Bisnis 25-Jan-2008: Sultra potensial jadi sentra kedelai

Jumat, 25/01/2008 15:12 WIB

Sultra potensial jadi sentra kedelai

oleh : Djony Edward

KENDARI (Antara): Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat berpotensi untuk menjadi salah satu daerah sentra kedelai di Indonesia karena komoditi tersebut sangat cocok dikembangkan di daerah ini.

Selain itu, lahan yang tersedia cukup luas, termasuk lahan persawahan yang hanya berproduksi sekali setahun, kata Kabid Produksi, Dinas Pertanian Sultra, Ir Antoni Balaka ,di Kendari, hari ini.

Menurut dia, adanya keinginan pemerintah untuk menambah luas lahan pengembangan kedelai seluas 200 ribu hektar di daerah sentra kedelai, seperti Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Lampung dan Palembang juga bisa dikembangkan di Sultra.

Jika, Sultra mendapatkan kuota untuk mengembangkan kedelai berapa pun jumlahnya, pihaknya optimis dapat memenuhi kuota tersebut karena minat petani kedelai yang dulunya rendah, kini mulai kembali bergairah sebab harganya mulai membaik.

Antoni mengatakan rendahnya produksi kedelai di Sultra maupun di daerah sentra kedelai lainnya di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani kedelai.

Selama ini, pemerintah terlalu fokus pada peningkatan produksi padi dan jagung yang dibuktikan dengan banyaknya bantuan benih gratis dan pestisida, tetapi komoditi kedelai tidak ada sama sekali.

Selain itu, lanjut Antoni, kebijakan pemerintah untuk tetap mendatangkan kedelai dari luar negeri menjadi beban terberat bagi petani, sebab harga kedelai lokal lebih mahal dari harga kedelai luar negeri.

"Kenapa kita tidak mencoba memproduksinya sendiri, selain lahan yang memadai juga ketersediaan SDM petani kedelai juga memadai, baru kemudian menghentikan impor kedelai," ujarnya.

Data luas lahan kedelai se Sultra tercatat 3.112 hektare dengan produktivitas sembilan kuintal/hektare dan produksi pertahunnya terus meningkat sementara, 40 persen dari 90 ribu hektare lahan persawahan di Sultra dapat digunakan untuk memproduksi kedelai.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40605.html

KompAs 24-Jan-08: 80 Persen Bahan Pangan Kalbar Dipasok dari Jawa

80 Persen Bahan Pangan Kalbar Dipasok dari Jawa

KAMIS, 24 JANUARI 2008 | 21:08 WIB

PONTIANAK, KAMIS - Ketergantungan bahan pangan Kalimantan Barat terhadap pasokan dari Pulau Jawa masih berkisar 80 persen. Akibatnya, kenaikan harga bahan pangan di Pulau Jawa hampir dipastikan akan mendorong kenaikan harga di kalbar.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengendalikan harga bahan pangan karena kenaikannya mengikuti mekanisme pasar. Kalau harga di Pulau Jawa Naik, di Kalbar pasti ikut naik. Kalau transportasi pengangkutan lewat laut terhambat gelombang besar, harga juga naik,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Ida Kartini, Kamis (24/1).

Sejumlah bahan pangan yang masih dipasok dari Pulau Jawa antara lain gula, tepung terigu, kedelai, minyak goreng, dan beras. Untuk memutus ketergantungan tersebut, menurut Ida, perlu didorong agar Kalbar bisa memproduksi sendiri bahan pangan.

Kenaikan harga sejumlah bahan pangan dalam sepekan terakhir, terpantau di Pasar Falmboyan dan Pasar Central, Pontianak. Minyak goreng curah yang semula harganya Rp 9.800 per kilogram, naik menjadi Rp 10.000 per kilogram. Harga tepung terigu yang semula Rp 6.500 per kilogram, naik menjadi Rp 7.000 per kilogram. Sementara beras IR 64 kualitas medium yang semula harganya Rp 6.600 per kilogram, naik menjadi Rp 6.800 per kilogram.

Menurut penuturan pedagang, harga bahan pangan di Kota Pontianak hingga bulan Februari mendatang diperkirakan akan terus meningkat karena mendekati Hari Raya Imlek.

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.24.21080493&channel=1&mn=2&idx=5

Kompas 24-Jan-08: Awas Kedelai AS Masuk dengan CLQ

Awas Kedelai AS Masuk dengan CLQ

KOMPAS/RIZA FATHONI / Kompas Images

Perajin tempe di sentra produksi tahu-tempe Tegal Parang, Mampang, Jakarta, mengolah kedelai untuk dibuat menjadi tempe, Minggu (20/1). Sebagian pengusaha tempe di kawasan tersebut yang memiliki tempat usaha sendiri masih berusaha bertahan dengan margin yang sangat pas-pasan karena kenaikan drastis harga kedelai yang diimpor dari Amerika. Sementara pengusaha yang menyewa tempat terpaksa gulung tikar karena tidak sanggup membayar uang sewa.

Kamis, 24 januari 2008 | 02:33 WIB

Hermas E Prabowo

Dulu susu, sekarang kedelai... lalu apa lagi? Pertanyaan bernada sinisme itu terlontar dari seorang ibu rumah tangga di Bintaro, Jakarta Selatan. Ia memang pantas gelisah. Pasalnya, satu demi satu benteng pertahanan pangan bangsa ini runtuh. Padahal, 19 tahun lalu ada kenangan manis yang dirasakan peternak.

Ketika itu peternak sapi perah nasional menikmati kegembiraan luar biasa. Harga susu segar peternak rakyat dibeli oleh industri pengolahan susu (IPS) dengan harga 300 persen lebih tinggi dari harga semula.

Kegembiraan peternak saat itu tidak bisa lepas dari peran Menteri Muda Urusan Koperasi merangkap Kepala Bulog. Ketika itu pemerintah bertekad meningkatkan produksi susu lokal —sebagai sumber protein hewani—untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Namun apa daya, produksi susu nasional saat itu baru memenuhi 5-10 persen kebutuhan masyarakat Indonesia sekitar 500.000 ton susu. Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiyana, Rabu (23/1), mengungkapkan, untuk mendongkrak produksi susu nasional, pemerintah membuat gebrakan.

Wujudnya, pada 1979-1983 pemerintah mengimpor sapi perah jenis frisian holstein (FH) sebanyak 80.000 ekor dari Australia dan Selandia Baru.

Dengan kebijakan peningkatan produksi susu nasional, sekali dayung pemerintah mendapat banyak keuntungan, yakni peningkatan kesejahteraan peternak, kebangkitan ekonomi pedesaan, pengembangan industri minuman, dan peningkatan gizi masyarakat. Sementara pengangguran dapat ditekan.

Setelah mengimpor sapi, waktu itu Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian menandatangani surat keputusan bersama yang mewajibkan IPS membeli susu segar jika akan impor.

Titik balik kehancuran susu berawal ketika pemerintah menandatangani letter of intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

IPS tidak memiliki kewajiban lagi membeli susu peternak. Mereka memang berkomitmen untuk tetap menyerap susu petani, tapi bagaimanapun mekanisme pasar telah memberikan pilihan bagi industri susu untuk mengimpor susu karena lebih murah.

Peternak tak lagi memiliki posisi tawar kuat dan pemerintah pun tak bisa berbuat banyak. Peternak susu perlahan bangkrut. Produksi susu jatuh dan dominasi susu impor terjadi.

Ambruknya produksi susu nasional terjadi ketika peran industri susu multinasional semakin kuat dalam bisnis susu di Indonesia.

Krisis bahan baku susu terjadi ketika Australia dan Selandia Baru dilanda kekeringan tahun 2006. Produksi susu Australia sebagai pemasok utama susu ke pasar Indonesia turun.

Harga susu melambung, sementara pemerintah tak berdaya. Konsumen susu dalam negeri langsung dihadapkan pada fluktuasi harga susu dunia.

Apa yang terjadi pada susu tidak beda jauh dengan kedelai. Pemerintah menggenjot produksi kedelai hingga 1,8 juta ton pada 1992 dengan menjalankan berbagai program peningkatan produksi seperti Crash Program Pengapuran, Upaya Khusus Kedelai, dan Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, Jagung.

Pascapenandatanganan LoI antara IMF dan pemerintah produksi kedelai hancur. Petani kedelai terus berproduksi, tetapi tidak ada jaminan untung.

Setelah ”dipaksa” melepas intervensi tata niaga komoditas pertanian, pemerintah juga harus menurunkan bea masuk impor kedelai dari 20 persen menjadi nol persen.

Sebagai ”imbalannya”, AS mengekspor kapas ke Indonesia untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Kasus CLQ

Beberapa waktu lalu, Pemerintah AS juga menawarkan strategi serupa untuk memasukkan produk ayam potongan (chicken leg quarter/CLQ), seperti paha dan sayap ayam.

AS harus memperjuangkan ekspor CLQ ke Indonesia karena produksinya terus meningkat dan CLQ di AS nilai ekonomis rendah. Ekspor produk ayam AS tahun 2004 mencapai 2,163 juta ton, 60 persen di antaranya berupa CLQ.

Negara-negara yang menjadi sasaran ekspor CLQ dari AS antara lain Rusia, Jepang, China, Arab Saudi, dan beberapa negara Eropa. AS perlu terus mencari pasar baru dan Indonesia salah satu sasarannya.

Karena itu, dalam strategi diplomasi perdagangan AS-Indonesia, CLQ selalu menempati ”daftar tunggu”. Persoalan CLQ selalu muncul dalam bisnis unggas di AS karena konsumen AS selektif.

Mereka tak mau mengonsumsi potongan ayam, seperti paha bawah dan sayap, karena dianggap makanan binatang.

Saat ini, peluang AS untuk memasukkan CLQ ke Indonesia muncul lagi ketika Indonesia terperangkap krisis kedelai. Pemerintah sendiri ”angkat tangan” karena tak bisa menurunkan harga kedelai jauh dari harga di pasar dunia.

Memberikan subsidi harga untuk menjamin kebutuhan kedelai lebih murah juga berat karena tak ada anggaran dalam APBN 2008. Dana yang dibutuhkan untuk meng-cover kebutuhan subsidi kedelai hingga enam bulan ke depan sekitar Rp 200 miliar.

Sementara perajin tahu-tempe mendesak penurunan dan stabilitas harga kedelai agar terlepas dari kebangkrutan. Di sisi lain, AS merupakan produsen kedelai utama di dunia.

Kedelai yang diperdagangkan di pasar dunia sekitar 50 persennya dari AS. Karena itu, bukan tidak mungkin AS akan menawarkan kedelai murah ke Indonesia dengan mekanisme dumping untuk sekadar mencari cara agar mereka bisa memasukkan CLQ ke Tanah Air.

Apalagi saat ini harga produk unggas di Indonesia juga mahal akibat tekanan harga pakan. Melihat peluang AS itu sudah saatnya pemerintah mewaspadainya.

Apalagi kebijakan Menteri Pertanian soal impor bubur daging (mechanically deboned meal/MDM) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2007 memberi ”angin segar” bagi negara lain untuk mengimpor ayam dalam kondisi tidak utuh.

Padahal, dari syarat aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) yang diterapkan pemerintah untuk menghindari tekanan masuknya CLQ dari AS, hanya syarat ”utuh” yang paling ampuh.

Celah ini kalau tidak ”ditutup” rapat bisa menjadi alasan bagi AS untuk menekan Indonesia agar menerima CLQ dengan jaminan harga kedelai murah. Kalau itu sampai terjadi, satu lagi gerbang pertahanan pangan bangsa ini ambruk karena jutaan peternak unggas bakal bangkrut.

Kompas 26-Jan-08: Produksi Kedelai Belum Akan Menolong

Produksi Kedelai Belum Akan Menolong

Sabtu, 26 januari 2008 | 02:48 WIB

Jakarta, Kompas - Peningkatan produksi kedelai secara bertahap 11-20 persen, tahun 2008-2010, belum dapat menahan fluktuasi harga akibat gejolak harga di pasar dunia.

 Ketahanan pangan, khususnya kedelai, sampai empat tahun ke depan masih ”tersandera” pasar global karena konsumsi jauh melebihi produksi dalam negeri.

”Ketahanan pangan dalam arti kemandirian pangan bisa dijamin apabila produksi dalam negeri setidaknya 90 persen dari total konsumsi,” kata Ketua Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, Jumat (25/1) di Jakarta.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono di hadapan Komisi VI DPR, Selasa lalu, menyatakan, tahun 2008 pemerintah akan meningkatkan produksi kedelai menjadi 900.000 ton, atau naik 291.737 ton dari produksi 2007 sebanyak 608.263 ton.

Peningkatan produksi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, memperluas area tanam, mengamankan produksi, dan memperkuat kelembagaan.

Dirjen Tanaman Pangan Sutarto Alimoeso mengatakan, peningkatan produktivitas dilakukan dengan penggunaan benih varietas unggul bermutu. Adapun perluasan area tanam diutamakan di wilayah yang dulu menjadi sentra produksi kedelai, serta memanfaatkan lahan yang belum optimal.

Pengamanan produksi antara lain dengan memberikan bantuan sarana pascapanen. Upaya melalui perbaikan sistem kelembagaan antara lain dengan memperbaiki sistem lembaga permodalan dan penguatan peran gabungan kelompok petani.

Delapan tahun ke depan, Deptan mengupayakan peningkatan produksi kedelai tiap tahun, yaitu berturut-turut 1 juta ton tahun 2009, 1,2 juta ton (2010), 1,5 juta ton (2011), 1,8 juta ton (2012), 2 juta ton (2013), 2,4 juta ton 2014), dan 2,6 juta ton (2015).

Sutarto menyatakan, untuk padi, target peningkatan produksi tahun 2008 sebesar 5 persen, atau menjadi 61,09 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi GKG tahun 2007 ditargetkan 58,18 juta ton GKG, tetapi berdasarkan angka ramalan III Badan Pusat Statistik baru terealisasi 57,05 juta ton.

Produksi jagung tahun 2008 ditargetkan naik 20 persen dari produksi 2007, yang mencapai 12,3 juta ton.

Sekadar gambaran, rata-rata konsumsi kedelai nasional setiap tahun 1,803 juta ton. Pada periode 2003-2007, puncak konsumsi kedelai nasional terjadi tahun 2005, yakni 1,894 juta ton. Produksi kedelai dalam negeri 2003-2007 hanya mampu memenuhi 36-38 persen dari total konsumsi kedelai nasional.

Adapun produksi jagung diklaim memenuhi konsumsi jagung nasional, baik untuk pakan ternak, sayuran, maupun untuk pangan. Jika terjadi kekurangan suplai, itu akibat buruknya sistem distribusi dan tata niaga jagung.

Hasto Kristianto, anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak sekadar berwacana mengatakan bahwa krisis pangan merupakan gejala dunia. Presiden diharapkan membuat keputusan politik besar yang berpihak kepada petani.

”Presiden bukan menjelaskan ini tantangan global, tapi buat keputusan,” katanya, didampingi anggota Komisi VI Choirul Sholeh dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Nasril Bahar dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Hasto menjelaskan, kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada petani, dengan memberikan kepastian suplai pupuk dengan harga terjangkau, kepastian harga pascapanen, dan meningkatkan nilai tambah petani.

Penghematan anggaran

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menyatakan, pemerintah akan menggunakan dana yang dihasilkan dari program penghematan anggaran belanja di kementerian dan lembaga nondepartemen untuk meredam dampak gejolak harga komoditas terhadap masyarakat kecil.

”APBN itu sumber daya yang harus kami optimalkan. Pembangunan infrastruktur harus digenjot di 2008 dan 2009 karena akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Menurut Boediono, optimalisasi APBN akan dilakukan dengan dua langkah. Pertama, mempercepat penyerapan anggaran. Kedua mempertajam program-program yang dapat dibiayai APBN. ”Kami mengupayakan agar anggaran dapat terserap lebih cepat. Sudah ada beberapa departemen melakukan tender sebelum Januari 2008. Realisasi fisiknya diharapkan Januari ini,” katanya.

Penghematan anggaran akan mencapai 15 persen dari anggaran di kementerian dan lembaga nondepartemen. Penghematan anggaran dilakukan dengan memotong alokasi dana pada proyek-proyek yang tidak diperlukan, seperti perjalanan dinas.

Hasil penghematan itu bisa digunakan untuk menambah anggaran subsidi. Namun, keputusan menggunakan hasil penghematan itu harus mendapatkan persetujuan DPR.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemenuhan kebutuhan yang mendesak, antara lain kebutuhan pengamanan pangan dan subsidi BBM, dapat dilakukan dengan menyesuaikan pos pengeluaran dan penerimaan dalam APBN 2008. Pemerintah menegaskan harus ada kepastian dalam pengelolaan anggaran sehingga ditetapkanlah defisit APBN 2008 paling tinggi 1,7 persen terhadap PDB.

”Apa pun perkembangan yang terjadi dalam perekonomian di tahun 2008 akan direspons fiskal secara fleksibel. Bentuknya, penyesuaian pada anggaran subsidi, penerimaan pajak, pemberian insentif, atau pendapatan negara bukan pajak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu menyatakan akan memotong anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen jika harga minyak terus meningkat. Itu dimungkinkan karena anggaran di 78 kementerian dan lembaga nondepartemen merupakan bagian dari APBN yang paling fleksibel untuk diubah jika keuangan pemerintah tertekan gejolak harga minyak.

Sekitar 15 persen dari anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen tidak layak menjadi prioritas dan tidak penting untuk dicairkan sehingga proyek-proyek yang dibiayainya kemungkinan besar tidak dilaksanakan. Dengan tindakan itu, ada potensi penghematan Rp 30 triliun.

Jumlah anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen dalam APBN 2008 ditetapkan senilai Rp 311,95 triliun. Ini berarti 54,4 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat disalurkan ke kementerian dan lembaga nondepartemen. Total anggaran belanja pemerintah pusat Rp 573,43 triliun.(MAS/OIN/MAM/SUT)

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.26.02484330&channel=2&mn=2&idx=2

Kompas 25-Jan-08: Kedelai korban permainan dagang

Jumat, 25/01/2008 15:26 WIB

Kedelai korban permainan dagang

oleh : Djony Edward

BANJARMASIN (Antara): Sejumlah anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), berpendapat, persoalan kedelai yang belakangan ramai menjadi pembicaraan tidak terlepas dari permainan dagang atau pedagang. 

Selain itu, masih kurang seriusnya pemerintah menangani persoalan kedelai tersebut, baik terkait harga maupun upaya peningkatan penanamannya, kata anggota Komisi II DPRD Kalsel, H.Husaini Aliman dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan H.Mardiansyah, SE, MM asal Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) di Banjarmasin, Jum`at. 

Kedua orang wakil rakyat dari partai yang berbeda itu menunjuk salah satu contoh permainan dagang, ketika para petani menanam kedelai, harga komoditi tersebut menurun atau tidak sesuai biaya produksi yang mereka keluarkan dengan pendapatan/hasil jual. 

Penurunan tersebut dengan berbagai alasan antara lain, kualitas kedelai, produk petani lokal kurang bagus bila dibandingkan dengan eks Pulau Jawa dan impor. 

Sementara pemerintah selain tidak mampu mengendalikan stabilitas harga agar petani tak rugi dan pedagang tak terlalu gemuk, juga terkesan kurang serius memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap petani di daerah agar hasil produksi kedelai mereka betul-betul berkualitas sesuai permintaan pasar. 

Kedua faktor permainan dagang dan kekurang seriusan pemerintah dalam penanganan masalah kedelai tersebut, membuat petani kurang berminat, bahkan cenderung jera untuk mengusahakan penanaman kedelai dengan skala besar atau besar-besaran, kata kedua wakil rakyat dari PAN dan PBR Kalsel tersebut. 

Oleh karenanya agar tak menyalahkan masyarakat petani. Dulu ramai-ramai menanam kedelai, tapi belakangan mereka malas, bahkan beralih usaha lain yang bisa memberikan harapan lebih baik bagi pendapatan keluarga, ujar kedua orang anggota Komisi II DPRD Kalsel itu dalam percakapan dengan ANTARA Banjarmasin. 

"Padahal seperti di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel yang baru-baru ini kami Komisi II melakukan peninjauan ke Kecamatan Wanaraya, hasil tanaman kedelai warga setempat yang mereka suguhkan cukup baik, tak ada bercak-bercak hitam yang membuat mutu komoditi itu menurun," ungkap wakil-wakil rakyat tersebut. 

Hal itu kalau pemerintah melakukan pembinaan dengan baik, seperti turut memberikan bantuan dalam penanganan pasca panen, mencarikan pangsa pasar yang baik, petani daerah pasang surut Batola bisa lebih bergairah melakukan perluasan menanam kedelai, demikian Husaini dan Mardiansyah. 

Di Kalsel beberapa waktu lalu, yang merupakan kantong produksi kedelai antara lain Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Batola dan Kabupaten Tanah Laut (Tala). 

Seperti di HSS untuk pengembangan tanaman kedelai memanfaatkan lahan lebak yang berada di kawasan rawa monoton Nagara saat musim kemarau dan Batola dengan lahan pasang surutnya, serta Tala dengan lahan kering yang dikerjakan para transmigran yang sudah puluhan tahun menetap di daerah itu.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40606.html

Kompas 23-Jan-08: Peran Bulog Harus Permanen

Peran Bulog Harus Permanen

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA / Kompas Images

Menko Perekonomian Boediono (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, (tengah) dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyampaikan hasil rapat koordinasi bidang ekonomi di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (22/1). Rakor pertama tahun 2008 antara lain menyusun konsep fokus program ekonomi 2008 dan 2009.

Rabu, 23 januari 2008 | 04:19 WIB

Jakarta, Kompas -Pengendalian harga kedelai bergantung pada penyediaan pasokan, pengelolaan stok, dan jaringan distribusi. Karena itu, apabila pemerintah memang serius mau menjaga stabilitas harga kedelai dalam negeri, pelibatan Perum Bulog sebagai stabilisator harga jangan bersifat insidental, tetapi berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, Selasa (22/1), dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR.

Selain dengan Bulog, raker juga melibatkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, serta Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali.

Menurut Mustafa, penugasan berkelanjutan akan memberikan keleluasaan bagi Bulog untuk mengelola stok dan membangun jaringan distribusi.

Secara nyata Bulog juga bisa langsung terjun ke lapangan untuk membeli kedelai dari petani sehingga ada jaminan pasar dalam bentuk jaminan harga dan jaminan pembelian barang.

”Dengan begitu, petani lebih bersemangat menanam kedelai dan produksi akan meningkat karena ada kepastian bagi petani dalam menjalankan usaha taninya,” jelasnya.

Bagaimanapun, lanjut Mustafa, stabilisasi harga kedelai mendesak dilakukan. Selain untuk menjaga semangat petani berproduksi juga untuk menahan laju peningkatan harga kedelai agar tidak liar. ”Fluktuasi harga kedelai menyulitkan perajin tahu- tempe dalam menjalankan usahanya karena tidak ada kepastian harga,” katanya.

Para perajin makanan berbasis kedelai saat ini kelimpungan dalam menentukan harga produknya. Kalwi, perajin tempe di Kebon Bawang, Jakarta Utara, mengatakan, setiap hari kedelai yang diolah menjadi tempe mencapai 2 kuintal.

Kini jumlah kedelai yang diolah terus menurun. ”Mau bagaimana lagi, harga kedelai cenderung naik setiap hari. Hari ini bisa membeli Rp 7.300 per kilogram, sorenya harganya naik menjadi Rp 7.500 per kilogram,” ujar Kalwi.

Mustafa menjelaskan, pascaderegulasi tata niaga kedelai yang ditandai dengan ”pemeretelan” peran Bulog, tata niaga kedelai tidak pernah berpihak kepada petani.

Tekanan belum berakhir

Hal ini berawal dari penandatanganan letter of intent (LoI) antara Dana Moneter Internasional (IMF) dan Pemerintah Indonesia pada 31 Oktober 1997.

Ketika itu IMF mendesak Indonesia menghapus monopoli impor, pemasaran, dan pengendalian harga komoditas pertanian termasuk kedelai. Pengecualian hanya berlaku untuk beras, gula pasir, dan cengkeh.

Pada 15 Januari 1998, IMF kembali melakukan ”serangan”. Peran Bulog kembali dikebiri. Monopoli impor, pemasaran, dan pengendalian harga oleh Bulog hanya berlaku pada komoditas beras saja.

Mengacu pada LoI itu, pemerintah pun menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998 yang memberi tugas Bulog untuk mengendalikan harga sebatas beras.

Tata niaga makin merugikan petani ketika LoI pada 24 Juni 1998 dalam butir 16 menyebutkan pemerintah harus membebaskan tata niaga pangan termasuk kedelai dengan tarif bea masuk (BM) 0 persen, padahal sebelumnya tarif BM impor 20 persen (1997). Sejak saat itu, Bulog dan swasta mendapat peran sama dalam importasi dan pemasaran.

Tekanan belum berakhir. Deregulasi tata niaga kedelai itu melahirkan importir-importir kedelai besar. Berbagai kemudahan juga diberikan kepada importir, seperti dalam mendatangkan kedelai melalui sistem pembiayaan penjaminan, collateral management agreement (CMA).

Mekanismenya importir menandatangani perjanjian jual-beli komoditas melalui bank. Selanjutnya importir membayar uang muka yang disepakati sekitar 10-20 persen. Kemudian bank menunjuk penyurvei di gudang penerima melalui rekomendasi pemasok dari luar negeri.

Pemasok di luar negeri akan mengirim barang sebanyak volume yang diperjualbelikan dan dikirim ke gudang importir. Bank lalu membayar 100 persen kepada penyalur dengan komoditas itu sebagai jaminan.

Importir menjual barang secara bertahap sesuai permintaan. Jumlah yang dibayar ke bank sesuai volume kedelai yang ditebus. Harga jual ditetapkan mengikuti harga Chicago Board of Trade. Sementara itu, Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah tak bisa membuat harga komoditas pangan domestik jauh lebih rendah dari harga internasional.
(MAS/DAY/OSA/EKI/MDN/MHF/ DYA/YOP/HLN/YNT/ELD/ MKN/AHA/THT/CHE)

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.23.04192114&channel=2&mn=3&idx=3

Kompas 23-Jan-08: Abdul Muin, Kesetiaan pada Kedelai

Abdul Muin, Kesetiaan pada Kedelai

Kompas/Adhitya Ramadhan / Kompas Images

Rabu, 23 januari 2008 | 04:54 WIB

Adhitya Ramadhan

Tak pernah terlintas sedikit pun di benak Abdul Muin bahwa negeri yang subur ini bakal didera krisis kedelai. Meski selama ini pemerintah tak pernah ”ribut” soal kedelai, sejak lama Abdul Muin dan petani di Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, selalu menanam kedelai.

Krisis kedelai belakangan ini pun memengaruhi kehidupan Muin, panggilannya. Ia kian miris mendengar impor kedelai Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, sedangkan produksi kedelai nasional hanya sekitar 800.000 ton per tahun. ”Ternyata kebutuhan kedelai kita itu dipasok dari luar negeri,” ucapnya.

Muin adalah Ketua Kelompok Tani Mandala Muda di Desa Ciwarak yang sudah turun-temurun menanam kedelai. Para petani dalam kelompok ini sudah terbiasa menjadikan kedelai sebagai tanaman penyelang budidaya padi. Pola tanam yang mereka kembangkan dalam setahun adalah padi-padi-kedelai.

Muin dan petani lain di Ciwarak biasanya menanam kedelai di lahan sawah mereka paling lambat dua hari setelah padi dipanen. Lahan sawah sehabis panen yang masih menyimpan cukup air itu dirasakan cocok untuk budidaya kedelai. Sebab, pada awal tanam, kedelai memerlukan banyak air. Selain itu, lahan pun tak perlu diolah lebih dulu. Ini berarti menghemat biaya pengolahan tanah.

Petani di desa itu biasa menanam kedelai sekitar bulan Juni. Muin bercerita, untuk lahan seluas satu hektar diperlukan sekitar 40 kilogram (kg) benih kedelai seharga Rp 5.000 per kg. Setelah 80 hari sampai 90 hari, dari lahan tersebut bisa dihasilkan sekitar dua ton kedelai.

Oleh petani setempat, kedelai hasil panen kemudian dijual kepada tengkulak dengan harga sekitar Rp 3.500 per kg.

Alhasil dari bertanam kedelai, petani setidaknya bisa mengantongi penghasilan kotor sekitar Rp 7 juta. ”Itu penghasilan kotor kami karena masih ada biaya untuk membeli pupuk,” ujar Naim sambil menyebutkan harga jual kedelai kini naik menjadi Rp 4.000 per kg.

Prospek budidaya kedelai yang menguntungkan itulah yang membuat Muin dan kelompok taninya tetap bertahan menanam kedelai. Peluang usaha dari budidaya kedelai ini pun terus disosialisasikan Muin kepada warga desa lain di sekitar Ciwarak.

”Dulu, waktu saya masih digendong ibu ke sawah, sudah banyak warga yang menanam kedelai. Saat itu ada sekitar lima hektar lahan yang ditanami kedelai. Tahun 2003 ketika ada program intensifikasi khusus budidaya kedelai, areal tanam kedelai mencapai 25 hektar dengan produktivitas 1,5 ton per hektar. Sekarang luasnya sudah bertambah menjadi 80 hektar dengan produktivitas dua ton per hektar,” tutur pria kelahiran tahun 1938 itu.

Hasil sosialisasi

Pertambahan areal tanam kedelai di kawasan itu tak bisa dilepaskan dari usaha sosialisasi selama puluhan tahun yang dilakukan Muin dan kelompok taninya. Proses perluasan lahan kedelai tidaklah gampang.

Berbagai upaya sosialisasi tanam kedelai dilakukan Muin dengan rekan-rekannya dalam berbagai kesempatan, mulai dari pengajian rutin di masjid, pertemuan di balai desa, hingga acara kumpulan warga yang bersifat informal.

Begitu pula setiap kali dia diundang untuk ikut pelatihan menanam kedelai oleh pemerintah, ia merasa punya tanggung jawab moral membagi ilmu tanam kedelai tersebut dengan sesama petani. Seusai pelatihan, Muin yang lulusan sekolah dasar itu membagi ilmu yang diperolehnya dengan cara yang mudah bagi dia dan bisa diterima para petani lain.

”Supaya masyarakat tertarik menanam kedelai, tokoh masyarakat seperti kepala desa dan ulama juga ikut diajak menanam kedelai,” ceritanya.

Meski berbagai cara dilakukan Muin untuk mengajak petani lain mau bertanam kedelai, sering kali pula hasilnya mengecewakan. Kakek tiga cucu itu mengaku, hambatan terberat baginya adalah mengubah kebiasaan petani setempat yang hanya tahu bertanam padi saja.

”Wah, banyak hambatannya (sosialisasi tanam kedelai). Pernah ada petani marah-marah sambil membawa golok. Dia teriak, ’Lha, kok anak saya tidak dikasih makan beras. Apa anak saya mau dikasih makan kedelai?’,” kata Muin yang tahun ini berusia 70 tahun.

Meski pertambahan luas areal tanam kedelai relatif lambat, sosialisasi tanam kedelai yang dilakukan Muin tetap membuahkan hasil. ”Kalau dulu cuma petani di dua desa yang menanam kedelai, sekarang ini, kebiasaan itu sudah menular di empat desa lain yang bertetangga dengan Ciwarak,” lanjutnya.

Peringkat pertama

Kesetiaan pria yang mengaku pernah bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Amir Mahmud, salah seorang menteri pada era Orde Baru, itu pada kedelai mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Tahun 2003 ketika ada Program Intensifikasi Khusus (Insus) Kedelai, Kelompok Mandala Muda berhasil menempati peringkat pertama kelompok tani kedelai berprestasi tingkat Jawa Barat.

Upaya perluasan areal tanam kedelai Muin dan kelompok taninya juga mendapat penghargaan ketahanan pangan dari pemerintah pusat. Mandala Muda menempati peringkat ketiga nasional untuk kelompok tani kedelai. Penghargaan itu, kata Muin, diserahkan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November 2007.

Meski bisa dibilang ”sukses”, Muin mengaku hingga kini kelompoknya belum mampu menampung dan membantu pemasaran hasil kedelai dari petani. Dia tetap berharap nantinya kelompok tersebut bisa menampung hasil panen kedelai petani yang kebanyakan adalah anggota koperasi.

Muin optimistis, masa depan kedelai akan makin cerah. Di sisi lain, bila petani hanya menanam benih padi saja, hasilnya tak optimal. Ia memberi gambaran, untuk satu hektar sawah diperlukan 40 kg benih padi. Petani biasanya tak membeli benih sebab mereka sudah menyimpan dari hasil panen sebelumnya. Dengan masa tanam padi sekitar 3-4 bulan, petani dapat memanen sekitar 1,2 ton. Dengan harga satu kg gabah itu sekitar Rp 3.200, berarti setiap panen petani hanya mendapat sekitar Rp 3,84 juta.

Itu pun masih penghasilan kotor karena petani harus mengeluarkan uang untuk mem- beli pupuk dan membayar upah pekerja yang mengolah sawah sekitar Rp 750.000 per hektar. ”Ini pun belum termasuk biaya sewa traktor yang sampai jutaan (rupiah) untuk lahan seluas satu hektar,” katanya.

Muin boleh bangga, ketika banyak orang krisis kedelai, sebanyak 300 petani di Ciwarak sudah ”mengantisipasi” dengan menanam kedelai di lahan seluas 80 hektar.

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.23.04544334&channel=2&mn=13&idx=13