Jakarta, Kompas - Pemerintah memerintahkan Perusahaan Umum Bulog untuk mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu diminta mengimpor kedelai dalam jumlah besar untuk mengamankan pasokan domestik. Pemerintah juga memperhitungkan kemungkinan pemberian subsidi kedelai sebesar Rp 200 miliar.
”Ini merupakan hasil pembahasan bersama antara Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, serta Kantor Menko Perekonomian,” ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kehutanan Bayu Krisnamukti dalam konferensi pers mengenai kebijakan pengamanan pangan yang telah disusun pemerintah untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang, Senin (21/1) di Jakarta.
Menurut Bayu, Bulog memerlukan waktu sedikitnya enam bulan untuk mempersiapkan diri. ”Bagaimanapun ini harus dipersiapkan karena pasokan komoditas pangan masih akan tetap tertekan akibat kenaikan harga dalam empat hingga enam bulan ke depan. Harga komoditas pangan diperkirakan akan terus naik hingga bulan Juni 2008 dan setelah itu akan bergerak landai,” ujar Bayu.
Atas dasar itu, pemerintah mengarahkan seluruh perhatiannya pada tiga hal. Pertama, pemulihan daya beli dan konsumsi masyarakat.
Kedua, memperkuat usaha mikro dan kecil, terutama pengusaha yang menggunakan bahan baku berupa komoditas makanan yang tengah meningkat harganya, yakni kedelai dan terigu.
Ketiga, mengendalikan inflasi karena sembilan dari 20 komoditas yang berdampak besar terhadap inflasi adalah makanan.
Kesembilan produk itu adalah beras, terigu, kedelai, jagung, susu, gula, minyak goreng, daging, dan bumbu-bumbuan, terutama bawang merah dan cabai.
Untuk merealisasikan ketiga tujuan itu, pemerintah telah merancang kerangka kebijakan pengamanan pangan yang belaku bagi semua jenis komoditas makanan.
Struktur produksi
Kebijakan itu dibagi atas dua bagian, yakni kebijakan segera atau jangka pendek dan kebijakan menengah serta jangka panjang.
Kebijakan jangka pendek dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, mengintervensi proses pengelolaan, perdagangan, dan produksi komoditas makanan.
Langkah itu sebagian sudah dilakukan, antara lain pembebasan bea masuk impor kedelai dari 10 persen menjadi nol persen. Kebijakan ini hanya sementara mengikuti kondisi harga di pasar dan tingkat petani.
Kedua, operasi pasar dengan menggunakan mekanisme gabungan antara pemerintah dan swasta atau swasta saja melalui program tanggung jawab sosialnya.
Ketiga, memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak langsung fluktuasi harga komoditas makanan.
Adapun untuk jangka panjang, pemerintah menetapkan dua langkah penting. Pertama, menyehatkan struktur produksi, antara lain dengan memberikan subsidi hingga pengembangan infrastruktur.
Kedua, menyeimbangkan struktur pasar. Ini ditetapkan karena dalam kasus kedelai hanya ada empat hingga lima importir, karena untuk mencapai efisiensi biaya perlu dana besar.
Itu disebabkan unit terkecil dalam penawaran lelang kedelai, minimal 50.000 ton, sehingga hanya sedikit pengusaha yang sanggup menanggung biaya itu plus ongkos transportasi.
”Impor kedelai terakhir yang dilakukan Bulog adalah pada tahun 1996-1997 sehingga perlu membangun jaringan lagi. Apalagi stok kedelai di pasar internasional sangat tipis akibat China yang menyedot kedelai dari pasar,” ujar Bayu.
Bayu menegaskan, kebutuhan dana untuk memberikan subsidi kedelai sebesar Rp 1.000 per kilogram selama dua bulan mencapai Rp 200 miliar.
Berdasarkan catatan pemerintah, produksi kedelai pada 2007 mencapai 608.000 ton dan tahun 2006 sebesar 748.000 ton. Sedangkan impor kedelai 983.000 ton atau lebih rendah dibanding tahun 2006 sebesar 1,132 juta ton. Target produksi kedelai tahun ini sebesar 900.000 ton. (OIN)
No comments:
Post a Comment