Jakarta, Kompas - Peningkatan produksi kedelai secara bertahap 11-20 persen, tahun 2008-2010, belum dapat menahan fluktuasi harga akibat gejolak harga di pasar dunia.
Ketahanan pangan, khususnya kedelai, sampai empat tahun ke depan masih ”tersandera” pasar global karena konsumsi jauh melebihi produksi dalam negeri.
”Ketahanan pangan dalam arti kemandirian pangan bisa dijamin apabila produksi dalam negeri setidaknya 90 persen dari total konsumsi,” kata Ketua Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, Jumat (25/1) di Jakarta.
Menteri Pertanian Anton Apriyantono di hadapan Komisi VI DPR, Selasa lalu, menyatakan, tahun 2008 pemerintah akan meningkatkan produksi kedelai menjadi 900.000 ton, atau naik 291.737 ton dari produksi 2007 sebanyak 608.263 ton.
Peningkatan produksi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, memperluas area tanam, mengamankan produksi, dan memperkuat kelembagaan.
Dirjen Tanaman Pangan Sutarto Alimoeso mengatakan, peningkatan produktivitas dilakukan dengan penggunaan benih varietas unggul bermutu. Adapun perluasan area tanam diutamakan di wilayah yang dulu menjadi sentra produksi kedelai, serta memanfaatkan lahan yang belum optimal.
Pengamanan produksi antara lain dengan memberikan bantuan sarana pascapanen. Upaya melalui perbaikan sistem kelembagaan antara lain dengan memperbaiki sistem lembaga permodalan dan penguatan peran gabungan kelompok petani.
Delapan tahun ke depan, Deptan mengupayakan peningkatan produksi kedelai tiap tahun, yaitu berturut-turut 1 juta ton tahun 2009, 1,2 juta ton (2010), 1,5 juta ton (2011), 1,8 juta ton (2012), 2 juta ton (2013), 2,4 juta ton 2014), dan 2,6 juta ton (2015).
Sutarto menyatakan, untuk padi, target peningkatan produksi tahun 2008 sebesar 5 persen, atau menjadi 61,09 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi GKG tahun 2007 ditargetkan 58,18 juta ton GKG, tetapi berdasarkan angka ramalan III Badan Pusat Statistik baru terealisasi 57,05 juta ton.
Produksi jagung tahun 2008 ditargetkan naik 20 persen dari produksi 2007, yang mencapai 12,3 juta ton.
Sekadar gambaran, rata-rata konsumsi kedelai nasional setiap tahun 1,803 juta ton. Pada periode 2003-2007, puncak konsumsi kedelai nasional terjadi tahun 2005, yakni 1,894 juta ton. Produksi kedelai dalam negeri 2003-2007 hanya mampu memenuhi 36-38 persen dari total konsumsi kedelai nasional.
Adapun produksi jagung diklaim memenuhi konsumsi jagung nasional, baik untuk pakan ternak, sayuran, maupun untuk pangan. Jika terjadi kekurangan suplai, itu akibat buruknya sistem distribusi dan tata niaga jagung.
Hasto Kristianto, anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak sekadar berwacana mengatakan bahwa krisis pangan merupakan gejala dunia. Presiden diharapkan membuat keputusan politik besar yang berpihak kepada petani.
”Presiden bukan menjelaskan ini tantangan global, tapi buat keputusan,” katanya, didampingi anggota Komisi VI Choirul Sholeh dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Nasril Bahar dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Hasto menjelaskan, kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada petani, dengan memberikan kepastian suplai pupuk dengan harga terjangkau, kepastian harga pascapanen, dan meningkatkan nilai tambah petani.
Penghematan anggaran
Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menyatakan, pemerintah akan menggunakan dana yang dihasilkan dari program penghematan anggaran belanja di kementerian dan lembaga nondepartemen untuk meredam dampak gejolak harga komoditas terhadap masyarakat kecil.
”APBN itu sumber daya yang harus kami optimalkan. Pembangunan infrastruktur harus digenjot di 2008 dan 2009 karena akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Menurut Boediono, optimalisasi APBN akan dilakukan dengan dua langkah. Pertama, mempercepat penyerapan anggaran. Kedua mempertajam program-program yang dapat dibiayai APBN. ”Kami mengupayakan agar anggaran dapat terserap lebih cepat. Sudah ada beberapa departemen melakukan tender sebelum Januari 2008. Realisasi fisiknya diharapkan Januari ini,” katanya.
Penghematan anggaran akan mencapai 15 persen dari anggaran di kementerian dan lembaga nondepartemen. Penghematan anggaran dilakukan dengan memotong alokasi dana pada proyek-proyek yang tidak diperlukan, seperti perjalanan dinas.
Hasil penghematan itu bisa digunakan untuk menambah anggaran subsidi. Namun, keputusan menggunakan hasil penghematan itu harus mendapatkan persetujuan DPR.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemenuhan kebutuhan yang mendesak, antara lain kebutuhan pengamanan pangan dan subsidi BBM, dapat dilakukan dengan menyesuaikan pos pengeluaran dan penerimaan dalam APBN 2008. Pemerintah menegaskan harus ada kepastian dalam pengelolaan anggaran sehingga ditetapkanlah defisit APBN 2008 paling tinggi 1,7 persen terhadap PDB.
”Apa pun perkembangan yang terjadi dalam perekonomian di tahun 2008 akan direspons fiskal secara fleksibel. Bentuknya, penyesuaian pada anggaran subsidi, penerimaan pajak, pemberian insentif, atau pendapatan negara bukan pajak,” ujarnya.
Sebelumnya, Menkeu menyatakan akan memotong anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen jika harga minyak terus meningkat. Itu dimungkinkan karena anggaran di 78 kementerian dan lembaga nondepartemen merupakan bagian dari APBN yang paling fleksibel untuk diubah jika keuangan pemerintah tertekan gejolak harga minyak.
Sekitar 15 persen dari anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen tidak layak menjadi prioritas dan tidak penting untuk dicairkan sehingga proyek-proyek yang dibiayainya kemungkinan besar tidak dilaksanakan. Dengan tindakan itu, ada potensi penghematan Rp 30 triliun.
Jumlah anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen dalam APBN 2008 ditetapkan senilai Rp 311,95 triliun. Ini berarti 54,4 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat disalurkan ke kementerian dan lembaga nondepartemen. Total anggaran belanja pemerintah pusat Rp 573,43 triliun.(MAS/OIN/MAM/SUT)
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.26.02484330&channel=2&mn=2&idx=2
No comments:
Post a Comment