Bisnis 18-Jan-08: Produsen tahu tempe tetap tuntut harga kedelai stabil

Jumat, 18/01/2008

Produsen tahu tempe tetap tuntut harga kedelai stabil

JAKARTA: Kalangan produsen tahu tempe tetap menuntut stabilisasi harga kedelai, karena pembebasan bea masuk impor komoditas itu dinilai belum mengatasi ancaman kebangkrutan usaha mereka.

Ketua Forum Komunikasi Primkopti Jakarta (FKPJ) Sutaryo mengatakan harga kedelai di pasar luar negeri dalam enam bulan ke depan diproyeksi naik rata-rata 5% per bulan.

"Kalau harga di pasar Indonesia saat ini di angka Rp7.000 per kg dan nanti di akhir Juni diprediksi Rp9.000 per kg, kami minta pemerintah menetapkan harga tetap untuk enam bulan Rp8.000," ujarnya, kemarin.

Sutaryo mengatakan produsen tahu tempe lebih menekankan pada stabilitas atau kepastian harga tetap karena pengusaha mikro ini tidak mengetahui perkembangan harga di luar negeri.

"Masalahnya, harga lelang kedelai di Chicago hari ini langsung memengaruhi harga di tingkat perajin tempe. Kalau hari ini berjualan tempe, lalu besok harga kedelai naik, kan, modalnya tergerus lagi," ujarnya.

FKPJ menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan DPR sebagai reaksi lonjakan harga kedelai, mencakup stabilisasi harga, penurunan harga, tata niaga baru dan swasembada kedelai.

Namun, kata dia, saat rapat terbatas di Deptan, Presiden hanya menjawab tiga poin, yakni penghapusan bea masuk, pengawasan perdagangan importir dan swasembada kedelai. 

"Masalah stabilitas harga belum dijawab, masih kabur, diganti dengan diawasinya perdagangan oleh importir," ujar Sutaryo.

Padalah, pemerintah sebenarnya diharapkan bersedia mengambil risiko melalui kebijakan harga tetap, meski kemungkinan meraih untung tetap terbuka. 

Subsidi kedelai

Sementara itu, kalangan legislator di Komisi VI DPR mengusulkan subsidi harga kedelai bagi para perajin tahu tempe, mengingat pembebasan bea masuk impor belum cukup mengatasi kenaikan harga komoditas itu.

"Kita carikan anggaran subsidi, tanpa subsidi tidak bisa [turun]. Mengapa di subsidi? Karena kedelai kebutuhan pokok masyarakat, termasuk tahu tempe," ujar Aria Bima, legislator dari F-PDIP.

Pada saat yang sama, kata dia, kalangan perajin dan lembaga perwakilan rakyat harus konsisten menyuarakan aspirasi dan melakukan tekanan kepada pemerintah.

Senada dengan rekan sefraksi, Hasto Kristianto mendesakkan menggunakan dana cadangan untuk ketahanan pangan dan memintah pemerintah merevisi APBN.

"Minggu lalu gandum dapat pembebasan PPN Rp1,2 triliun. Mengapa gandum yang produksi kita rendah ada subsidi yang diberikan. Ini karena lobi-lobi korporasi," ujarnya.

Refrizal, politikus dari F-PKS, berpendapat pemerintah perlu menyamakan kondisi lonjakan harga kedelai dengan bencana, karena telah mengancam 'kehidupan' masyarakat banyak.

Namun dia tidak setuju Bulog diserahi pengadaan kedelai, karena yang akan mengimpor pemain swasta itu. Menurut dia, impor seharusnya dilakukan koperasi, sehingga kedelai bisa langsung sampai ke perajin dan tidak lagi dimainkan swasta.� (fatkul.masykur@bisnis.co.id)

Oleh Moh. Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia

bisnis.com