kedelai naik, tempe-tahu hilang. Produsen/pedagang tempe-tahu mogok dan demonstrasi.

Kenaikan harga kedelai memang jauh dari toleransi. Dalam setahun, harga naik 218 persen. Upaya menekan margin keuntungan dan kapasitas produksi, mengurangi ukuran, dan menurunkan mutu produk tidak lagi menolong. Dari sisi input, harga semua bahan perantara industri ini naik, seperti minyak goreng, minyak tanah atau gas, terigu, gula, dan telur.

Sentuhan teknologi

Di sisi lain, menaikkan harga terkendala daya beli yang rendah. Lagi pula, tidak seperti sektor yang entry-exit barrier-nya tinggi, konsumen sektor ini peka harga (price elastic). Ketika harga naik permintaan turun. Satu-satunya jalan hanya menutup usaha.

Barisan penganggur pun bertambah karena sektor ini menghidupi ratusan ribu rakyat, dari petani kedelai, produsen tempe-tahu-kecap, pedagang, hingga penjual gorengan.

Dari sisi kesehatan, peran tahu-tempe amat penting. Kandungan gizi dan vitaminnya amat tinggi. Ia bisa menjadi makanan diet. Profesor Hembing Wijayakusuma menjuluki tempe makanan super, karena tak tertandingi makanan sejenis.

Dari sisi harga, protein tempe jauh lebih murah ketimbang telur dan daging. Karena itu, tempe sebenarnya bisa jadi solusi masalah kekurangan energi protein warga miskin.

Sejak 1980-an, Belanda, AS, Malaysia, Jepang, dan Singapura mengembangkan tempe. Dengan delapan asam amino esensial—di antaranya thianisin (vitamin B1), ribovlafin (B2), asam pantotenat, asam nikotinat, pirodiksin (B6), dan vitamin B12—dan antioksidan isoflavon, vitamin D, E, dan sterol, tempe diracik sebagai makanan diet, makanan antidegeneratif, antikanker dan tumor. Tidak seperti di sini, dari zaman baheula pun wujudnya tidak berubah (generasi I). Di luar negeri tempe diproduksi secara industrial ke generasi II dan III. Di Jepang, misalnya, tempe telah diolah jadi miso tempe. Itu menandakan ada sentuhan ilmu dan teknologi dalam produksi tempe, ada keseriusan mengembangkan tempe jadi makanan bermutu tinggi. Karena itu, tidak heran, meski tempe ditemukan di Jawa (Encyclopedia van Nederlandsch Indie, 1922), hanya ada tiga paten tempe yang terdaftar atas nama periset Indonesia. Sedangkan yang dikantongi Jepang, AS, dan Jerman 15 buah paten. Apa ini cermin ketidakseriusan kita?

Tidak serius

Jejak ketidakseriusan mengembangkan tempe-tahu tampak jelas pada kedelai. Sepanjang Orde Baru, kedelai—juga jagung dan tanaman pangan lain—sifatnya sekunder. Fokus kebijakan saat itu at all cost pada beras. Tidak ada kebijakan khusus mengembangkan kedelai, termasuk melindungi petani dari gempuran pasar global. Petani yang menanam kedelai selalu merugi. Akibatnya, luas lahan kedelai merosot. Tahun 1992 luas panen 1.665.706 hektar, pada 2007 tinggal 456.824 hektar (27,4 persen). Produksi 2007 melorot, tinggal 608.555 ton. Padahal, kebutuhan kedelai domestik 1,8 juta ton.

Kealpaan membuat kebijakan kedelai sebagai bagian pembangunan ketahanan pangan berlanjut hingga kini. Pembiaran itu berujung ketergantungan hampir mutlak pada impor kedelai dari AS. Argumen di balik kebijakan ini adalah soal daya saing. Karena harga impor lebih murah ketimbang harga petani domestik, serta-merta kedelai petani dicap tidak efisien. Argumen ini ceroboh dan sesat.

Harga komoditas di pasar dunia tidak bisa jadi ukuran daya saing karena terdistorsi subsidi. Di AS, kedelai adalah satu dari 20 komoditas yang dilindungi dan disubsidi. Dari 24,3 miliar dollar AS subsidi pada 2005 sekitar 70 persen-80 persen diterima 20 komoditas ini. Ujung beleid ini adalah dumping. Setelah Farm Bill 1996, dumping kedelai AS naik dari dua persen jadi 13 persen.

Untuk menjaga pendapatan petani, AS meluncurkan kredit ekspor. Pada 2001, kredit ekspor mencapai 750 juta dollar AS. Fasilitas khusus ini diberikan kepada importir kedelai Indonesia. Saat itu harga impor cuma Rp 1.950 per kg, sementara harga kedelai lokal Rp 2.500 per kg.

Disparitas harga yang tinggi membuat ngiler siapa pun untuk mengimpor. Kebijakan ini kita terima begitu saja tanpa mempertimbangkan dampaknya di kemudian hari. Bea masuk 5 persen-10 persen sama sekali tidak bisa melindungi petani dari gempuran impor.

Kini, saat sebagian kedelai di AS dipakai biofuel guna mengejar target produksi 35 miliar galon per tahun, kita merasakan dampaknya. Tidak ada cara mudah untuk keluar dari masalah ini.

Politik pembiaran (hands-of economic policy) telah menghancurkan modal sosial petani kedelai. Liberalisasi tak terkendali berujung pada destabilisasi harga. Pembebasan bea masuk dipastikan tidak banyak menolong. Untuk keluar dari masalah ini, tak ada cara lain, harus dirakit kebijakan komprehensif di level usahatani, distribusi, stok, dan perdagangan. Tanpa itu, gonjang-ganjing tempe di republik ini selalu berulang.

Khudori Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Jember

http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0801/18/opini/4173064.htm

Kompas 18-Jan-08: Penelitian Jangan Cuma Jadi Catatan

2008-01-20T07:26:00.000+07:00

Nusantara

Jumat, 18 Januari 2008

Penelitian Jangan Cuma Jadi Catatan

Enong (49), pedagang sekaligus produsen tahu, duduk menyangga dagu di Pasar Cihaurgeulis, Kota Bandung, Jawa Barat. Enong sedang mengingat-ingat tahun 1994 saat pertama kali memproduksi tahu. Kala itu, ia menggunakan kedelai lokal dari Cianjur dan Garut.

"Hasilnya bagus dan enak lagi. Tidak tahu kenapa, kedelai lokal kemudian susah ditemukan," kata Enong.

Sudah sekitar 10 tahun ia menggunakan kedelai impor asal Amerika Serikat yang kini harganya tak menentu. Pada Juni 2007 masih Rp 3.500 per kilogram (kg), saat ini terus meroket hingga mencapai Rp 7.500.

Sejak awal Januari, Enok sibuk menghitung keuntungan yang makin menipis. "Saya dan suami terus berpikir, pabrik tahu kami sebaiknya ditutup atau dilanjutkan," ujar Enong.

Ia berharap, agar perekonomian rakyat stabil, pemerintah meningkatkan pertanian kedelai lokal. "Tahu dan tempe makanan rakyat. Saya harap kedelai lokal banyak lagi di pasar agar kita tidak bergantung pada kedelai impor. Harga untuk petani kedelai jangan ditekan karena mereka juga butuh makan. Kita bekerja sama saling menguntungkan saja," katanya.

Harapan yang sama juga dinyatakan Tari (28), pekerja di pabrik tempe Arema, Bandung. Tari mengatakan, pada 1967 nenek dan kakeknya membangun pabrik. Hingga 1990-an, mereka membuat tempe dari kedelai lokal. "Saya pernah mencoba makan tempe dari kedelai lokal. Lebih enak dan gurih, tetapi bulir kacangnya memang lebih kecil, jadi kurang terlihat," kata Tari.

Menurut Wim (75), pelanggan tempe Arema yang sering bolak-balik Indonesia–Amerika Serikat, sebagai vegetarian sudah 20 tahun ia tidak bisa melepaskan diri dari tempe. Ia kagum melihat pertanian kedelai sepanjang California hingga Washington. Ia berpendapat, di Indonesia banyak lahan tidur. Mungkin ada sebagian lahan tidur yang bisa ditanami kedelai. Karena hampir semua orang Indonesia makan tempe dan tahu, Wim yakin pertanian kedelai Indonesia harus maju.

Pengganti kedelai

Prof Dr Imas Siti Setiasih, ahli Teknologi Pangan dan Gizi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, mengemukakan, tempe dan tahu merupakan sumber protein yang enak dan murah. Asam amino dalam tempe dan tahu mirip dengan daging.

Protein dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat pembangun. Bagi orang tua, protein berguna untuk regenerasi sel, sementara bagi anak-anak protein berguna untuk pembentukan sel baru. Fungsi protein begitu besar bagi tubuh.

Imas menambahkan, jika kedelai cukup mahal, masih banyak penghasil protein lain dari kacang-kacangan. Di antaranya adalah kacang hijau, kecipir, dan kacang koro.

Di laboratorium Fakultas Pertanian Unpad, ketergantungan terhadap kedelai impor sudah diantisipasi dengan membuat alternatif tempe dan tahu dari campuran kedelai dan kacang-kacangan lainnya.

Salah satu yang telah berhasil dilakukan adalah membuat tahu dan tempe dari campuran 60 persen kedelai dan 40 persen kacang koro, 70 persen kedelai dan 30 persen kecipir, serta kurang dari 50 persen kacang hijau dan kedelai.

Imas mengatakan, unsur gizi dalam kedelai lokal ataupun impor sama saja. Hanya bulir kedelai impor lebih besar sehingga lebih menarik. Untuk menghasilkan kedelai lokal dengan bulir besar, tetap bisa diupayakan. Di fakultasnya, penelitian mengenai pertanian kedelai tak pernah berhenti. Kedelai lokal dan impor terus dikawinkan. Hasilnya pun cukup baik.

"Saya harap pemerintah bisa mengupayakan kesejahteraan rakyat, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Banyak hasil penelitian yang bisa diterapkan. Jangan sampai hasil penelitian, seperti kedelai, hanya selesai sebagai catatan," kata Imas. (Yenti Aprianti)

http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0801/18/daerah/4173384.htm

Kompas 18-Jan-08: Perajin Tahu dan Tempe Diberi Subsidi

2008-01-20T07:21:00.000+07:00

Nusantara

Jumat, 18 Januari 2008

Perajin Tahu dan Tempe Diberi Subsidi

Mataram, Kompas - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberi subsidi kepada perajin tahu dan tempe. Bantuan diberikan agar perajin dapat meneruskan usahanya di tengah melambungnya harga kedelai belakangan ini.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan memberi subsidi dalam waktu satu-dua hari ini. Subsidi Rp 1.000 per kilogram (kg) diberikan untuk perajin tahu-tempe yang membeli kedelai.

Sementara Pemerintah Kabupaten Bantul akan memprogramkan pengadaan subsidi kepada produsen tahu dan tempe agar mudah mendapatkan bahan baku itu. Kebijakan ini mulai bergulir pertengahan Februari.

"Ini upaya emergency, mengingat besarnya efek ganda jika kegiatan usaha tahu dan tempe macet. Untuk jangka pendek dan panjangnya, instansi teknis agar mendorong perluasan areal tanam kedelai di NTB," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Syarifuddin, Kamis (17/1) di Mataram. Ia mengemukakan itu dalam rapat yang dihadiri instansi terkait guna membantu produsen tahu dan tempe yang kesulitan membeli kedelai karena harganya naik.

Disepakati pula untuk memotong rantai pemasaran kedelai sehingga kebutuhan kedelai dapat diperoleh langsung dari distributor. Semula perajin membeli kedelai dari pengecer yang mengambil dari distributor. "Dengan dipangkasnya rantai pemasaran, bisa menekan harga jual kepada perajin," kata Syarifuddin,

Bupati Bantul Idham Samawi menyebutkan, pemerintah kabupaten harus berinisiatif membantu penyelesaian kenaikan harga kedelai impor sebisa mungkin. Ini juga beranjak dari kenyataan, pihaknya tak bisa memaksa semua petani menanam kedelai.

"Harga kedelai impor di pasaran naik dan imbasnya dialami masyarakat. Atas alasan itu, kami memberikan subsidi kepada produsen tahu tempe," ujar Idham.

Untuk pendanaan program tersebut, pihaknya akan mengambil dari dana tak tersangka di APBD. Idham belum bisa memastikan berapa besar anggaran yang digunakan. (rul/pra)

http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0801/18/daerah/4173419.htm

Bisnis 18-Jan-08: Produsen tahu tempe tetap tuntut harga kedelai stabil

2008-01-18T18:54:00.000+07:00

Jumat, 18/01/2008

Produsen tahu tempe tetap tuntut harga kedelai stabil

JAKARTA: Kalangan produsen tahu tempe tetap menuntut stabilisasi harga kedelai, karena pembebasan bea masuk impor komoditas itu dinilai belum mengatasi ancaman kebangkrutan usaha mereka.

Ketua Forum Komunikasi Primkopti Jakarta (FKPJ) Sutaryo mengatakan harga kedelai di pasar luar negeri dalam enam bulan ke depan diproyeksi naik rata-rata 5% per bulan.

"Kalau harga di pasar Indonesia saat ini di angka Rp7.000 per kg dan nanti di akhir Juni diprediksi Rp9.000 per kg, kami minta pemerintah menetapkan harga tetap untuk enam bulan Rp8.000," ujarnya, kemarin.

Sutaryo mengatakan produsen tahu tempe lebih menekankan pada stabilitas atau kepastian harga tetap karena pengusaha mikro ini tidak mengetahui perkembangan harga di luar negeri.

"Masalahnya, harga lelang kedelai di Chicago hari ini langsung memengaruhi harga di tingkat perajin tempe. Kalau hari ini berjualan tempe, lalu besok harga kedelai naik, kan, modalnya tergerus lagi," ujarnya.

FKPJ menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan DPR sebagai reaksi lonjakan harga kedelai, mencakup stabilisasi harga, penurunan harga, tata niaga baru dan swasembada kedelai.

Namun, kata dia, saat rapat terbatas di Deptan, Presiden hanya menjawab tiga poin, yakni penghapusan bea masuk, pengawasan perdagangan importir dan swasembada kedelai.

"Masalah stabilitas harga belum dijawab, masih kabur, diganti dengan diawasinya perdagangan oleh importir," ujar Sutaryo.

Padalah, pemerintah sebenarnya diharapkan bersedia mengambil risiko melalui kebijakan harga tetap, meski kemungkinan meraih untung tetap terbuka.

Subsidi kedelai

Sementara itu, kalangan legislator di Komisi VI DPR mengusulkan subsidi harga kedelai bagi para perajin tahu tempe, mengingat pembebasan bea masuk impor belum cukup mengatasi kenaikan harga komoditas itu.

"Kita carikan anggaran subsidi, tanpa subsidi tidak bisa [turun]. Mengapa di subsidi? Karena kedelai kebutuhan pokok masyarakat, termasuk tahu tempe," ujar Aria Bima, legislator dari F-PDIP.

Pada saat yang sama, kata dia, kalangan perajin dan lembaga perwakilan rakyat harus konsisten menyuarakan aspirasi dan melakukan tekanan kepada pemerintah.

Senada dengan rekan sefraksi, Hasto Kristianto mendesakkan menggunakan dana cadangan untuk ketahanan pangan dan memintah pemerintah merevisi APBN.

"Minggu lalu gandum dapat pembebasan PPN Rp1,2 triliun. Mengapa gandum yang produksi kita rendah ada subsidi yang diberikan. Ini karena lobi-lobi korporasi," ujarnya.

Refrizal, politikus dari F-PKS, berpendapat pemerintah perlu menyamakan kondisi lonjakan harga kedelai dengan bencana, karena telah mengancam 'kehidupan' masyarakat banyak.

Namun dia tidak setuju Bulog diserahi pengadaan kedelai, karena yang akan mengimpor pemain swasta itu. Menurut dia, impor seharusnya dilakukan koperasi, sehingga kedelai bisa langsung sampai ke perajin dan tidak lagi dimainkan swasta.� (fatkul.masykur@bisnis.co.id)

Oleh Moh. Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia

bisnis.com

Bisnis 18-Jan-08: Bulog siap impor 50% kebutuhan kedelai nasional

2008-01-18T18:50:00.000+07:00

Jumat, 18/01/2008

Bulog siap impor 50% kebutuhan kedelai nasional

JAKARTA: Perum Bulog menyatakan siap melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat, setidaknya 50% untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan pemerintah tengah membahas opsi subsidi harga kedelai.

Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar mengatakan pihaknya sudah menjajaki harga dan jenis kedelai dari Amerika Serikat dan tinggal menunggu penugasan dari pemerintah untuk melakukan impor.

"Kami kini hanya menunggu, apabila ditugaskan kami sudah siap. Untuk penjajakan impor kami sudah lakukan, dan kemungkinan dari AS," kata Mustafa kepada Bisnis, kemarin.

Dia menjelaskan selama ini importir swasta mendatangkan kedelai kelas II dari AS, sehingga pihaknya juga berencana mendatangkan kedelai jenis yang sama, karena sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Harga di AS untuk kedelai kelas II sebesar US$600 per ton, jatuhnya kalau di pasar dalam negeri memang sebesar Rp7.000-an per kg," paparnya.

Menurut dia, kepastian penugasan pemerintah diperlukan karena apabila Bulog melakukan impor sendiri, membutuhkan proses perizinan yang lama. "Kalau dengan penugasan, langsung dapat izin impor dan kuota."

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla memberikan sinyal kepada Bulog untuk melakukan impor kedelai. Demikian pula Dirjen Industri kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Fauzi Azis yang mengatakan selain penurunan BM kedelai menjadi 0%, pemerintah juga akan menugaskan Perum Bulog sebagai importir kedelai.

Namun, Bayu Krisnamurthi, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan� mengatakan belum ada rencana penugasan ke Bulog untuk melakukan impor. "Belum, kan kalau impor juga waktunya juga mendadak."

Beri subsidi

Sumber Bisnis menyatakan pemerintah sedang membahas opsi subsidi untuk meredam harga kedelai, sampai tenggat waktu BM 0% itu efektif pada Maret.

"Rapat kemarin [Rabu] yang sempat dibahas secara intensif adalah subsidi, masalahnya kalau restitusi pajak bea masuk, peraturan kita tidak memungkinkan. Nah subsidi ini yang sedang digodok Depkeu dan Depdag," kata sumber yang menjabat� eselon I di salah satu departemen itu.

Mengenai skema subsidi, menurut dia, ada beberapa opsi, apa itu diambilkan dari anggaran APBN atau pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) seperti pada minyak sawit. "Semua alternatif itu masih dipersiapkan."

Menyikapi rencana pemerintah menentukan harga patokan kedelai nasional, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Budi daya Baran Wirawan menuturkan harga itu harus memperhitungkan keuntungan bagi petani kedelai.

Dengan kondisi seperti saat ini, harga patokan untuk kedelai harus berada di atas biaya produksi sekitar Rp4.000 per kilogram. "Yang ideal itu minimal Rp5.500-Rp6.000 per kilogram karena biaya produksi sudah sampai Rp4.000."

Dengan memperhitungkan margin laba bagi petani, lanjutnya, harga setingkat itu juga jadi insentif bagi petani kedelai yang telantar akibat kebijakan yang memprioritaskan beras.

Direktur Program Pascasarjana Bisnis dan Manajemen IPB Arif Daryanto mengatakan gejolak harga produk turunan kedelai di Tanah Air merupakan bukti kekurangwaspadaan pemerintah dari risiko ketergantungan bahan baku asing.

Arif menuturkan Indonesia dan negara berkembang yang lain 'dininabobokan' oleh kedelai yang mengandung subsidi yang tinggi dari negara maju.� Subsidi pertanian yang tinggi menyebabkan kedelai bisa dijual dengan harga murah.(11/John Andhi Oktaveri/ Aprika R. Hernanda/Lutfi Zaenudin/M. Rochmad Purboyo) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

bisnis.com

Bisnis 18-Jan-08: Mungkinkah Harga Kedelai Diturunkan

2008-01-18T18:44:00.000+07:00

Jumat, 18/01/2008

Mungkinkah harga kedelai diturunkan

Sejarah perkedelaian Indonesia mencatat, impor kedelai pertama kali dilakukan pada 1928. Komoditas itu didatangkan dari China. Jumlahnya tidak banyak, sekitar 63.000 ton per tahun, tulis laporan Bokhuis dan Von Libbenstein (1932).

Namun, saat resesi ekonomi dunia terjadi pada 1934 dan menyebabkan melonjaknya harga kedelai global, imbas pun terjadi pada stabilitas harga di dalam negeri. Terutama produk tempe dan tahu yang kala itu baru banyak digemari di Jawa.

Tangan besi kolonialisme Belanda bertindak. Mereka langsung melarang impor kedelai, dan sebagai penggantinya dibuat program peningkatan produksi komoditas itu di dalam negeri.

Waktu itu, faktor populasi masih mendukung. Penduduk masih sedikit dan lahan terbentang luas. Program peningkatan produksi pun disokong dengan membagi benih gratis. Meskipun produktivitas hanya 6 kuintal per hektare, kebutuhan kedelai bisa dipenuhi hingga 1950-an.

Defisit pasokan kedelai kembali terjadi pada awal 1960-an. Pemerintah Orde Lama pun mencanangkan program Semesta Berencana untuk meningkatkan produksi kedelai pada 1964.

Pada 1950-1975, jumlah konsumen komoditas itu� masih sedikit, yakni Jawa, Madura dan Sunda, sehingga kendati masih impor, Indonesia sempat mencatat ekspor di kala surplus kedelai.

Selanjutnya 'demam impor' kedelai mulai muncul lagi pada 1975 hingga kini. Pada 1975-1980 impor kedelai sekitar 150.000-280.000 ton per tahun. Impor itu melonjak pada 1980-1990 menjadi 500.000-800.000 ton per tahun. Pada 1991-2000 impor kedelai terus naik menjadi 900.000-1,5 juta ton per tahun. (lihat tabel)

Diperkirakan permintaan kedelai pada 2010 mencapai 3,87 juta ton, sehingga impor bakal menembus angka tiga juta ton per tahun apabila laju produksi sama dengan saat ini atau cenderung merosot.

Ketergantungan impor kedelai saat itu disebabkan oleh instrumen perdagangan yang meniadakan bea masuk impor (BM) alias 0%. Selain BM 0%, pemerintah juga menerapkan tata niaga kedelai yang impornya dimonopoli Bulog.

Saat kebijakan tata niaga dicabut pada era reformasi dan BM dinaikkan menjadi 10% pada 2002, tindakan itu sudah terlambat. Skenario pencabutan tata niaga kedelai-dan juga komoditas lain-terlebih dulu daripada menerapkan BM impor sebenarnya diatur Dana Moneter Internasional (IMF) guna memberikan candu bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Multinasional

Setelah monopoli impor dicabut, akhirnya pihak swasta pun ramai-ramai menjadi trader. Namun, trader swasta lokal tidak bertahan lama. Jika bertahan lama, itu hanya sebuah nama di mana ada perusahaan multinasional di belakangnya.

Ketergantungan impor kedelai yang membahayakan stabilitas pangan-terutama sebagai bahan baku industri turunan komoditas itu-mulai dirasakan pada 2000. Namun, respons baru dilakukan pada 2002. Itu pun hanya menerapkan BM impor sebesar 10%.

Padahal, usulan Deptan kala itu, untuk merangsang petani menanam kedelai BM impornya harus sebesar 27%, dengan alasan harga kedelai lokal waktu itu lebih mahal Rp950 per kg dari kedelai impor (Rp1.890 per kg).

Tak kurang akal. Ketika pemerintah menerapkan BM impor kedelai sebesar 10%, negara eksportir pun berlomba-lomba memberikan kemudahan kepada importir berupa kredit ekspor dan L/C yang mempunyai tempo mundur dengan grace period yang panjang. Akibatnya, trader telanjur masuk, dan negara pun telanjur sakau (tergantung) dengan kedelai impor.

Namun, titik balik dari itu semua adalah pecahnya puncak gunung es awal pekan ini. Pengusaha tahu dan tempe mogok produksi serta menggelar aksi demo.

Mereka tidak kuat dengan harga bahan baku yang semakin mencekik leher akibat naiknya harga dunia kedelai setelah Amerika Serikat, selaku eksportir terbesar komoditas itu produksinya berkurang karena petaninya memilih menanam jagung sebagai bahan biodiesel.

Pemerintah RI kalang kabut. Presiden pun turun gunung. Dan BM impor dikembalikan ke 0%. Kebijakan itu sebenarnya tidak sepadan dengan harga kedelai yang di kisaran Rp7.500-Rp8.000 per kg.

Jadi, potongan harga-kalau toh bisa-dari penurunan BM hanya sekitar Rp500-Rp700 per kg. Masih mahal dibandingkan dengan harga kedelai di pengujung 2007 yang di kisaran Rp4.000 per kg.

Uniknya, pada saat sidang kabinet terbatas di Departemen Pertanian Selasa lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah menyatakan akan berkompromi dengan importir kedelai dan memohon kesadarannya untuk menurunkan harga sebagai imbal balik pemangkasan BM.

Kemudian Dirjen Bea Cukai ditugasi memanggil importir (Selasa). Tiga importir besar pun datang. Di antaranya PT Gerbang Cahaya Utama dengan persentase impor kedelai sebesar 64%, Cargill Indonesia (18,18%) dan Alam Agri Perkasa (13%).

Hari berikutnya, Deptan dan Depdag kembali memanggil importir kedelai. Mereka berunding mengenai harga ideal. Kali ini yang datang empat importir, yakni Cargill Indonesia, Gerbang Cahaya Utama, Gunung Sewu dan Sekar Makmur.

Namun, dalam pertemuan ke dua juga belum ada titik temu. Karena Depdag belum punya rumusan harga ideal. Sementara itu, importir juga belum bisa menyanggupi kapan dan harga berapa kedelai distabilkan.

Menurut Public Affairs Department Cargill Indonesia Susi Hutapea, pihaknya sanggup mengamankan distribusi dan mengeluarkan barang asalkan sesuai harga pasar. Namun, jika dipaksa untuk memangkas harga terlalu besar, pihaknya lebih baik melempar barangnya di luar negeri.

"Kami tidak memainkan harga, penjualan sesuai hukum pasar. Jika ada tuduhan kartel, tolong dibuktikan. Kami bisa membantu menstabilkan harga, tetapi tidak jauh dari harga pasar [Rp7.200 per kg] atau memangkas margin," ujarnya.

Tampaknya importir masih keberatan untuk memangkas marginnya. Pertanyaan di sini, seberapa hebat sih importir kedelai ini, sehingga pemerintah terkesan'takut' dan tidak 'tegas' kepada mereka. Kan tinggal cabut saja izin impornya jika mereka benar-benar memainkan harga (kartel). Atau apabila menimbun barang, seret saja ke pengadilan. Atau, memang pemerintah tidak punya alat atau cara untuk menekan harga komoditas yang dekat dengan masyarakat lapisan bawah ini? (redaksi@bisnis.co.id)

Oleh Hendri T. Asworo
Kontributor Bisnis Indonesia

bisnis.com

Fortune 16-Jan-08: How Brazil Outfarmed the American Farmer

2008-01-18T17:24:00.000+07:00

FORTUNE, JANUARY 16 2008: 11:55 AM EST

How Brazil outfarmed the American farmer

After a half-century of dominance, the U.S. is losing its edge in agriculture to a booming, high-tech Latin American powerhouse. Its secret weapon? Soybeans.

By Susanna B. Hecht and Charles C. Mann

Soy farms in South America are routinely ten times bigger than their North American counterparts.

Longtime Illinois soybean farmer Phil Corzine (right) at his 3,500-acre farm in central Brazil.

Phil Corzine's soy farm in the state of Tocantins.

Lucas do Rio Verde's mayor, Marino Jose Franz, inspects a biodiesel plant being built by his company.

Planned neighborhoods and government housing built by the municipality of Lucas do Rio Verde.

Governor of Matto Grosso and president of Maggi, Blairo Maggi

The Maggi Group's new processing plant under construction in Lucas Do Rio Verde.

Brazilian soy provides feedstock for the country's booming livestock industry.

BR-163, a two-lane, potholed road in Mato Grosso, is one of Brazil's most important highways.

(Fortune Magazine) -- Phil Corzine is not abandoning Illinois. A longtime soybean farmer in Assumption, a small town east of Springfield, he is firmly loyal to his state - he once ran the Illinois Soybean Checkoff Board, a program in which Illinois farmers promote Illinois soybeans. But the 1,300 acres Corzine planted in 2007 are not in Illinois, or even in the Midwest. They're in central Brazil, in the state of Tocantins, part of a big swath of soy-producing lands that stretch between the Andes and the Atlantic forest and from northern Argentina to the southern flanks of the Amazon basin. Soylandia, as this immense region might be called, is almost entirely unknown to Americans. But it may well be the future of one of the world's most important industries: grain agriculture.

Mainly out of curiosity, Corzine visited Brazil in 1998. Like most U.S. soy producers, he'd noted Brazil's rapid rise in the trade - from amateur to global power in the space of a couple of decades. Its scale of operations, however, stunned him. A big farm in Illinois may cover 3,000 acres; spreads in Soylandia are routinely ten times bigger. Conditions there were primitive, Corzine thought, but Soylandia was going to expand in a way that was no longer possible in the U.S. With three partners he raised $1.3 million from more than 90 investors, mostly Midwestern farmers. In Illinois, he says, that kind of money "can't even buy the equipment, let alone the land." In Brazil it was enough for Corzine's group to acquire 3,500 acres in 2004. Since then, the land has almost doubled in value as other American investors clamored to get into Brazilian soy. This year Corzine, now 49, raised another $400,000. "We feel like what's going on is long-term positive," he says with Midwestern understatement.

Twenty years ago it would have seemed absurd for an American farmer to move into South America. U.S. growers still aren't rushing in en masse - Corzine's consortium is one of perhaps 300 U.S. groups invested in the area - but the notion of doing so no longer seems ridiculous. Today Soylandia, with nearly 60% of the world market, dominates the global soy trade. And Brazil - the heart of Soylandia - is an agricultural powerhouse. Not only is it the world's biggest soy exporter, a title it seized from the U.S. in 2006, but it has the world's biggest farm trade surplus, $27.5 billion last year. (The U.S. surplus was $4.6 billion.) The leading producer of beef, poultry, pork, ethanol, coffee, orange juice concentrate, sugar, and tobacco, Brazil has seen farm exports grow an average of 20% a year since 2000, according to the USDA.

But of all those products, soy is by far the most important - and demand is exploding. Asia has long produced its own soy foods: tofu, soymilk, miso. Now soy is ever more prominent in the U.S. diet, though it is often hidden by aliases like "hydrolyzed vegetable protein." Meanwhile the use of soy for animal feed is soaring. China wants it for its fast-growing poultry, swine, and fish-farming industries, while Europe increasingly demands it because soy-fed cattle can't develop mad cow disease.

The main boost in demand, however, is industrial. Nontoxic, nonpolluting, and biodegradable, soy is becoming the precursor of choice for manufacturing paints, solvents, textiles, lubricants, plastics of every variety, and countless other products. Soy provides oil for chainsaw motors in Montana, glue for plywood cabinets in Michigan, foam insulation for offices in Massachusetts, and backing for artificial turf in putting greens and stadiums throughout the Midwest. In July, Ford (F, Fortune 500) announced it would replace the petroleum-based polyurethane foam cushions in its car seats with cushions made from soy foam. The company's first green-seat car: the 2008 Mustang. Muscle-car soy! More important still, the fuel in the tank can also be made from soy biodiesel. With oil stumbling toward $100 a barrel, Brazil is positioned to become the Saudi Arabia of biofuels. (It could also become a Saudi-like power in conventional fuel: Last year the state oil company, Petrobras (PZE), found the biggest new petroleum reserve in 30 years 155 miles offshore from Rio de Janeiro.)

Ordinarily the soy boom would represent a huge opportunity for U.S. agriculture. Since World War II, U.S. farmers have led the world in the three most important staple crops: wheat, corn, and soy. Midwestern harvests have steadily increased during that time, in large part due to American prowess at moving laboratory innovations - improved seeds, new fertilizing methods - to the field and to the global market. Along the way, agriculture became the crown jewel of U.S. exports. Even as cars, steel, and other former standouts lost market share to foreign competitors, agriculture reliably put up impressive U.S. balance of trade numbers, partially offsetting America's apparently limitless appetite for Pokémons, Perrier, and Priuses.

Today that is changing. As the rise of Soylandia demonstrates, crops formerly dominated by temperate-zone producers can be transformed into tropical commodities. Latin American soy production is the equal of anything in Iowa or Illinois. Indeed, it's often better: Soybean yields in Brazil have surpassed the U.S. in three of the past six years. Average costs per bushel in the U.S. are about $6.70, including domestic and ocean freight, while Brazilians weigh in at $5.05.

In the U.S., soy has little room left to expand. There just isn't much unused good farmland left. Worse, ethanol subsidies have driven the prices for corn so high that many American soy farmers are switching crops. Despite the global rise in soy demand and near-record prices, the USDA reported in July that U.S. soy plantings fell by 15% in 2007, to 64.1 million acres - the lowest level in 12 years. Meanwhile, the United Nations reports that the four main nations of Soylandia - Brazil, Argentina, Paraguay, and Bolivia - were growing almost 100 million acres as of 2005, the most recent year with reliable data. And that number is increasing as much as 5% a year.

Labor and land are cheap in Soylandia, but that's not why it is shaking up the farming world. Instead, its advantages are due to its native climate and home-grown technology. Because Soylandia lies in the tropics, its growing season is nearly year-round. Two - and with irrigation, three - crops a year are the norm. In addition, the region is less vulnerable to climatic extremes than the southern and western zones of the Midwest, which are at constant risk of drought and flooding - a risk that may be exacerbated in temperate zones by global warming. South America "has a clear comparative advantage," says Peter Goldsmith, director of the National Soy Research Center at the University of Illinois. "In the long run, there's no obvious way for American farmers to catch up. I wouldn't bet against these people." South American soy, he says, "is a kind of competition America has never faced before."

Almost nobody in Brazil actually eats soy. In this notoriously carnivorous land, the very idea of tofu is enough to cause a shudder. But as far back as the 1960s, some Brazilians recognized that the Asian bean - Glycine max, to biologists - represented both a major business opportunity and a potential solution to an intractable problem.

The dilemma was what to do with Brazil's vast middle west, centered on the state of Mato Grosso, which is 1 1/2 times the size of Texas. "Less probably is known about the interior of Mato Grosso than any other inhabited place of equal size in the world," wrote the journalist and traveler Peter Fleming (brother of the James Bond creator) in 1933. Even in the 1960s no decent roads or railroads connected it to the rest of the world. Its crumbling capital, Cuiabá, was then little more than a hardscrabble burg that serviced local cowboys and alligator poachers. Today Mato Grosso, with almost 15 million acres planted, leads Brazil in soy production, and Cuiabá (pop. 550,000) is the capital of Soylandia.

The state's current prosperity - and its source - would have startled Fleming. Most of Mato Grosso is covered by cerrado, wooded savanna that sprawls over 700,000 square miles of Brazil, including much of the southern Amazon basin. For decades after Fleming wrote, agricultural researchers believed Glycine max could not prosper there. The plant, imported to Brazil in the 19th century by Japanese laborers, needs long exposure to sunlight; the uniform 12-hour day at the equator is simply too short. (By contrast, Iowa summer days can be more than 15 hours long.) In addition, soy, like other legumes, uses symbiotic rhizobium bacteria in its roots to "fix" nitrogen into the soil, reducing the need for fertilizer. But because nitrogen-fixing bacteria can't survive in the cerrado's highly acidic, aluminum-rich soils, farms would have to be heavily fertilized with lime, a significant cost disadvantage. Even if the poor farmers on the cerrado had somehow managed to eke out a crop, they could not have exported it - Soylandia's potholed dirt roads were impassable much of the year.

In the 1960s the generals who then ruled Brazil looked at their maps and observed to their displeasure that about 60% of the country was empty (actually, it was filled with Indians, the descendents of escaped slaves, peasant farmers, and other forest peoples, but the government dismissed them). To the generals' way of thinking, filling the emptiness was a matter of national security; in any case, like authoritarians everywhere, they wanted to do big projects.

In a program that would later trigger worldwide protests, the generals began linking the brand-new, ultramodernist capital, Brasília (itself an earlier megaproject), to a network of roads across the interior to the port cities of rain forest Amazonia. Much of the road system went through the cerrado rather than the better-known rain forest. Not only was it much easier to clear, but it was then not even in the environmentalists' sights even though the dry forest is almost as biologically diverse as the wet forest.

One of the highways, BR-364, ran from São Paulo through Cuiabá to the west Amazon. In the 1970s and 1980s hundreds of thousands of migrants from central and southern Brazil thronged up BR-364, believing the generals' promises that they could begin new lives in agricultural settlements. Instead, the government lost control of the land rush, setting off violent battles among squatters, speculators, and ranchers over homestead titles. Many small holders abandoned their farms soon after clearing them - few crops would grow in the cerrado's soil. The big ranches didn't do much better, even though many received subsidies from the government.

Despite the economic failures, land wars, and ecological havoc, the generals viewed the settlement program as anything but a failure: It opened up the cerrado in Mato Grosso, then moved north through the rain forests and created conduits all the way up to the Amazon River. By the 1990s more than half of the cerrado had been burned and bulldozed into pasture or farmland.

"It was a much bigger assault on an ecosystem than what was occurring in the tropical forest," says Donald Sawyer of the Institute for Population, Society, and Nature, a Brazilian nonprofit. The cerrado vanished at a rate "almost double that of the rain forest," he says. "But there was almost no complaint from the big environmental groups, because the cerrado, though very beautiful, doesn't get put on the calendars." According to Sawyer, the conversion of the cerrado was probably the biggest, fastest land-use change in human history - some 450,000 square miles, an area bigger than Texas and Oklahoma combined, converted in less than a generation.

Opening up the landscape was pointless if Brazilians couldn't figure out how to use it. That was the goal of a second part of the generals' program: sending Brazil's best and brightest to foreign universities, most of them in the U.S. In the 1960s and 1970s state schools in the Midwest and California were awash with Brazilians studying crop breeding, soil science, and regional planning. Many of the new Ph.D.s returned to the Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a network of state-run agricultural research and extension agencies. In a suite of remarkable achievements, Embrapa's scientific teams bred soy varieties that could thrive in shorter days and strains of nitrogen-fixing bacteria that could tolerate cerrado soils - and then figured out how to inoculate the new soy seeds with the new microbes en masse.

Between 1985 and 1995, soy harvests in Mato Grosso quintupled, soaring from a million metric tons a year to 5.2 million. In the process, so much acreage was burned for clearing that soy in general - and soy from Mato Grosso, the hottest of burning hot spots, in particular - became a favorite subject for environmentalist campaigns. But most Brazilian economists, entrepreneurs, and politicians saw Glycine max in a very different light. Largely due to agro exports, Brazil stopped being a debtor nation, and South American soy, its new biotechnological wonder, became a major presence on the Chicago Board of Trade's exchange.

"These guys have the finest low-latitude agricultural technology on the planet for soy and a number of other crops, like cotton," says Goldsmith, the National Soy Research Institute director. Soy, in Goldsmith's view, is the first in a series of temperate crops that are shifting to the tropics, with wheat and corn next in line. In a kind of agricultural offshoring, the production chain could move from the Midwest to cheaper, emptier tropical zones: Latin America, parts of Asia, and ultimately Africa. (Not only will the places be tropical, but much of the necessary technology will be controlled by patents in Soylandia.) In the past such shifts have had profound consequences. At the dawn of the 20th century, Poland and France, the West's former breadbaskets, lost out to the prairies around the Great Lakes. The rise of mechanized agriculture in the Midwest helped set the stage for this nation's industrial supremacy, much of it based on factories in those same areas. Similarly, the shift of high-tech agriculture outside of the U.S. will probably stimulate other kinds of industry - other kinds of competition adapted to the enormous land masses of the tropics.

"It's very interesting when the U.S. and Europe aren't the center of the universe," Goldsmith says drily. "And it'll be even more interesting if we fall behind."

When Kory Melby wants to show Americans what he means by the competition from South America, he takes them to a town called Lucas do Rio Verde. Melby, a farmer from northwest Minnesota, first visited Brazil in 1994. But it was not until 2001, when he and several other farmers took a trip to Mato Grosso, that Melby understood what was happening. They drove north from Cuiabá on BR-163, Mato Grosso's other new highway. For the first hour they climbed a dry plateau. There wasn't much to see: wooded pastures with forested mesas and water courses. Then they hit the top of the plateau, Melby recalls, and saw "an ocean of green - soybeans as far as you could see." For hour after hour the farmers passed by low, undulating hills covered with what is called the "soy complex": Glycine max and the corn, sunflower, and other crops grown in rotation with it. "We were all in shock," Melby reported. The farmers asked themselves, in Melby's recollection, "They grow two crops per year here? They can grow soybeans here for $2.80 per bushel? Can this be true? If so, I am screwed."

Melby, 38, decided to move to Brazil, where he now advises U.S. investors who want in on Soylandia. Just as he was, they are usually blown away when they reach Lucas do Rio Verde. Laid out in neat, paved, well-lighted streets and flowered plazas, the city is a far cry from the bawdy boomtowns typically associated with frontier settlement. Free clinics sit beside new schools; children splash around municipal swimming pools; workers hurriedly erect hundreds of neat bungalows for new arrivals; buses wait in yards to take them to their jobs. Meanwhile, mothers walk to part-time jobs at a chicken-incubation plant. In the next three years Lucas's population is expected to almost double, to 50,000.

Today Lucas do Rio Verde County - an area a bit bigger than Yosemite National Park - produces 1% of Brazil's soy crop, 10% of its corn, and 4% of its cotton. In Soylandia, where export commodities are king, Lucas is the jewel in the crown, a place that typifies what is known in Brazilian development circles as the "Mato Grosso model." More succinctly, it offers a peek into what Soylandia's executive class views as the future of tropical agriculture.

Lucas wasn't always a showcase. The city's mayor, Marino José Franz, came to Mato Grosso with nothing but a suitcase in the early 1980s. Like his brother, who accompanied him, he was stunned to encounter the region's bad roads, endemic disease, and rampant violence: It was Deadwood with malaria. Unlike most of their counterparts, though, the brothers had degrees in agronomy. The Franzes, two of the few early migrants who decided to stay, now run a big agricultural supply firm called Fiagril. And Fiagril played a major role in Lucas's newest accomplishment: the soy megacomplex rising in a clamor of trucks, cranes, and red dust on the east side of town. At the center will be a processing plant owned by the Maggi Group - one of the world's biggest soy growers, owned by Blairo Maggi, the current governor of Mato Grosso (no relation to the Nestlé subsidiary that produces Maggi bouillon). Up to 3,000 tons of beans a day will be trucked into one end of the facility. After crushing, the soybeans travel out the other end into what are in effect two great pipelines. The output from one will go to a new, nearby $15 million biodiesel refinery controlled by Mayor Franz's Fiagril Group and intended to ensure Lucas's energy independence for its tractors, harvesters, and trucks by producing local farm fuel. (Most Brazilian vehicles can run on several types of fuel - the country has long been a leader in "flex-fuel" technology, for which Brazilian companies hold most of the patents.)

The rest of the soy will be processed into meal - rations for chickens and swine - to supply the "meat shed" for a $400 million slaughterhouse complex under construction by Sadia, a Brazilian meatpacker that is one of the world's biggest. (The biggest is another Brazilian firm, FriBoi, which recently acquired the icon of Midwestern carnivory, Swift.) Part of the factory will process 500,000 chickens a day; another part, when at full capacity, will handle 5,000 hogs a day. When the facility opens in March, it will be Latin America's biggest slaughterhouse.

The Lucas complex, Melby says, "is something you can't find anywhere else in the world." In no other place are "the corn growers or soybean growers all in a row with a feed mill and a processing plant sitting there waiting to buy all the stuff for their animals." Lucas, in his view, will be the "next Des Moines or Decatur, Ill."

Like Decatur, but more efficient. Similar attempts at integration are underway in the U.S. In Frankfort, Ind., for example, Frito-Lay, Archer Daniels Midland (ADM, Fortune 500), and Indiana Clean Energy are building a facility that will use hog manure and corn-processing waste to produce electricity. But such complexes are easier to set up in Latin America, because they don't require undoing 150 years of history. In the course of the crash effort to produce ethanol in the U.S., says Texas A&M agricultural economist Daniel Klinefelter, "we're producing an incredible amount of DDG [distillers dried grains] as a byproduct." DDG is widely used as cattle feed. "The problem is we have this stuff in Iowa and the cattle are in Texas." Texas ranchers can't shift their feedlots to Iowa to cut shipping costs - "local communities and environmental regulations won't let them." Meanwhile, Soylandians face fewer constraints. "If you have a blank slate," Klinefelter says, "it's a whole lot easier to design things."

Given the Amazon's recent history of anarchic brutality and environmental mayhem, one would expect Sting and Leonardo DiCaprio to be flying planeloads of eco-activists to Mayor Franz's doorstep to denounce Lucas do Rio Verde and the other rising agricultural capitals in Mato Grosso. But Soylandia is jacking up production even as it greens itself - or, more precisely, becomes considerably less brown than it was. According to the Brazilian space agency, the Amazon's annual rate of deforestation fell by 64% between 2004 and 2007. And much of the decline was in Mato Grosso.

"It's all due to my policies, of course," jokes Maggi. Actually, he notes, part of the decline is because "nobody's got any money." The weakness of the dollar, which makes Brazilian goods more expensive, has slowed the growth of export agriculture and with it, the drive to clear land. More important is that both growers and government have changed focus. Environmental questions, he says flatly, "have been thoroughly integrated into everything we do - the entire supply chain." Rather than mindlessly erasing more of the cerrado, he says, the approach now is to intensify production on previously cleared land.

It is difficult to overstate how surprising these claims are. Maggi is so detested by activists that Greenpeace gave him its 2005 Golden Chainsaw award for his contributions to deforestation. Today Maggi "has got religion," says Mark London, co-author of "The Last Forest," a recent book about the Amazon. "I interviewed him 25 years ago [for a previous book], and the contrast between what he was saying then and doing now is incredible."

Earlier pressure from environmentalists and the national government had begun forcing Mato Grosso to shift course even before Maggi took office in 2003. Nonetheless, his administration not only supported the changes but has actually made Mato Grosso's environmental standards among the stiffest in the world. And the state is enforcing those standards. For instance, growers must avoid planting on hilltops and dedicate 20% of their cerrado holdings to natural vegetation (the figure rises to 80% in rain forest). If they don't comply, they have to pay steep fines.

The change is not entirely altruistic. Ecological correctness, Maggi argues, can drive up the value of soy and other crops. Put bluntly, he wants to segment the soy market. One segment will be high-priced products branded as "Eco OK" for green-minded buyers in Europe, the U.S., and other wealthy areas where green consumerism is taking hold; the other will be low-value, nongreen commodity products destined for poorer places. The high-end, high-profit sector will be dominated by Brazil; the rest will be left to countries like the U.S.

Indeed, U.S. growers often cannot match Mato Grosso's environmental standards. In making the environment into a competitive advantage, says João S. Campari, director of the Nature Conservancy's Cuiabá office, "Mato Grosso could become a model that leads the rest of the world."

Before that happens, Soylandia has a few obstacles to overcome. The biggest one - the one immediately apparent to anyone taking the same drive that so impressed Melby - is the roads. The entire transportation infrastructure of the Amazon is in a state of near collapse. Some of the grandiose highways built by the generals in the 1970s have simply been swallowed by the forest; others spend the rainy season as muddy swamps and the dry season as gully-ridden dust sloughs. The narrow two-lane road through Lucas do Rio Verde is among Mato Grosso's most important highways: a lethal, near-continuous assault of hurtling trucks separated by inches as they crash through potholes. It's anything but a state-of-the-art supply chain: Shipping one metric ton of soybeans from, say, Lucas do Rio Verde to Shanghai typically costs $202 on average, according to an August USDA report; by contrast, shipping the same ton from Iowa would cost $77.

Fearing that bad transportation will offset Brazil's advantages - and recognizing that eco-politics have made central governments wary of large-scale Amazon projects - business has begun building its own local infrastructure. Growers throughout Soylandia have constructed feeder roads - the equivalents of U.S. state highways - to supplement weak national road networks. In 2002 the Maggi group, Petrobras, and the Amazonas state government jointly constructed a $125 million private container port in Porto Velho, a down-at-the-heels river city on the western edge of the Brazilian Amazon (barges take the containers to an international port at Itacoatiara, farther down the Amazon). And last year Brasil Ferrovias (a subsidiary of the Brazilian holding company América Latina Logística) built a 60-mile railroad from eastern Mato Grosso to the port of Alto Araguaia, on an upper Amazon tributary.

But none of these, Maggi says, will make up for the lack of roads - it's as if the entire U.S. Farmbelt had just three north-south highways. For 20 years activists have argued that roads - which almost by definition accelerate deforestation - cannot be punched through the Amazon until sensitive forest areas are secured in parks and indigenous people are protected in reserves. Today, in Maggi's view, federal and state governments throughout Soylandia have done what the green lobby asked. Now it's time to build the roads. "The environmental stuff is much more balanced than it was historically," he says. "And without this development, Brazil won't be able to compete."

For Mato Grosso, to Maggi's way of thinking, the national government must finally push through three projects, all of which have been on the table for decades. First, BR-163 must be extended to the Amazon River city of Santarém, where U.S. agri-giant Cargill has constructed a controversial deepwater port. "You can save $40 to $50 a ton by this road alone," Maggi says. (Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva this year earmarked $800 million to finish the highway. But in March the government temporarily shuttered the Cargill port over an environmental dispute, and activists point to speculative deforestation stimulated by the highway.) On the eastern side of the state, Maggi says, the government must complete BR-158, which connects the eastern Amazon to São Paulo, cutting through Mato Grosso along the way. Finally, it must beat back vehement green resistance and open the Paraguay River by dredging and canalization, thus connecting Cuiabá to Brazil's Atlantic ports and its trading partners in Argentina, Paraguay, and Uruguay. Maggi is convinced that all three projects will at last go through - not least because Maggi, one of Soylandia's richest people, provided critical financial and political support to Lula during a difficult reelection campaign in 2006.

Even if the roads are built, U.S. farmers will still be able to sell their soy, says Richard Brock, president of the agricultural consulting firm Brock Associates, in Milwaukee. This year the U.S. soy harvest is projected to be 73.5 million tons, about 54 million tons of which will be used domestically. Meanwhile, China alone is expected to import 48.5 million tons of soy. "South America is providing goods for a void that we are unable to fill," Brock says. "U.S. growers will not suddenly accumulate stockpiles of unsold soybeans." Brock is similarly skeptical of Maggi's plan to create a higher-value, green version of soy. "If they do develop it, it will also be developed by the U.S.," he asserts.

True enough, says Texas A&M's Klinefelter, but this logic implicitly condemns the U.S. to the role of "supplier of last resort - the high-cost, low-grade producer you buy from when you can't buy the good stuff you want. That's not a good position to be in."

For U.S. agriculture to thrive in an era of unprecedented competition, Klinefelter says, it will have to undergo some wrenching changes. "Look at California," he says. "As real estate values have exploded and water has become more constrained, California has had to move away from commodity agriculture." The state still farms rice and cotton, both of which are heavily subsidized, but production is shifting rapidly to more valuable crops like grapes, berries, stone fruits, melons, nuts, and tomatoes. And the production is increasingly organic. Sold to the affluent, these new crops generate profits big enough to offset the state's environmental regulations and rising prices for land, labor, and water.

A classic example of this upscaling of commodities, Klinefelter says, is the bagged-salad industry. Fifteen years ago few stores sold packaged salads; lettuce was available only in heads. Today salad-in-a-bag is a $7 billion industry, the single biggest-selling fresh product in U.S. grocery stores, according to the United Fresh Produce Association. Born of high tech as surely as the iPod, packaged salad is cooled in the field, trimmed on an assembly line, triple-washed and air dried, then sealed into "equilibrium modified-atmosphere" packaging - which contains altered levels of nitrogen, carbon dioxide, and oxygen to keep the leaves looking fresh - and then quickly trucked or flown to the rest of the country. "Brazil can't do this like we can," Klinefelter says. "Growing specialized versions of food on a large scale is something that we have an advantage in," because the U.S. still has a better infrastructure and a more educated workforce.

Unfortunately, he says, U.S. agriculture is so highly subsidized that the industry is slower to move than it would be "if the market was pure - our farm programs keep excess resources in agriculture and in some cases maintain operations that are not as efficient." That delay could be dangerous. "We've had a lot of cases in which U.S. industries thought they were on top of the world," Klinefelter says, "and then suddenly they weren't."

Soylandia's hyper-responsive agro-industrial technology treadmill, its global market segmentation, its rising use of biofuels - all this gives the place a highly 21st-century feel, an aura of ascendance. Bolstering this impression, says Mayor Franz of Lucas do Rio Verde, is its population of "young, rural entrepreneurs, the offspring of the early colonists and capitalists from elsewhere in Brazil, many barely in their 40s, who are trying to make their fortune."

A few Americans, like Corzine and Melby, are attempting to take advantage of the opportunities in Soylandia - learning the language, accustoming themselves to Soylandia's cuisine, and coping with the isolation of what is in effect pioneer life. But most of them don't stay long, Franz says. "They come down here and start missing their cable TV and their Internet, and they don't come back."

"The Americans are very welcome," he adds. "But we'll also build up this place without them."

Susanna Hecht is professor of regional and international development at UCLA's School of Public Affairs. She is the author of more than a dozen books, including The Fate of the Forest: Developers, Destroyers, and Defenders of the Amazon. Charles Mann is the author of 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus. His most recent article for Fortune, about post-Katrina New Orleans, ran in August 2006.

RESEARCH ASSOCIATE Joan L. Levinstein contributed to this article.

Soylandia

Bisnis 16-Apr-08: Jatim Minta HPP Kedelai Rp 6000/kg

Bisnis 3-Mar-08: Swasembada kedelai diragukan

BUDI DAYASwasembada kedelai diragukan

Kompas 27-Feb-08: Ampas Tahu Jadi Biogas

Agro Observer Jun-07: Kecap Zebra Bertahan 61 Tahun

Kompas 3-Mar-08: Harga Kedelai Naik Lagi (Bandar Lampung)

Kecap Cap Zebra - Ini Zebra Jantan atau Betina

Kompas 26-Feb-08: Kupon Subsidi Kedelai Tunggu Penetapan APBN-Perubahan

Sumedang 25-Feb-08: Kedelai dan Tahu Sumedang

Bisnis 21-Feb-08: Penembusan rekor harga kedelai terhenti

FLUKTUASIPenembusan rekor harga kedelai terhenti

Bisnis 22-Feb-08: Harga CPO dan kedelai makin membubung

Harga CPO dan kedelai makin membubung

Bisnis 18-Feb-08: Harga gandum, CPO & kedelai berpotensi naik sepanjang 2008

Bisnis 18-Feb-08: Pemerintah jaga harga HPP kedelai minimum Rp5.500 per kg

Bisnis 19-Feb-08: Inkopti & Inkobama Didorong Distribusikan Kedelai Impor

Bisnis 13-Feb-08: Mitratani27 Perkenalkan Kedelai Unggul

Mitratani27 perkenalkan kedelai unggul

Bisnis 15-Feb-08: Petani Diminta Perhatikan Kualitas Kedelai

Petani diminta perhatikan kualitas kedelai

oleh : Djony Edward

Kompas 12-Feb-08: Rp 1 Triliun untuk Produksi Kedelai

Harga Kedelai di Bogor Mulai Turun 7-Feb-08

Bisnis 6-Feb-08: Kalteng kembangkan kedelai

Kalteng kembangkan kedelai

Kompas 31-Jan-08: Baihaki, Kedelai dan Kontrak Hidup Miskin

Bisnis 14-Jan-08: Presiden pencinta tempe

Presiden pencinta tempe

Bisnis 18-Jan-08: Harga tempe di Sukabumi melejit jadi Rp8.000

Harga tempe di Sukabumi melejit jadi Rp8.000

Bisis 30-Jan-08: Lima Produk Pangan Terindikasi Kartel

'5 Produk pangan terindikasi kartel'

Kompas 29-Jan-08: Pengembangan Kedelai Terkendala Bibit (Aceh)

Tempo 25-Jan-08: Polisi Temukan Gudang Penimbunan 13 Ribu Ton Kedelai

Tempo 25-Jan-08: Polisi Temukan Gudang Penimbunan Kedelai

Tempo 24-Jan-08: KPPU Panggil Importir Kedelai

Tempo 28-Jan-08: Polisi Temukan Timbunan 50 Ribu Ton Kedelai

Tempo 11-17-Jun-07: ABC, Setelah 32 Tahun

Tempo 11-17-Jun-07: Si Bango Terbang Jauh

Tempo 11-17-Jun-07: Para Raja Kecap Bersabda

Para Raja Kecap Bersabda

Agrina 13-Nov-07: Bisnis Kecap Segurih Rasanya (Pangsa Pasar ABC/Bango/Lain2 33/32/30)

Kompas 23-Jan-08: Peternak Ayam Petelur Sumsel Nyaris Bangkrut

Kompas 22-Jan-08: Empat Menteri Dipanggil DPR Bicarakan Krisis Kedelai

Kompas 22-Jan-08: Anton Apriantono: Ubah Pola Pikir Kita Soal Pangan

Kompas 13-Jan-08: Harga Naik, Penanaman Kedelai Diperluas (Tanjung Jabung, Jambi)

Kompas 27-Jan-08: Penemuan - Kedelai Hitam Lebih Unggul

Kompas 27-Jan-08: Kandungan Gizi Kedelai

Kompas 27-Jan-08: Kedelai, dari Tempe sampai Susu

Kompas 26-Jan-08: Petani Tak Dapat Penuhi Pasar (Sumatera Utara)

Bisnis 15-Jan-08: Agung: Pemerintah ambil langkah atasi kelangkaan kedelai

Agung: Pemerintah ambil langkah atasi kelangkaan kedelai

Bisnis 16-Jan-08: Indonesia bisa hentikan ketergantungan impor kedelai (Jambi)

Indonesia bisa hentikan ketergantungan impor kedelai

Bisnis 17-Jan-08: Bulog siap stabilkan harga kedelai

Bulog siap stabilkan harga kedelai

Bisnis 22-Jan-08: Swasembada kedelai dipercepat jadi 2011

Swasembada kedelai dipercepat jadi 2011

Bisnis 23-Jan-08: Rapat Komisi VI tak simpulkan batasan harga kedelai

Rapat Komisi VI tak simpulkan batasan harga kedelai

Bisnis 23-Jan-08: Inkopti ditawari importer harga khusus kedelai

Inkopti ditawari importer harga khusus kedelai

Bisnis 24-Jan-08: Inkopti sambut baik hasil rapat gabungan Komisi VI

Inkopti sambut baik hasil rapat gabungan Komisi VI

Bisnis 24-Jan-08: Gubernur: Petani Jateng tak tertarik tanam kedelai

Gubernur: Petani Jateng tak tertarik tanam kedelai

Bisnis 25-Jan-2008: Sultra potensial jadi sentra kedelai

Sultra potensial jadi sentra kedelai

KompAs 24-Jan-08: 80 Persen Bahan Pangan Kalbar Dipasok dari Jawa

Kompas 24-Jan-08: Awas Kedelai AS Masuk dengan CLQ

Kompas 26-Jan-08: Produksi Kedelai Belum Akan Menolong

Kompas 25-Jan-08: Kedelai korban permainan dagang

Kedelai korban permainan dagang

Kompas 23-Jan-08: Peran Bulog Harus Permanen

Kompas 23-Jan-08: Abdul Muin, Kesetiaan pada Kedelai

Antara 22-Jan-08: Pemerintah Percepat Swasembada Kedelai Jadi 2011

Kompas 22-Jan-08: Rezeki Para Peternak Terbang Bersama Harga Pakan

Kompas 22-Jan-08: Di Mana-mana Harga Bahan Pokok Melambung

Kompas 22-Jan-08: Pengamanan Pangan

BUDI DAYA
Swasembada kedelai diragukan

FLUKTUASI
Penembusan rekor harga kedelai terhenti