Bisnis 17-Jan-08: Bulog siap stabilkan harga kedelai

Kamis, 17/01/2008 16:32 WIB

Bulog siap stabilkan harga kedelai

oleh : John Andhi Oktaveri

JAKARTA: Perum Bulog siap menstabilkan harga kedelai jika diminta pemerintah untuk menangani komoditi yang kini melambung sampai di atas Rp7.200 per kilogram tersebut. 

"Kalau pemerintah ingin instrumen kendali yang efektif, yang bisa dimanfaatkan ya Bulog," kata Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar pada Diskusi Ketahanan Pangan di Kantor Wapres hari ini. 

Dia menyebutkan Bulog memiliki pengalaman panjang untuk berperan menstabilkan harga. Menurut Mustafa, di masa lalu Bulog mengelola banyak komoditas strategis yang dulu disebut sembilan bahan pokok (sembako) termasuk kedelai yang sebelumnya hanya seharga Rp3.000 per kilogram. 

"Kalau sekarang� kita cuma menangani beras. Tetapi kalau pemerintah meminta kedelai, kita juga siap," katanya menjelaskan. 

Mustafa merujuk keberhasilan Bulog menstabilkan harga beras tahun lalu. Pada tahun 2007, katanya, Bulog berhasil mengatasi gejolak harga beras. Menurut dia, Bulog tidak perlu memonopoli penanganan komoditi kedelai melainkan cukup diberi kuota bersama pengusaha kedelai lainnya. 

"Jadi peran kita hanya sebagai penyeimbang sehingga harga kedelai bisa distabilkan," ujar Mustafa yang sebelumnya bertemu Wapres Jusuf Kalla untuk melaporkan kondisi Bulog dan ketahanan pangan. 

Mustafa mengaku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla sudah menanyakan kemungkinan Bulog menangani komoditas kedelai. Dia menilai ketergantungan kedelai Indonesia pada kedelai Amerika Serikat harus bisa dicarikan jalan keluar. 

Kondisi itu terjadi karena kedelai dari negara lain seperti Brasil dan Argentina tidak sesuai untuk kebutuhan konsumen Indonesia. Bahkan kedelai domestik pun juga tidak bagus untuk pembuatan tempe. 

"Kedelai kita hanya bagus untuk membuat tahu, kalau untuk tempe, kedelai AS kelas dua yang bagus," ujarnya. 

Pada bagian lain dalam diskusi yang dilakukan Forum Komunikasi Istana Wakil Presiden (Forwapres) itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan, Winarno, juga meminta Bulog menstabilkan harga kedelai. 

Dia menyatakan jika dibiarkan penuh pada mekanisme pasar, harga kedelai akan sangat bergejolak dan merugikan petani. "Bulog juga harus menangani kedelai juga, kalau hanya tangani beras namanya ganti saja menjadi Buras bukan Bulog," tegasnya. (dj)

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id39336.html

Bisnis 22-Jan-08: Swasembada kedelai dipercepat jadi 2011

Selasa, 22/01/2008 19:38 WIB

Swasembada kedelai dipercepat jadi 2011

oleh : Lahyanto Nadie

JAKARTA (Antara): Pemerintah akan mempercepat pencapaian swasembada kedelai dari yang sebelumnya ditargetkan pada 2015 menjadi 2011 dengan produksi dalam negeri sebanyak 2 juta ton.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan kondisi harga kedelai yang bagus saat ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

"Karena harga yang bagus maka swasembada kedelai akan dipercepat menjadi 2010 dari rencana 2015," katanya disela Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dengan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Dirut Perum Bulog serta Dirut PT Pertani di Jakarta hari ini.

Anton menyatakan untuk mencapai target produksi kedelai dua juta ton pada 2011 tersebut salah satunya dilakukan dengan perluasan areal tanam hingga 1,2 juta hektar serat meningkatkan produktivitas dari 1,3 ton per hektar menjadi dua ton per hektar.

Berdasarkan catatan Departemen Pertanian, pada tahun 1992 produksi kedelai nasional pernah mencapai 1,8 juta ton namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama kemudian semakin menurun dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2000 produksi kedelai menjadi 1,01 juta ton dengan luas panen 824.484 ribu ha serta produktivitas 1,1 ton/ha namun empat tahun kemudian turun menjadi 723.483 ton serta luas panen 565.155 ha dan produktivitas 1,2 ton/ha pada 2004.

Badan Pusat Statistik mencatat, produksi kedelai nasional pada 2007 semakin anjlok menjadi 608.263 ton karena luas panen juga menurun menjadi 464.427 ha meskipun produktivitas tanaman meningkat menjadi 1,3 ton/ha.

Jika kebutuhan kedelai dalam negeri sekitar 1,8 hingga dua juta ton per tahun maka untuk memenuhi konsumsi kedelai nasional dilakukan dengan mengimpor rata-rata 1,2 juta ton per tahun.

Mentan mengatakan penurunan produksi kedelai dalam negeri disebabkan usaha budidaya komoditas tanaman tersebut tidak menguntungkan secara ekonomis karena harga kedelai relatif murah sehingga petani enggan menanamnya.

Sementara itu, tambahnya, kedelai impor yang mendapatkan subsidi dari pemerintahnya bisa dipasarkan dengan harga murah sehingga menjadikan daya saing produksi petani semakin lemah.

"Oleh karena itu untuk mendorong petani kembali menanam kedelai pemerintah akan memberikan jaminan harga yang stabil pada tingkat Rp5500-Rp6000/kg," katanya.

Selain itu, tambahnya, juga memberikan jaminan pasar misalnya melalui program kemitraan Bulog dengan petani sehingga hasil panen mereka ada kepastian akan terbeli.

Di tingkat hulu akan melibatkan BUMN seperti PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani untuk menyediakan benih unggul serta PT Pusri, Kujang, Petrokimia Gresik dan Iskandar Muda dalam penyediaan pupuk baik kimia maupun organik.

Dengan percepatan swasembada kedelai diperkirakan pada 2011 impor kedelai hanya 241.594 ton atau 9,8% dari kebutuhan 2,46 juta jika produksi dalam negeri sebanyak 2,22 juta ton terpenuhi.(ln)

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40028.html

Bisnis 23-Jan-08: Rapat Komisi VI tak simpulkan batasan harga kedelai

Rabu, 23/01/2008 10:50 WIB

Rapat Komisi VI tak simpulkan batasan harga kedelai

oleh : Moh. Fatkhul Maskur

JAKARTA: Rapat Gabungan Komisi VI DPR dengan sejumlah menteri dan para produsen tahu tempe hanya menjadikan batasan harga stabil kedelai Rp5.500 – Rp6.000 per kg sebagai catatan yang tidak masuk dalam kesimpulan. 

Rapat Gabungan Komisi VI DPR, yang berakhir pukul 00.20 WIB melibatkan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Ketua Induk Koperasi Tahu Tempe (Inkopti). Penetapan batas harga eceran kedelai di tingkat produsen tempe tahu ini sempat disampaikan sebagai draf kesimpulan rapat, yang dipimpin Toto Daryanto (F-PAN). 

Namun, pro-kontra penetapan harga batas ini sebagai kesimpulan rapat sempat alot dan memanas hingga Zulkifli Hasan, legislator F-PAN, melakukan aksi walk-out. Pentingnya penetapan batas harga kedelai juga disampaikan Aria Bima dan sejumlah legislator lainnya dari PDIP. Tapi, legislator lain, seperti Nusron Wahid (F-PG), dan Azam Azman Natawijana (FPD), tidak sependapat. 

Zulkifli menuntut agar batas harga itu ditetapkan dengan pertimbangan daya beli masyarakat terhadap tahu tempe berada pada kisaran harga kedele Rp5.500 – Rp6.000. “Soal bagaimana menurunkan itu tugas pemerintah. Kalau harga pasar, ditambah pembebasan bea masuk dan pajak, ketemu angka Rp7.200 per kg. Tinggal subsidi,” ujar Zulkifli. 

Dia mengkritik sikap pemerintah dan anggota dewan lainnya yang tidak mau menetapkan batasan harga stabil jangka pendek selama tiga bulan mendatang. Tanpa batasan angka tersebut, dia menilai, rapat yang melibatkan banyak menteri ini tidak menghasilkan hal kongkret alias mengambang, karena yang diharapkan perajin adalah stabilitas harga. 

“Apa susahnya membela orang yang mau ‘mati’ [gulung tikar]. Berikan subsidi, mereka itu rakyat kecil. Lha, kita – kita kan juga dapat subsidi premiun, Rp2.000 per liter,” ujarnya. 

Nusron Wahid berpendapat usulan angka batas harga itu baru dari satu sumber yakni Inkopti. agar lebih adil dan obyektif masih dibutuhkan dari dua sumber lagi, yakni petani, dan konsumen tahu tempe. (dj)

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40166.html

Bisnis 23-Jan-08: Inkopti ditawari importer harga khusus kedelai

Rabu, 23/01/2008 11:22 WIB

Inkopti ditawari importer harga khusus kedelai

oleh : Moh. Fatkhul Maskur

JAKARTA: Ketua Induk Koperasi Tahu Tempe (Inkopti) Sulchan R.M. mengaku dipanggil salah seorang importer yang menawarkan ‘diskon harga khusus’ kedelai bila dirinya tidak menyuarakan masalah kenaikan harga bahan baku utama tahu tempe. 

“Saya dipanggil importer. Dia mengatakan, kalau diam, saya dikasih diskon [harga] khusus,” ujar Sulhan dalam acara rapat gabungan Komisi VI DPR dengan Menperin, Mendag, Mentan, Menkop dan Inkopti, tadi malam. 

Hal ini, kata dia, membuktikan bahwa importer tidak berperilaku benar dalam berbisnis dan masalah lonjakan harga kedelai yang terjadi belakangan ini. Pada September 2007, para broker bisa membeli kedelai dengan pinjaman. Tapi tak lama setelah itu tidak satupun koperasi tahu tempe (kopti) bisa membeli kecuali dengan kontan, karena barang langka. 

Pada September – Oktober 2007, harga kedelai masih dikisaran Rp4.500 per kg, tapi pada bulan ini sudah mencapai Rp7.600 per kg “Stok menipis. Ini yang membuat kami khawatir. Tidak ada pengendalian pada importer.” 

Kondisi stok yang tipis sempat dikatakan empat importer utama kedelai pada rapat yang dipimpin Deputi Menteri Perekonomian Bayu Krisnamurti, sebelumnya. “Mereka mengatakan stok kedelai hanya 65.000 ton – 70.000 ton. Ini satu bulan habis untuk produksi tahu tempe. Kami khawatir sekali. Kami tak bisa dagang lagi,” ujar Untung Suparwo, Sekretaris Inkopti. 

Namun, menurut Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, dirinya telah bertemu dengan empat importer kedele dan mereka menyatakan 200.000 ton. “Kami sudah undang empat importer itu dan mereka mengatakan masih ada stok 200.000 ton. Ya,� kami lega.” 

Nusron Wahid, anggota Komisi VI (F-PG), mengingatkan Komisi VI harus serius menyikapi informasi tentang perilaku importer karena bila hal itu benar, bisa mengindikasikan praktik bisnis yang tidak etis. 

“Harus panggil KPPU. Sebagai mitra Komisi VI, saya merekomendasikan agar diagendakan pemanggilan terhadap KPPU untuk menyikapi masalah ini,” ujar Nusron. Selain itu, bila diperlukan Mendag harus menindak importer ini dengan mencabut atau melikuidasi izinnya. (dj)

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40177.html

Bisnis 24-Jan-08: Inkopti sambut baik hasil rapat gabungan Komisi VI

Kamis, 24/01/2008 10:24 WIB

Inkopti sambut baik hasil rapat gabungan Komisi VI

oleh : Moh. Fatkhul Maskur

JAKARTA: Induk Koperasi Tahu Tempe (Inkopti) menyambut baik hasil rapat gabungan Komisi VI dengan sejumlah menteri yang tentang permintaan agar pemerintah menciptakan stabilisasi harga kedelai, meski tanpa menyebut batasan harga Rp5.500 – Rp6.000 per kg. 

“Ya, itu sudah baik. Harapan kami, mudah – mudahan harga kedelai akan stabil di angka Rp5.500 – Rp6.000 per kg,” ujar Ketua Umum Inkopti Sulchan R.M. kepada Bisnis. 

Inkopti awalnya mendesakkan batasan harga kedelai yang wajah dan memungkinkan para produsen tahu tempe bisa berproduksi sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat saat ini. 

Badan usaha milik kalangan produsen tahu tempe ini juga menyarankan pemerintah agar menugaskan Bulog sebagai stabilisator harga kedelai. Hal ini mengingat jumlah importir komoditas ini sekarang hanya empat perusahaan, dan diduga melakukan praktik kartel. 

“Bila ada selisih harga di pasar hanya karena beda kualitas dan jenis barang.” Hal senada disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kopti Jakarta (FKPJ) Sutaryo. 

“Tidak dimasukkannya batasan harga [dalam kesimpulan rapat] itu jalan tengah, karena ada pro-kontra. Kita tunggu saja hasilnya.” (dj)

Bisnis 24-Jan-08: Gubernur: Petani Jateng tak tertarik tanam kedelai

Kamis, 24/01/2008 13:25 WIB

Gubernur: Petani Jateng tak tertarik tanam kedelai

oleh : Djony Edward

MAGELANG (Antara): Para petani di Jawa Tengah umumnya tidak tertarik menanam kedelai karena hasil produksinya relatif lebih rendah ketimbang tanaman lainnya, kata Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz.

"Produksi kedelai tidak menarik petani karena hanya sekitar 1,5 ton per hektar," katanya di sela mendampingi Putra Kaisar Jepang Pangeran Akishino bersama istriya, Kiko Kawashima, berkunjung ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jateng, Kamis.

Ia mengatakan masa tanam kedelai yang relatif lebih lama ketimbang komoditas lainnya menjadi alasan para petani setempat tidak tertarik menanam kedelai.

Jika produksi kedelai bisa mencapai sekitar tiga ton per hektar dengan masa tanam lebih singkat, katanya, kemungkinan besar para petani akan tertarik menanamnya.

Pemerintah Provinsi Jateng saat ini sedang menjajaki kerja sama dengan lembaga penelitian bidang pertanian untuk produksi bibit kedelai dengan varietas unggul.

"Butuh rekayasa genetika dan harus dipahami bahwa kedelai sebagai tanaman subtropis sehingga perlu modifikasi," katanya ketika menanggapi kenaikan harga kedelai akhir-akhir ini.

Ia mengatakan, pihak pemprov setempat telah menampung sejumlah usulan tentang pengembangan produksi kedelai lokal yakni kedelai hitam dan pengembangan bibit kedelai asal Kabupaten Grobogan dengan hasil sekitar dua ton per hektare.

"Tetapi itu masih perlu justifikasi dan penelitian empiris," katanya.

Ia mengatakan, jangka pendek sekarang ini perlu percepatan persediaan kedelai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menurunkan harga di pasaran.

Jika harga kedelai tetap tinggi, katanya, dikhawatirkan banyak industri kecil yang berbasis komoditas tersebut akan kolaps.

Jangka panjang, katanya, perlu swasembada kedelai dengan bantuan berbagai pihak terkait.

Ia mengatakan, hingga saat ini produksi kedelai Jateng yang sekitar 150 ribu ton per tahun tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang besarnya sekitar 450 ribu ton per tahun.

"Sehingga harus didatangkan dari luar negeri, padahal harga impor tinggi, kalau lokal Rp6.500,00 per kilogram, impor Rp7.000,00 per kilogram," katanya.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40387.html

Bisnis 25-Jan-2008: Sultra potensial jadi sentra kedelai

Jumat, 25/01/2008 15:12 WIB

Sultra potensial jadi sentra kedelai

oleh : Djony Edward

KENDARI (Antara): Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat berpotensi untuk menjadi salah satu daerah sentra kedelai di Indonesia karena komoditi tersebut sangat cocok dikembangkan di daerah ini.

Selain itu, lahan yang tersedia cukup luas, termasuk lahan persawahan yang hanya berproduksi sekali setahun, kata Kabid Produksi, Dinas Pertanian Sultra, Ir Antoni Balaka ,di Kendari, hari ini.

Menurut dia, adanya keinginan pemerintah untuk menambah luas lahan pengembangan kedelai seluas 200 ribu hektar di daerah sentra kedelai, seperti Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Lampung dan Palembang juga bisa dikembangkan di Sultra.

Jika, Sultra mendapatkan kuota untuk mengembangkan kedelai berapa pun jumlahnya, pihaknya optimis dapat memenuhi kuota tersebut karena minat petani kedelai yang dulunya rendah, kini mulai kembali bergairah sebab harganya mulai membaik.

Antoni mengatakan rendahnya produksi kedelai di Sultra maupun di daerah sentra kedelai lainnya di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani kedelai.

Selama ini, pemerintah terlalu fokus pada peningkatan produksi padi dan jagung yang dibuktikan dengan banyaknya bantuan benih gratis dan pestisida, tetapi komoditi kedelai tidak ada sama sekali.

Selain itu, lanjut Antoni, kebijakan pemerintah untuk tetap mendatangkan kedelai dari luar negeri menjadi beban terberat bagi petani, sebab harga kedelai lokal lebih mahal dari harga kedelai luar negeri.

"Kenapa kita tidak mencoba memproduksinya sendiri, selain lahan yang memadai juga ketersediaan SDM petani kedelai juga memadai, baru kemudian menghentikan impor kedelai," ujarnya.

Data luas lahan kedelai se Sultra tercatat 3.112 hektare dengan produktivitas sembilan kuintal/hektare dan produksi pertahunnya terus meningkat sementara, 40 persen dari 90 ribu hektare lahan persawahan di Sultra dapat digunakan untuk memproduksi kedelai.

http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id40605.html